LRP-Law

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/306

Browse

Now showing 1 - 20 of 46

UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSLA
(2012-11-30) HENDRA, RAHMAD; HB, GUSLIANA
Hukum Nasional Indonesia mengakui adanya Tanah Ulayat dari masyarakat Hukum Adat, dengan kata lain UUPA memberikan perlindungan secara jelas dan nyata terhadap hak-hak masysuukat hukum adat di bidang penguasaan hutan tanah. Kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah-tanah rakyat dan adat (ulayat). Namun dalam perjalanannya, terutama di masa Orde Baru, selama tiga dasawM^ penguasaan pada masa itu telah menyimpang dari ketentuan UUPA tersebut dan ketentuan peraturan perundangan lainnya. Maka masalah tanah semakin menjadi krusial, karena pemerintah tidak konsekwen dalam mengakui hak-hak rakyat tersebutBegitu pula yang terjadi di Provinsi Riau tanah Melayu ini, persoalan sengketa tanah tak pemah reda. Karenanya, kasus-kasus sengketa tanah menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan p^elitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan penelitian hukum normatif terhadap Upaya perlindungan Hutan Tanah Ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesaluan Republik Indonesia, yang diatur dengan undangundang. Penghormatan tetiiadap masyarakat hokum adat serta haknya atas tanah ulayat masih kita dapati dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya sudah dapat ditangani secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah, yang jelas bdcan saja lebih paham tetapi juga akan lebih committed kepada terpenuhinya kepentingan orang banyak. Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, masyarakat hukum adat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, yang merasa hak-hak konstitusinva telah dilanggar, dqjat mengajukan pengaduan secara formal sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.Peran Pemerintah terutama Pemerintah Daerah dalam rangka Melindungi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan lini pertama untuk melindungi hak masyarakat hukum adat serta tanah ulayat. Konuas H AM telah mengadakan serangkaian pengkajian mendasar mengenai masyarakat hukum adat serta' hak-hak tradisionalnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TAYANGAN TELEVISI YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN DAN PORNOGRAFI
(2012-12-01) GHAFUR, ABDUL; YOPHI ARDIYANTO, SYAIFULLAH
Banyaknya stasiun televisi secara langsung telah mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia bahwa keberadaan televisi sudah merupakan kebutuhan pokok yang hams dimiliki oleh tiap keluarga. Dengan semakin menjamumya stasiun televisi di dunia pertelevisian dewasa ini mengakibatkan persaingan yamg kurang seliat antar stasiun televisi, guna menjaring penonton sebanyak mungkin. Tayangan televisi tidak lagi mengindahkan etika moral yang hidup di tengah masyarakat. Banyaknya tontonan yang berbau pomografi merupakan budaya yang menyesatkan bagi bangsa Indonesia khususnya generasi penerus bangsa ini. Dari tayangan televisi yang ditonton oleh penonton khususnya bagi anak-anak yang kurang mengerti apakah itu layak baginya untuk ditonton atau tidak membawa kecendrungan untuk ingin mencontoh apa yang ia lihat dari tayangan televisi. Banyak tayangan televisi yang berbau kekerasan dan pomografi sangat menyesatkan bagi pengetahuan anak yang sedang berkembang. Peneiitian ini mempakan peneiitian hukum normatif. yaitu peneiitian yang diiakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan peneiitian hukum normatif terhadap perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pomografi. Teknik pengumpulan data dalam peneiitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang diiakukan penulis bempa mencari landasan teoritis dari permasalahan peneiitian Dari peneiitian ini diperoleh hasil yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pomografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa setiap Televisi yang menayangkan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Menonjoikan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penajara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar mpiah) untuk penyiaran tayangan televisi. Isi siaran juga wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khususnya anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran yang wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Upaya yang perlu diiakukan oleh Orang Tua dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pomografi antara lain bempa kesadaran segenap pihak untuk melindungi anak-anak dari bahaya pomografi dan seks yang diumbar bebas. Orangtua perlu memantau perkembangan anak-anaknya dan menamh perhatian seksama.
PELAKSANAAN PERLEVDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA MEDIS PADA RSUD ARIFIN ACHMAD KOTA PEKANBARU
(2012-12-01) DIANA, LEDY; HB, GUSLIANA; GHAFUR, ABDUL
Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Mereka pada dasarnya ingin tetap sehat jasmani dan rohani, bahkan sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus-menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal S3 angka 2 mengatakan bahwa tenaga kesehatan berkewajiban memenuhi standart profesi dan menghormati hak pasien. Hak itu antara lain: hak informasi, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (second opinion). Namun dalam kenyataan yang terjadi saat ini konsumen sering tidak mengerti tentang hal itu bahkan hak-haknya sebagai konsumen sering terabaikan. Secara realitasnya seringnya terjadi pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis) tidak dapat dilakukan dengan segera dan memuaskan bahkan sering terjadinya Malpraktek MediMneMaim dokter terhadap pasien sehingga tidak adanya jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pasien sebagai konsumen kesehatan yang seharusnya mendapatkan jasa yang memuaskan dari pelayanan jasa kesehatan sebagai pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum aalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sumber data dalam penelitian ini ada'ah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini dan data tersier berupa data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Medis Pada RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dimana hukum memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak melalui perangkat hukum yang disebut informed consent. Objek dalam hubungan hukum tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. Informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi/kontrak terapeutik karena transaksi terapeutik itu bersumber dari dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu: hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak atas informasi. Dalam memenuhi hak pasien untuk memperoleh informasi medik masih sering terabaikan oleh tenaga medis (dokter) ataupun pembantu dokter (perawat). Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang bersifat paternalistik yang sudah terbiasa selama ini, yang mana pasien harus menerima apa saja kata dokter tanpa bertanya terlebih dulu tentang penyakitnya, obat-obat yang diterimanya, tindakan medik lain yang harus dilaluinya, dan sebagainya padahal dalam hubungan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien mempunyai hak dan kewajiban secara hukum bahkan hak atas informasi ini menjadi sangat penting karena tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.
Perlindungan Hukum dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Parkir tethadap Kendaraan Parkir di Kota Pekanbaru
(2012-12-01) Artina, Dessy
Berbicara tentang paricir, maka bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pemah maiggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar, oleh sebab itu masalah paricir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di Kota Pekanbaru hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yang dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahim 2001 Tentang Penyeleggaraan Dan Pengelolaan Perpariciran dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyanikat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan jasa perpakiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satii pihak pada posisi yang lemah. pencantuman klausula baku pengaiihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasari Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses tegadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarican Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Periiubungan Darat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan dan literatur-literatur yang boliubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini dan data tersier berupa data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. Perlindungan Hukum Teriiadap Kendaraan Patkk Yang Diparicir Di Kota Pekanbaru merupakan b^^ian dari Perlindungan konsumen dalam bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlmdungan kqjada konsumen (pemilik kendaraan). Pemerintah bertanggungawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan tethadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola paricir swasta yang hampir menguasai seluruh sarana perpariciran di gedung-gedung masih mencantumlcan klausula tersebut. Sebenamya Pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republtk Indonesia dapat menjatuhkan sanksi teriiadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
(2012-12-02) Haryono, Dodi
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yaitu penelitian hukum normatif dengan menggali doktrin-doktrin, teori-teori maupun konsep-konsep di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan asas-asas umum pemefintahan yang baik dalam putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penelitian ini bersifat penelitian kepusiakaan, maka teknik pengumpulan data adalah dengan meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik yang berupa data-data sekuder yang terdiri dari bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, maupun bahan hokum tersier. Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer yang akan diuraikan secara sisiemaiis, logis dan realitis, menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepai untuk ditempkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kemudian mengembangkan dan menginterpretasikan data-data tersebut secara rasional dengan tetap berpijak pada ketentuan Hukum Administrasi Negara.
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT SAKAI YANG BERPOTENSI HKI DI PROVINSI RIAU
(2012-12-02) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Hendra, Rahmad
banyaknya penhgetahuan tradisional indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing yang kemudian telah membuka mata bangsa indonesia untuk berupaya melindungi nya. penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptid. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatis dan yuridis sosiologis.
Tinjauan Yuridis Putusan Pcngadilan Ncgcri Pekanbaru tcntang Kasus Kckcrasan Dalam Rumah Tangga
(2012-12-02) DELIANA, EVI
Pcnclitian ini nicrupakan penclitian yuridis normatif yaitu pcnclitian hukum normatif dcngan mcnggali doktrin-doktrin, teori-tcori maupun konsep-konsep di bidang ilmu hukum yang bcrkaitan dcngan tindak pidana kckcrasan dalam rumah tangga dan menggali asas-asas hukum yang berkaitan dengan pemiasalahan tersebut. Pcnclitian ini bersifat pcnclitian kcpustakaan, maka teknik pengumpulan data adalah dcngan mcncliti, mcmpclajari dan menganalisis secara cerniat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik yang berupa data-data sekunder yang tcrdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sckundcr, maupun baiian hukum tcrsicr. Data-data sekunder berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan adalah secara dcskriptifkualitatif, yaitu data-data yang dipcrolch dari data sckundcr yang akan diuraikan secara sistcmatis, logis dan rcalitis, menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pcngetahuan-pcngctahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk ditcrapkan dalam menyclesaikan suatu permasalahan tertentu. Kcmudian mengembangkan dan menginterpretasikan data-data tersebut secara rasional dengan tctap berpijak pada kctcntuan hukum pidana Indonesia. Pcnclitian ini berfokus pada putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR tentang kckcrasan dalam rumah tangga. Hasil pcnclitian ini menunjukkan bahvva dalam hakim tidak menerapkan peraturan dan ketentuan yang ada dengan tepat, sehingga menyebabkan putusan yang tidak adil dan tidak pasti bagi korban.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PEREDARAN KASET / VCD BAJAKAN DI KECAMATAN TAMPAN PROPINSI RIAU
(2012-12-02) Lestari, Rika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab maraknya peredaran kasetA'^CD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hokum dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahim 2002 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber Data dalam penelitian ini Data Primer yaitu data yang diperoleh langsimg dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Kemudian Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, h^l-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. data Tertier yaitu Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia. Sedan^can alat pengumpulan data melalui observasi, kuisioner dan wawancara yang dilakukan terhadap 6 orang Pedagang Kaki lima yang menjual kaset dan VCD bajakan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Tampan, 9 orang Konsumen yang pemah membeli kaset/CVD bajakan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tampan, 1 orang Kepala Kepohsian Sektor (KAPOLSEKTA) Tampan, dan 1 orang Seksi HaKI di Depkum dan HAM yang merupakan sampel dalam penelitian ini diambil berdasaikan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu faktor-faktor penyebab maraknya peredaran kasetA/CD bajakan di Kecamatan Tampan Pekanbaru adaiah karena pertama faktor pengetahuan pedagang terhadap keasUan kaset/VCD bahwa para pedagang banyak yang tidak tahu bahwa kaset/VCD yang m ^ ^ a jual adaiah kasetA/^CD bajakan yang dilarang oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Kedua adaiah faktor harga yang mana harga kasetA/CD bajakan jauh lebih murah dari kaselA^CD yang asU. Ketiga fektor pilihan konsumen yang tidak mementingkan kualitas, maksudnya walaupun kuahtas kaset atau VCD yang ash lebih baik dari kaset/VCD bajakmi, tetapi konsumen lebih memilih kaset'VCD bajakan. Keempat faktor kebutuhan akan lapangan pekerjaan bahwa kema sulttnya lapangan kerja dan didesak oleh kebutuhan mencari na&ah akhimya para pedagang memilih untuk menjual kasetA^CD bajakan. Kelima adaiah &ktor penegakan hukum yang masih kurang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan adaiah melalui upaya preventif dengan melakukan sosialisasi undang-undang tentang hak dpta sebanyak 5 kali dalam setahun dan upaya represif dengan melakukan razia terhadap pedagang yang menjual kaset/VCD bajakan di Kecamatan tampan Pekanbaru. Adapun saran teriiadap hasil penelitian ini supaya pwdaran kasetA^CD bajakan dapat diminimalisasi maka pemerintah perlu menuninkan harga pajak kaset/VCD yang ash supaya harga kaset/VCD yang asli teijangkau oleh masyarakat. Di samping itu agar pemerintah membuka l a p a n ^ kerja yang luas bagi masyarakat dalam usia kerja dam melakukan pelatihan-pelatihan kerja untuk m^iingkatkan k^erampilan masyarakat. Agar penegakan hidoim di bidang hak cipta lebih ditingkatkan baik, melalui upaya preventif dengan penyuiuhan, seminar dan workshop tentang hak cipta maupun melalui uapaya represif melalui razia harus lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas baik berupa sanksi adininistrasi berupa menutup tempat usaha ataupun pidana penjara dan ptdana denda agar memb^ikan shock therapy kepada para pedagang supaya tidak lagi mengedaikan kaset/V CD bajakan. V
Penelitian Terhadap Putusan Hakim Nomor Perkara : 547 / PID.B / 2006 / PN.PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Tindak Pidana Mencoba Mengimpor Sesuatu Barang
(2012-12-02) Maya Lestari, Maria
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru atas kasus Tindak Pidana Mencoba Memasukkan Sesuatu Barang tanpa Mengindahkan Ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yaitu penelitian hukum normatif dengan menggali doktrin-doktrin, teori-teori maupun konsep-konsep di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum pidana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data adalah dengan meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berlungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. yaitu data-data yang diperoleh dari data primer yang diuraikan secara sistematik, logis dan realistis menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Kemudiar mengembangkan dan mengiterpretasikan data-data tersebut secara rasional dengan tetap berpijak pada ketentuan-ketentuan Hukum Pidana di Indonesia.
Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Melalui Audit Lingkungan Terhadap Budidaya Walet Di Kota Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
(2012-12-02) EDORITA, WIDIA; DIANA, LEDY; MUKHLIS
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang beranekaragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber perekonomian seperti hutan, sungai, bahan tambang, laut dan lain sebagainya. Sumberdaya alam yang dimiliki didukung oleh karakteristik tipologi ekosistem campuran antara daratan dan pesisir (ecoton) yang cocok bagi berbagai habitat flora dan fauna. Burung walet merupakan salah satu satwa dengan populasi yang tinggi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi. Walet merupakan satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana dalam proses reproduksinya walet membangun sarang dengan memanfaatkan air liur dari kelenjar ludahnya. Sarang burung walet ini diyakini banyak kalmigan masyarakat mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia, sehingga permintaan pasar sangat tinggi. Meningkatnya permintaan sarang Burung Walet dengan harga tinggi menyebabkan penduduk, khususnya pemilik rumah toko (ruko) imtuk memanfaatkan sebagai rumah walet. Keberadaan rumah walet di Bagansiapiapi menimbulkan polemik bagi masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Pro dan kontra seialu timbul dalam masyarakat tentang dampak positif dan negative yang ditimbulkannya. Untuk menjawab polemik dari masyarakat akibat penangkaran burung walet, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan, dan bagaimana ketaatan warga terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan metode penelitiaan Yuridis Empiris/Sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, mengenai objektifltas hukum dengan cara studi ke lapangan. Kajian lapangan ini dilakukan dengan melihat pada pelaksanaan ketentuan imdang-undang terkait di lapangan dan bahan literature yjuig menjelaskan ketentuan undang-undang terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bagaimana semestinya ketentuan undang-undang diterapkan di lapangan. Selama penelitian, berhasil teridentifikasi sebanyak 900-1000 unit rumah/bangunan penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagian besar rumah walet ditemukan di areal pemukiman penduduk dan areal pertokoan. Status hukum usaha ini memang belum ditetapkan, dan penggunaan ruko (rumah toko) sebagai tempat penangkaran walet cendrung menyalahi izin yang diberikan. Persepsi masyarakat terhadap penangkaran walet di Kabupaten Rokan Hilir, secara umum adalah negative. Persepsi negative ini timbul karena kotoran walet mencemari sumber air bersih, sedangkan masyarakat tidak mempunyai alternative sumber air bersih lain. Persepsi negative masyarakat juga bersumber dari kebisingan yang berasal dari rumah walet., kendati kebisingan dimaksud hanya berlangsung selama waktu yang relative singkat, pada pagi dan sore hari. Penyebab lain dari persepsi negative ini adalah kecemburuan social masyarakat terhadap pengusaha walet yang bersumber dari ketidakpedulian pengusaha terhadap lingkungan sosialnya. Kendati demikian, penangkaran walet memilki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tinjauan Yundis Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Raja Garuda Mas)
(2012-12-03) DELIANA, EVI
KegiatJin pembangunan pada dasamya merupakan "ganggiian terhadap keseimbangan lingkungan. Pembangunan tersebut cendrung merusak dan mencemari lingkungan hidup itu sendiri yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dilahirkan konsep "Sustainable development" atau pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Salah satu media lingkungan yang perlu dilindungi dari pencemaran adalah air. Air yang merupakan sumber daya alam untuk memenulii hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tercemarnya air akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Sungai Siak merupakan sungai yang dapat tercemar, mengingat di sepanjang sungai terdapat sejumlah perusahaan yang cukup potensial sebagai pencemar. Bagaimana pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap penelitian air, khususnya air sungai Siak, hal inilah yang diteliti dalam skripsi ini dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dan dikaitkan dengan praktek atau pelaksanaan di lapangan. PT. Raja Garuda Mas Panel (RGM) sebuah perusahaan kayu lapis merupakan salah satu perusahaan di tepi sungai Siak. PT. RGM ini telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen PEL, RKL dan RPL. Dari hasil penelitian terlihat peran serta masyarakat masih cenderung pasif, dan peraturan daerah yang ada belum dilaksanakan dengan baik. PT. Raja Garuda Mas Panel telah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dan telah mempunyai organisasi pengelola lingkungan . Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara swapantau oleh pemrakarsa dan secara ekstem oleh instansi-instansi.
Status Hukum Anak Hasil Pericawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
(2012-12-03) R, Mukhlis; EDORITA, WIDIA; DIANA, LEDY
Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 57:"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, mengacu pada Undang-undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Lahimya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing. Terkait dengan hal tersebut penulis berminat mengkaji tentang bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahimya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru, dan bagaimanakah kelebihan dan kekurangan undang-undang kewarganegaraan yang baru bagi anak. Untuk menjawab hal tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan sifat deskriptif, dan data yang digunakan terdiri dari bahan hokum primer,sekunder dan tersier, dengan studi kepustakaan. Kemudian dari data yang terkumpul dianalisis secara kimlitatif dengan teknik penarikan kesimpuian secara deduktif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET Dl KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(2012-12-03) HB, GUSLIANA
Penelitian ini merupakan yang penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif dimana melihat langsung efektifitas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, lokasi penelitian ini dipisatkan dikota Tembilahan dengan jumlah populasi 117 orang dan sampel 35 orang. Selain menyebarkan koesioner, melaksanakan observasi dan study keperpustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah yaitu kepala bidang pemungutan pajak daerah Bapak Raja Indra Jaya. Untuk memperoleh data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerahnya. Adapun potensi daerahnya adalah sarang burung walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah Daerah berhak memungut pajak hasil panen sarang burung walet kepada pengusaha/penangkar burung walet. Namun dalam pelaksanaannya pajak sarang burung walet tidak dapat dipungut secara maksimal dikarenakan, ada beberapa hal yang menjadi kendala dilapangan yaitu kurangnya sosialisasi perda tersebut dan penerapan sanksi yang tidak pemah dilaksanakan. Sehingga kurang lebih tujuh tahun peraturan daerah itu berlaku masih timbul permalasahan dilapangan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai Penegakana hukum terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir dan upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet beijalan dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sosialisasinya, syarat perizinan penangkaran burung walet yang tidak dilengkapi oleh pengusaha/penangkar burung walet, aturan sanksi yang tercantum dalam salah satu Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, tidak pemah diterapkan hanya berupa tahap pembinaan yaitu berifat teguran saja tidak sampai pada pencabutan izin dan denda atau penjara apabila terbukti penangkar burung walet melanggar peraturan daerah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah upaya sosiasisasi dengan cara memberikan penyuluhan kepada penangkar burung walet tentang arti penting dari Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Melalui Audit Lingkungan Terhadap Budidaya Walet Di Kota Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
(2012-12-03) EDORITA, WIDIA; DIANA, LEDY; Mukhlis
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang beranekaragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber perekonomian seperti hutan, sungai, bahan tambang, iaut dan lain sebagainya. Sumberdaya alam yang dimiliki didukung oleh karakteristik tipologi ekosistem campuran antara daratan dan pesisir (ecoton) yang cocok bagi berbagai habitat flora dan fauna. Burung walet merupakan salah satu satwa dengan populasi yang tinggi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi. Walet merupakan satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana dalam proses reproduksinya walet membangun sarang dengan memanfaatkan air liur dari kelenjar ludahnya. Sarang burung walet ini diyakini banyak kalangan masyarakat mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia, sehingga permintaan pasar sangat tinggi. Meningkatnya permintaan sarang Burung Walet dengan harga tinggi menyebabkan penduduk, khususnya pemilik rumah toko (ruko) untuk memanfaatkan sebagai rumah walet. Keberadaan rumah walet di Bagansi^iapi menimbulkan polemik bagi masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Pro dan kontra selalu timbul dalam masyarakat tentang dampak positif dan negative yang ditimbulkannya. Untuk menjawab polemik dari masyarakat akibat penangkaran burung walet, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan, dan bagaimana ketaatan warga terhadap peraturan perundangundangan yang beriaku.
Pentingnya Pendaftaran Traditional Knowledge MaSyafakat Melayu Riaii Terhadap Songket, Batik, Lagu Melajoi Riau Dalam Raftgka Melindungi Budaya Melayu Riau
(2012-12-03) Husin, Sukanda
Hak cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektuai (Intellectual Property Rights). Dalam Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works, hak cipta (copyright) diberikan secara otomatis kepada pencipta atas suatu ciptaan yang diciptanya tanpa hams mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Adapun tujuan peneUtian ini adalah untuk mengetahui tentang pendaftaran traditional knowledge masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam ran^a melindungi budaya melayu Riau. Mengetahui kendala-kendala untuk pendaftaran traditional knowledge masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau dan imtuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan supaya seluruh traditional knowledge masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau bisa terdaftar dalam rangka melindungi budaya melayu Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekimder. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pendaftaran traditional knowledge masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu Melayu Riau belum maksimal dilakukan karena lebih dari 75% motif songket, batik dan lagu Melayu Riau dari daerah Kota pekanbam, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar yang tidak terdaftar Pada Direktorat Jenderal HKI. Sedangkan Kendala-kendala untuk pendaftaran traditional knowledge masyarakat Melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu Melayu Riau dalam rangka melindxmgi budaya Melayu Riau dari Kota pekanbam, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar adalah mahalnya biaya pendaftaran HKI bidang hak cipta, kurangnya pemahaman pencipta tentang arti penting pendaftaran dan proses yang berbelit-belit, motif yang hampir sama sehingga sulit menentukan ciri khas dari suatu daerah. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota pekanbaru, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar supaya seluruh traditional knowledge masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau bisa terdaftar dalam rangka melindimgi budaya melayu Riau adalah masih upaya pensosialisasian hak cipta, pembinaan, pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat. Upaya nyata imtuk membantu untuk proses pendaftaran masih sangat minim sekaU. Untuk itu Supaya traditional knowledge masyarakat Melayu Riau di bidang hak cipta sonnet, batik, lagu Melayu Riau dapat terlindungi secara hukum maka Pemerintah daerah Kota pekanbam, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar dapat merencanakan suatu program kerja untuk membantu masyarakat dalam pendaftaran HKI. Di samping itu agar Pemerintah daerah Kota Pekanbam, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar lebih mensosialisasikan tentang arti penting pendaftaran HKI khususnya bidang Hak Cipta melalui seminar dan penyuluhan hukimi. Agar kreatifitas pencipta dapat lebih berkembang maka pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada penenun songket dan batik di daerah Kota Pekanbam, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Oleh Surat Kabar Harian Riau Pos Di Kota Pekanbaru
(2012-12-03) Firdaus, Emilda; Bachtiar, Maryati
Pekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau yang letaknya strategis menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya pun tinggi. Hal ini tidak disia-siakan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru maupun pelaku usaha di luar Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa iklan untuk melakukan pemsaran terhadap produk-produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dengan tujuan mendapatkan untung yang besar. Disadari atau tidak tampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran besar untuk kegiatan produksinya. Melihat potensi konsumerisme yang cukup besar pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, maka peluang ini tidak disia-siakan oleh harian surat kabar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Riau Pos. Surat kabar harian Riau Pos merupakan surat kabar yang terkemuka, yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, sehingga surat kabar Riau Pos dijadikan sebagai media bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan mempublikasikan berbagai macam produk dan jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan dalam penerbitan iklan suatu barang dan/atau jasa, dikarenakan iklan yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka sudah sepantasnya hal tersebut menjadi tanggung jawab surat kabar harian Riau Pos selaku pihak yang menerbitkan iklan
Corporate Social Responsibilty Dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal Oleh perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
(2012-12-03) Firdaus
Dilatarbelakangi oleh fenomena dalam pengelolaan SDA yang sering menimbulkan konflik antara pelaku usaha (perusahaan) dengan masyarakat lokal, penulis tergugah untuk mencari akar persoalan terjadinya konflik, dan bagaimana hukum mampu mencari jalan keluar dari konflik tersebut. CSR adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal adalah stakeholder bagi perusahaan dalam pengelolaan SDA, untuk itu perusahaan perlu dan berkewajiban melaksanakan CSR selain kepada pemerintah, juga kepada masyarakat lokal. Implementasi CSR bagi masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki dimensi HAM, yakni hak ekonomi sosial masyarakat lokal, karena SDA yang dikuasai oleh perusahaan sejatinya subsistensi masyarakat lokal. Dengan pengelolaan SDA oleh perusahaan praktis struktur SDA akan berubah, tentunya subsistensi masyarakat lokal akan hilang.
Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru
(2012-12-03) Yophi Ardiyanto, Syaifullah
Pada masa sekarang anak selalu menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Anak menjadi korban mental dari keluarga yang tidak harmonis bahkan dalam keluarga yang terjadi perceraian, anak menjadi korban penculikan, anak menjadi korban pembunuhan bahkan pemerkosaan maupun sodomi. Namun di sisi lain ada juga anak yang telah terganggu mental dan kepribadiannya karena didikan orang tua yang salah atau karena lingkungan tempat tinggalnya yang menempa mereka menjadi pribadi- yang bumk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, seperti mencoyet, memukul dan menganiaya temannya bahkan membimuh. Jika hal ini terjadi maka siapakah yang harus kita persalahkan. Haruskah jiwa yang masih lugu dan tidak berdosa itu melakukan sebuah kejahatan diluar akal sehat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi penghimi (narapidana) lembaga permasyarakatan di usia mereka yang masih sangat dini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu studi empiris vmtuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsimg dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini dan data tersier berupa data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. Sedangkan alat pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, dan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang narapidana anak, 3 petugas kepolisian dan 5 petugas lembaga pemasyarakatan yang merupakan sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru dilakukan melalui beberapa cara pembinaan diantaranya pembinaan terhadap Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bemegara, intelektual, pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, pembinaan kesadaran hukimi, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, pembinaan keterampilan kerja dan pembinaan latihan keija dan produksi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru agar mereka tidak kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan antara lain upaya bimbingan akademis, upaya peningkatan keterampilan, upaya pembimbingan mental spiritual, upaya penambahan sarana dan prasarana dan upaya peningkatan mutu pegawai/personil Lembaga Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) dalam WTO-TRIPS dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia
(2012-12-03) Bachtiar, Maryati
pembangunan nasional merupakan usaaha meningkatkan usaha kualitas manusia dan masyarakat indonesai yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan global. pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi indonesia menghadapi dua tantangan uatama yang terkait dengan proses globalisai dan desentralisasi.
Analisis Hukum Hak Asasi Manusia dalam Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Peserta Asuransi Kesehatan dan Kaitannya dengan Permasalahan Pelayanan yang Diberikan oleh PT. ASKES Indonesia (Persero) di Pekanbaru
(2012-12-03) DELIANA, EVl
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia, yang apabila tidak ada hak tersebut, maka seseorang itu tidak bisa disebut sebagai manusia. Hak ini merupakan pemberian Tuhan Y M E , yang sifatnya universal, dan tidak bergantung pada penerapan didalam sistem adat maupun sistem hukum suatu negara tertentu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara juga mempunyai hak asasi manusia. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan kepada PNS telah mengatur bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi PNS, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS, yang salah satunya adalah penyelenggaraan asuransi kesehatan. Berpijak dari pengalaman yang ditemui, temyata tidak semua PNS memanfaatkan asuransi kesehatan yang telah mereka ikuti ini. Selain itu tidak jelas apa yang menjadi hak PNS sebagai peserta asuransi kesehatan. Penjelasan yang diberikan PT. Askes hanya berupa buku pedoman yang pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanan. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah keikutsertaan PNS sebagai peserta asuransi kesehatan pada PT. Askes ditinjau dari hukum hak asasi manusia? (2) Bagaimanakah permasalahan dalam peiayanan yang diberikan oleh PT. Askes? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris), dengan sumber data adalah data primer berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa sumber yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan dan data tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Pemerintah telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan terhadap PNS, pihak yang bekerja padanya. Tetapi, Pemerintah tidak memberi kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka dengan membolehkan PNS memilih produk PT. Askes (Persero) lainnya atau menjadi peserta asuransi kesehatan lain yang lebih modem yang diselenggarakan oleh pihak swasta, sehingga ini bisa dianggap sebagai pembatasan hak asasi terhadap PNS untuk mendapatkan peiayanan kesehatan dengan standar tinggi. Apabila negara membatasi warga negaranya untuk menikmati standar kesehatan yang lebih baik, maka negara telah melakukan pelanggaran hak asasi. Sebagian besar PNS yang disurvei setuju bahwa seorang PNS wajib mengikuti asuransi kesehatan. Walaupun demikian, permasalahan dalam peiayanan PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi PNS adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa peiayanan PPK-lah yang sering dikeluhkan oleh PNS sebagai peserta askes sosial. Padalah, dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT. Askes (Persero) dan PPK, diatur tentang hak dan kewajiban para pihak dan sanksi apabila isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh para pihak.

Browse

Browsing LRP-Law by Issue Date

Results Per Page

Sort Options