Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Melalui Audit Lingkungan Terhadap Budidaya Walet Di Kota Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
No Thumbnail Available
Date
2012-12-02
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang
beranekaragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber
perekonomian seperti hutan, sungai, bahan tambang, laut dan lain sebagainya.
Sumberdaya alam yang dimiliki didukung oleh karakteristik tipologi
ekosistem campuran antara daratan dan pesisir (ecoton) yang cocok bagi
berbagai habitat flora dan fauna.
Burung walet merupakan salah satu satwa dengan populasi yang tinggi
di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi. Walet merupakan
satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana dalam proses
reproduksinya walet membangun sarang dengan memanfaatkan air liur dari
kelenjar ludahnya. Sarang burung walet ini diyakini banyak kalmigan
masyarakat mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia, sehingga permintaan
pasar sangat tinggi.
Meningkatnya permintaan sarang Burung Walet dengan harga tinggi
menyebabkan penduduk, khususnya pemilik rumah toko (ruko) imtuk
memanfaatkan sebagai rumah walet. Keberadaan rumah walet di
Bagansiapiapi menimbulkan polemik bagi masyarakat, pengusaha maupun
pemerintah. Pro dan kontra seialu timbul dalam masyarakat tentang dampak
positif dan negative yang ditimbulkannya. Untuk menjawab polemik dari
masyarakat akibat penangkaran burung walet, perlu dilakukan penelitian yang
komprehensif untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap
lingkungan, dan bagaimana ketaatan warga terhadap peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan
metode penelitiaan Yuridis Empiris/Sosiologis, yaitu penelitian terhadap
efektifitas hukum, mengenai objektifltas hukum dengan cara studi ke
lapangan. Kajian lapangan ini dilakukan dengan melihat pada pelaksanaan
ketentuan imdang-undang terkait di lapangan dan bahan literature yjuig
menjelaskan ketentuan undang-undang terkait. Penelitian ini bersifat
deskriptif, yaitu bagaimana semestinya ketentuan undang-undang diterapkan
di lapangan.
Selama penelitian, berhasil teridentifikasi sebanyak 900-1000 unit
rumah/bangunan penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.
Sebagian besar rumah walet ditemukan di areal pemukiman penduduk dan
areal pertokoan. Status hukum usaha ini memang belum ditetapkan, dan
penggunaan ruko (rumah toko) sebagai tempat penangkaran walet cendrung
menyalahi izin yang diberikan.
Persepsi masyarakat terhadap penangkaran walet di Kabupaten Rokan
Hilir, secara umum adalah negative. Persepsi negative ini timbul karena
kotoran walet mencemari sumber air bersih, sedangkan masyarakat tidak
mempunyai alternative sumber air bersih lain. Persepsi negative masyarakat
juga bersumber dari kebisingan yang berasal dari rumah walet., kendati
kebisingan dimaksud hanya berlangsung selama waktu yang relative singkat,
pada pagi dan sore hari. Penyebab lain dari persepsi negative ini adalah
kecemburuan social masyarakat terhadap pengusaha walet yang bersumber
dari ketidakpedulian pengusaha terhadap lingkungan sosialnya. Kendati
demikian, penangkaran walet memilki potensi besar sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD).