LRP-Social Science and Politics

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/310

Browse

Now showing 1 - 20 of 82

MODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
(Elfitra, 2020-11) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Samsir, Samsir; Yohana, Nova
Lingkungan dan parawisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan unsur utama dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembanguan ekowisata lahan gambut. Gambut hendaknya tidak menjadi sumber masalah, namun sebaliknya sebuah berkah. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan menjadi sangat penting dalam pembangunan ekowisata sehingga pemerintah dan masyarakat bisa secara bersama mengembangkan potensi lahan gambut menjadi objek wisata dan sekaligus memelihara kelestarian hutan dan lahan gambut. Komunikasi lingkungan yang terintegrasi dan berkolaborasi didukung sikap keterbukaan menjadi syarat penting untuk mengembangkan sektor pembangunan ekowisata lahan gambut ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi lingkungan CSR Pertamina RU II Sei Pakning dalam pengembangan ekowisata lahan gambut di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Kebijakan dan komunikasi pemerintah dan komunikasi lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata lahan gambut. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif komunikasi lingkungan, komunikasi parwisata dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan etnoekologi komunikasi, dengan berusaha memahami budaya masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang menyesuaikan pada protokol kesehatan akibat pandemi covid 19. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Sementara untuk pengecekan keabsahan data yaitu dengan triangulasi dan pengecekan teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan gambut. Kelestarian lingkungan ini dilakukan dengan berbasis pengembangan ekowisata baik gambut maupun mangrove. Pertamina RU II Sei Pakning berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya kilang minyak melalui program Kampung Gambut Berdikari terutama dalam mengatasi kebakaran lahan gambut. Program ini awalnya bertujuan membantu masyarakat dalam mengatasi kebakaran lahan gambut, namun belakangan terjalin hubungan yang baik dengan membina kelompok-kelompok masyarakat terutama dalam mengelola lingkungan degan benar, dengan berkebun nanas dan mengelola arboretum gambut. CSR Pertamina memberdayakan kelompok Tani Tunas Makmur untuk mengelola ekowisata arboretum gambut menjadikan mereka sebagai sasaran, konten, dan saluran komunikasi yang penting bagi penyadaran masyarakat untuk peduli gambut. Namun demikian komunikasi lingkungan masih belum terintegrasi dan terkoordinasi baik, terutama dengan pemerintah daerah agar ada kebijakan pengembangan ekowisata yang terpadu dan berkelanjutan. Model komunikasi lingkungan CSR untuk pengembangan ekowisata gambut menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis silaturahmi, musyawarah dan gotong-royong sebagai kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan rangkuman dan pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), maka hasil penelitian menunjukkan pada level 5 (lima). Sehingga ini memerlukan kajian lagi untuk diterapkan di lapangan baik oleh perusahaan, pemerintah maupun stakeholder lainnya, terutama masyarakat itu sendiri.
MODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
(Elfitra, 2019-10) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Salam, Noor Efni; Yohana, Nova
Kerusakan hutan magrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau Bengkalis sudah cukup mengkhawatirkan. Kerusakan ini disebabkan tingginya eksploitasi hutan mangrove tersebut sebagai bahan baku arang, cerocok dan kayu bakar bahkan diseludupkan ke Malaysia. Hutan bakau yang terus berkurang ini mempercepat abrasi. Hutan bakau yang rusak mempengaruhi ekosistem yang lain seperti berkurangnya hasil laut para nelayan. Mengatasi masalah ini pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi dan membentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan ekowisata mangrove. Ekowisata merupakan wisata berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perencanaan komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove di Pulau Bengkalis, menjelaskan partisi pasi masyarakat dan model komunikasi lingkungan mengembangkan ekowisata mangrove. Penelitian ini dibedah dengan menggunakan teori-teori komunikasi lingkungan, komunikasi parwisata dan komunikasi pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekowisata ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Pemerintah juga mengatur pengelolaan ekosistem mangrove ini dalam Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam implementasinya perencanaan komunikasinya meliputi: analisis masalah, khalayak dan penentuan tujuan; pemilihan media dan saluran, pengembangan pesan dan produksi media; dan implementasi program dan evaluasi. Sementara itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata hutan bakau masih dalam tahap pembinaan kelompok pengelola belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Shingga partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan hutan mangrove masih rendah. Kelompok Kempas misalnya menjadi contoh dalam menginspirasi kelompok masyarakat lain di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, model komunikasi lingkungan yang dikembangkan dalam mengelola hutan mangrove sebagai tujuan wisata adalah dengan basis musyawarah antar sesama masyarakat dengan melibatkan pemerintah yaitu dinas lingkungan hidup. Keberhasilan komunikasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove harus melibatkan semua stakeholders secara bersinergi atau terintegrasi baik pemerintah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa, pihak perusahaan swasta dan masyarakat itu sendiri.
MODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN UNTUK MENGATASI ABRASI BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BENGKALIS
(Elfitra, 2022-11) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Samsir, Samsir; Yohana, Nova
Pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat penting karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata juga menjadi sangat penting dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Komunikasi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekowisata masih belum berhasil karena kurang berkoordinasi dengan baik terutama dengan masyarakat. Kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi pantai dari abrasi masih sangat rendah. Pengembangan hutan mangrove untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sudah ada, tapi belum dikelola maksimal. Pengembangan ekowisata belum didukung dengan komunikasi dan edukasi untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan mangrove atau pantai. Komunikasi berperan penting untuk mengedukasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Penelitian ini berupaya untuk memahami kebijakan lingkungan dan pariwisata dalam mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, untuk menganalisis komunikasi lingkungan berbasis wisata dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Bengkalis, dan untuk menjelaskan komunikasi wisata berbasis masyarakat dalam pengembangan wisata pantai Raja Kecik. Teori yang digunakan berada dalam perspektif komunikasi lingkungan dan pariwisata. Model komunikasi yang digunakan dalam penelitian adalah model komunikasi konvergensi (Kincaid) dan model community based tourism. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan abrasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis langsung ditangani oleh pemerintah pusat melalui kementerian KLHK berkerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan restorasi gambut serta pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Pulau Bengkalis merupakan bagian dari pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian khusus agar posisinya sebagai kawasan perbatasan negara berdaulat, tetap terjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pemerintah mengintensifkan program rehabilitasi atau penanaman bibit mangrove di wilayah pesisir yang terkena abrasi. Namun, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun program masyarakat banyak mengalami kegagalan. Sebagian besar bibit mangrove yang ditanam mati akibat terjangan ombak. Bibit mangrove yang ditanam tenggelam, hanyut dan mati. Kedua, pemerintah membangun pemecah gelombang dan membangun turab dari gorong- gorong untuk menahan gelombang yang terus menggerus bibir pantai. Program ini juga mengalami kelemahan, karena tidak bertahan lama setelah dibangun beberapa sudah rusak dan tenggelam. Ketiga, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk berpartisipasi aktif menjaga pantai. Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) memiliki kontribusi penting dalam komunikasi lingkungan berbasis pengembangan wisata di Kabupaten Bengkalis. LSM ini banyak bergerak dalam membantu mengatasi permasalahan kebakaran lahan gabut dan abrasi di pantai. Komunitas ini mengelola Wisata Pantai Raja Kecik dengan ikut merehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi. Komunitas ini menjadi komunikator, konten, saluran komunikasi, media sekaligus sasaran dalam mengkampanyekan kepedulian pada perlindungan pantai dari abrasi berbasis fasilitas dan atraksi wisata yang disediakan. Komunikasi lingkungan berbasis pembangunan wisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain.
MODEL KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(Elfitra, 2018-10) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Salam, Noor Efni; Yohana, Nova
Pembangunan parawisata merupakan sektor ekonomi yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penduduk lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata yang harus dilibatkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembanguan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan dan komunikasi parwisata dalam upaya pembangunan daerah wisata belum melibatkan masyarakat setempat secara maksimal, terutama pembinaan kelompok sadar wisata dan pengembangan produk serta ciri khas daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah berupaya untuk memahami model komunikasi parwisata dalam pembangunan masyarakat pesisir di daerah Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian tersebut akan diungkap dengan menggunakan teori-teori komunikasi parwisata, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan perencanaan dan manajemen komunikasi parwisata digunakan sebagai upaya untuk memahami perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan komunikasi pembangunan parwisata di kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan parwisata dan komunikasinya di Kabupaten Bengkalis secara strategis dibuat oleh pemerintah daerah, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Bengkalis diberikan kewenangan luas untuk mengembangkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masih belum mampu menggerakkan kegiatan parwisata masyarakat. Kegiatan komunikasi parwisata masih belum direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara maksimal. Langkah dan program komunikasi parwisata dilakukan dengan cara memberi pelatihan kepada kelompok sadar wisata, membentuk desa wisata, mengikuti pameran, dan promosi lainnya. Namun kegiatan komunikasi ke masyarakat malah masih belum dapat menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata dan terlibat aktif dalam kegiatan parwisata dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pembangunan destinasi wisata belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, serta manajemen komunikasi parwisata tidak terintegrasi dengan menggunakan konsep pemasaran dan perkembangan teknologi melalui pembentukan destinasi wisata yang smart. Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi kebijakan komunikasi parwisata secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan pada setiap komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk komponen komunikasinya. Pembangunan komunikasi parwisata semesetinya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan jalan penting untuk mewujudkan destinasi wisata yang baik.
Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah Dipekanbaru
(2018-08-24) Ernawaty, Ernawaty
Implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 adalah tentang pengelolaan sampah, diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya sebagai mitra kerja. namun kenyataannya Undang-undang No. 18 tahun 2008 kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari indikator variabel penelitian ini, yaitu tanggapan responden sebanyak 32 orang (40,51%) yang memberikan tanggapan bahwa kurangnya komunikasi antara pengelolaa dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat, selanjutnya tanggapan responden sebanyak 30 orang (37,98%) yang memberikan tanggapan bahwa kurang optimalnya para implementor memberikan informasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat, tanggapan responden mengenai struktur birokrasi juga kurang baik yaitu sebanyak 38 orang responden (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya pembagian tugas antara instansi terkait dengan pengelola penanganan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undangundang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan sebagai informasi bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dengan adanya penelitian ini instansi terkait hendaknya dapat melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kabupaten Pelalawan
(wahyu sari yeni, 2018-08-24) Sadad, Abdul; Ernawaty, Ernawaty; Rusli, Zaili; Yuliani, Febri; Meilani, Nurlaila
Konflik sosial di Kabupaten Pelalawan tergolong kepada konflik laten. Konflik yang dominan terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah konflik sumber daya alam kawasan perkebunan, tapal batas, dan dan diikuti oleh konflik sosial lainnya. Konflik perkebunan misalnya terjadi disebabkan oleh kebijakan yang terlalu memihak dari pemerintah berupa pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan dalam skala luas. Konflik-konflik tersebut menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat, maupun dengan mengkonversi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penanggulangan konflik sosial, siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan konflik sosial, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan dan resolusi konflik sosial pemerintah yakni faktor hukum, dimana sampai saat ini belum ada SOP yang jelas mengenai suatu pengelolaan konflik sosial yang terjadi. Kedua, faktor kurangnya anggaran, beberapa kegiatan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan usaha yang bersifat insidensial. Ketiga, faktor kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengelola konflik
Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kecamatan Bangko
(2018-08-24) Ernawaty, Ernawaty
Seiring dengan tuntutan perubahan pada era reformasi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan secara mendasar terhadap birokrasi pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan adalah sesuai dengan semangat untuk melakukan reformasi di dalam segala bidang. Untuk mewujudkan hal itu maka pada instansi atau birokasi publik harus dapat melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik yang meliputi transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsinya. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut maka perumusan masalah penelitian adalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Penelitian dilalukan di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api, yang mana sebagai informan terdiri dari Camat, pegawai/petugas pelayanan, dan masyarakat setempat, Sedangkan sebagai key informan adalah Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara terstruktur dan observasi di lokasi penelitian. Jenis dan sumber data adalah data primer berupa data hasil wawarcara serta data sekunder yang diperoleh dari instansi tempat penelitian dilakukan berupa profil kecamatan. Analisis data menggunakan metode deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menemukan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip pelayanan dengan baik yang meliputi transparansi, responsivitas, efektivitas dan efsiensi, alkuntabilitas, dan persamaan hak. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api adalah belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan, kurangnya disiplin kerja pegawai, belum efektifnya kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan camat
ORIENTASI NILAI BUDAYA MASYARAKAT PADA KONDISI INEQUALITY : Studi Pada Komunitas yang Berpotensi Konflik di Desa Kesuma Seputar Taman Nasional Teso Nilo
(2016-11-03) Asriwandari, Hesti; Yoserizal; Kadarisman, Yoskar
6 RINGKASAN Keterbatasan lahan dan pemenuhan keperluan manusia menghasilkan persaingan-persaingan diantara anggota masyarakat. Perubahan lingkungan berakibat pada konflik sosial. Perambahan hutan atau kerusakan pantai misalnya, ialah merupakan fenomena yang muncul oleh karena manusia tidak lagi menemukan lingkungan alam yang masih ramah dengan segala hasil buminya. Ketimpangan sosial, inequality, dan perubahan lingkungan menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Sejak akhir tahun 2008 terjadi peningkatan konflik masyarakat dengan industri perkebunan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Konflik meningkat seiring dengan keluarnya beberapa izin perkebunan, dan diduga disebabkan oleh lima faktor yang saling terkait, yakni pertumbuhan penduduk, membengkaknya pengangguran, penyempitan areal, keperluan pangan yang meningkat, dan perambahan besar-besaran terhadap kawasan konservasi. Salah satu perselisihan yang cukup kuat berpengaruh pada pihak-pihak yang telibat ialah sebuah kasus perluasan hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yang melibatkan pemerintah sebagai pemegang hak atas lahan hutan, Taman Nasional Teso Nilo, mewakili kepentingan konservasi hutan dan satwa langka, dan masyarakat yang mewakili kepentingan pengelolaan lahan hutan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan subyek penelitian masyarakat desa Kesuma, dan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Penelitian ini melakukan pengamatan serta pendekatan mendalam kepada instansi-instansi yang terlibat dengan kepentingan perluasan taman nasional, seperti balai taman nasional, dinas kehutanan kabupaten, lembaga adat, WWF. Mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan instansi pemerintah daerah dan swasta serta lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi, dengan unsur-unsur masyarakat yang mewakili setiap komunitas pada masyarakat kawasan perluasan. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dicoba untuk menciptakan sebuah model upaya sosialisasi yang diperlukan dalam komunikasi antara pihak berwenang dengan masyarakat. Rencana selanjutnya dari studi ini ialah melakukan pengamatan mendalam mengenai implementasi konservasi hutan dan perluasan taman nasional Teso Nilo. Berkenaan telah dilakukannya upaya sosialisasi, maka perlu dilakukan pengamatan mendalam mengenai potensi gerakan sosial, sebagaimana demonstrasi menentang perluasan taman nasional yang pernah digerakkan pada bulan September tahun 2011.
POLA PEMBAGIAN PERAN DALAM KELUARGA (ANALISIS TERHADAP FUNGSI SUBSTITUTE AGENT DALAM RUMAH TANGGA WANITA BEKERJA DI KOTA PEKANBARU)
(2016-11-03) Yoserizal; Yesi
Dalam keadaan normal tanggung jawab wanita terhadap keluarga merupakan prioritas sedangkan kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap pencarian nafkah. Wanita yang terlibat dalam pekerjaan profesional perlu mencurahkan sebahagian besar waktu dan tenaga untuk kepentingan pekerjaan. Sementara itu disisi lain wanita juga harus memperhitungkan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab di dalam keluarga. Oleh karena itu, wanita yang bekerja terpaksa menghadapi dua peranan sekaligus. Meraka akan sering mengalami kesulitan bahkan menghadapi tekanan untuk melaksanakan kedua tanggung jawab ini dengan sempurna. Penelitian ini di laksanakan di Kota Pekanbaru, dengan teknik penarikan sampel yaitu Purposive Sampling: penarikan sampel yang dilakukan menurut kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembagian peran berdasarkan gender dimana biasanya wanita memiliki posisi strategis pada ranah domestik, Sementara peran dalam ranah publik lebih didominasi oleh laki-laki. Pada keluarga wanita pekerja keseimbangan peran ini diperoleh dengan alternatif peran pengganti (substitute agent) agar akses wanita dalam kontrol terhadap pekerjaan reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pola pembagian peran dan fungsi subtitute agent dalam rumah tangga wanita bekerja di perkotaan. Hal ini dibutuhkan bagi pengembangan kepekaan terhadap pembagian peran antara laki-laki dan wanita menurut kriteria gender, sehingga dapat mengurangkan bentuk subordinasi dalam relasi gender di dalam keluarga
KONFLIK ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO PROVINSI RIAU
(2016-11-03) Yoserizal; Yesi
Di kawasan hutan tropis dataran rendah terbesar di Pulau Sumatra ini Taman Nasional Tesso nilo telah berlangsung proses pengalihan fungsi hutan yang semula sebagai sumber kekayaan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, habitat satwa khas, penghasil oksigen, mengatur iklim mikro maupun makro, menyerap gas-gas perusak lapisan ozon penyebab efek rumah kaca yang menaikan suhu bumi, melindungi tanah serta air tanah, penghasil produk hutan seperti getah, madu, buah-buahan, obat-obatan, protein hewani, rotan, damar dan kayu serta sumber mata pencaharian penduduk perdesaan sekitar kini mengalami berbagai benturan kepentingan. Rantai panjang proses benturan kepentingan tersebut meliputi fakta penebangan hutan secara besar-besaran untuk industri kayu, pengalihan fungsi hutan primer yang heterogen menjadi hutan tanaman homogen dan pembukaan perkebunan besar sangat tidak hanya mengancam pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga telah menimbulkan dampak negatif bagi eksistensi masyarakat lokal. Penelitian ini merupakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang konflik antar pemangku kepentingan di seputar Taman Nasional Tesso Nilo. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh terkait dengan masyarakat, otoritas pemerintah pengelola kawasan, perusahaan dan pemerintahan daerah. Situasi sosial ekonomi desa-desa sekitar TNTN masih ditandai dengan terdapatnya kesenjangan sosial ekonomi antara desa asli/tempatan yang umumnya lebih miskin dibandingkan dengan desa-desa transmigrasi. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar sekitar desa-desa sekitar TNTN ternyata belum memberikan kontribusi berarti bagi perbaikan ekonomi masyarakat desa. Terdapat hubungan yang berkonflik antara penduduk desa-desa sekitar TNTN dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkenaan dengan konversi kebun plasma kelapa sawit. Terdapat hubungan yang berkonflik antara penduduk desa dengan perusahaan perusahaan disekitar kawasan penduduk seperti PT.RAPP berkenaan dengan harga penjualan produksi hasil HTR dan tuntutan kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial ekonomi dan pembangunan perdesaan karena perusahaan menggunakan tanah ulayat komunitas lokal yang selama ini menjadi sumber ekonomi dan lahan cadangan bagi masyarakat. Di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Tesso Nilo, serangan gajah cukup intensif yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian penduduk. Sosialisasi program konservasi TNTN, khususnya sosialisasi program konservasi gajah ternyata masih minim dan belum merata diterima masyarakat sehingga pandangan pro kontra tentang program-program konservasi ini berpotensi meluas dan cenderung kontra produktif bagi upaya menggalang partisipasi masyarakat perdesaan dalam rangka pembangunan TNTN itu sendiri.
Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Melayu
(2016-03-08) Yusuf, Yusmar
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang berkembang luas dalam masyarakat Riau (Melayu) khususnya tradisi lisan terkait dengan anti korupsi Budaya seringkali dianggap sebagai penyebab berkembangluasnya perilaku korupsi di masyarakat Indonesia saat ini. Di sisi lain, aspek budaya ternyata tidak intens dijadikan sebagai pendekatan untuk penanggulangannya Dalam kondisi nyata masyarat Riau memiliki nilai-nilai yang bertolak belakang dengan perilaku kriminal tersebut. Tulisan ini mengkaji aspekaspek budaya terutama dalam tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Melalyu Riau. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Melayu Riau memiliki konsep dan nilai yang berkembang luas dalam kebudayaannya melalui tradisi lisan sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang dapat dikembangluaskan untuk mencegah dan mengurangi perilaku korupsi dalam masyarakat dan pemerintahan.
Kajian Kekuatan Daya Dukung Pondasi Tiang Berulir (Helical Piles) Sebagai Metode Peningkatan Daya Dukung Pondasi Tiang Pada Lapisan Tanah Lunak di Pesisir Provinsi Riau
(2016-02-10) Fatnanta, Ferry; Satibi, Syawal; Muhardi
Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Wilayah Provinsi Riau antara 2 – 91 m diatas permukaan laut. Daerah tersebut didominasi oleh lapisan tanah lunak. Oleh sebab itu untuk mendukung beban bangunan diperlukan . Kebanyakan tipe yang digunakan adalah cerocok. Namun pada saat ini penggunaan cerocok mengalami kesulitan disebabkan kayu yang digunakan untuk bahan cerocok melanggar peraturan lingkungan hidup. Supaya lebih ekonomis, pondasi tiang direncanakan tidak harus mencapai tanah keras. Jadi kekuatan daya dukung mengandalkan kekuatan geser antara permukaan pondasi dengan tanah. Pada pondasi tiang konvensional, permukaan pondasi relatif halus, sehingga kekuatan gesek antara permukaan pondasi dengan tanah tidak signifikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan geser tersebut adalah dipasang plat helik (plat ulir). Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan kajian mengenai daya dukung Berulir (Helical Pondasi tiang) pada tanah lunak daerah pesisir Propinsi Riau. Kajian tersebut meliputi kinerja berulir secara tunggal (single pondasi tiang) maupun secara kelompok (group pondasi tiangs). Pada penerapan berulir pada tanah lunak masih meninggalkan beberapa gap informasi yang belum terjawab, yaitu seberapa besar konstribusi peningkatan kekuatan daya dukung berulir apabila dibandingkan biasa (tak berulir) pada lapisan tanah lunak di daerah Provinsi Riau; apakah penempatan dan jumlah helical bearing plate yang telah dilaksanakan selama ini sudah optimal, dan bagaimana pengaruh perbedaan dimensi helical pada satu pondasi tiang terhadap kekuatan daya dukung helical pondasi tiang axial tekan pada tanah lunak. Kontribusi penelitian tersebut adalah memberikan alternatif pemilihan pada tanah lunak kepada para konsultan atau kontraktor; memberikan solusi pengganti cerocok kayu dan sebagai rujukan untuk pemanfaatan tiang pancang, dalam pengembangan serta penggunaannya sebagai salah satu solusi permasalahan yang terjadi pada tanah lunak. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut di atas, maka pada studi ini disusun suatu metodologi penelitian sebagai berikut. Pertama dibuat kolam pengujian yang diisi dengan material lapisan tanah lunak yang diambil dari kawasan pesisir Provinsi Riau. Kedua, dibuat pondasi tiang helical dengan 1, 2 dan 3 helix. Jarak helix dibuat variasi 1,5D dan 2D, dimana D diameter helix terbesar. Diameter helix dibuat bervariasi, pondasi tiang dipasang helix diameter sama, diameter terkecil dan diameter terbesar serta pondasi tiang dipasang diameter diameter bervariasi. Pemasangan helix, diletakkan pada bagian atas pondasi tiang dan bagian bawah pondasi tiang secara bergantian. Tahap 1 dilakukan uji tekan dan tarik untuk menentukan kapasitas daya dukung pondasi tiang helical tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberian plat ulir dapat meningkaatkan daya dukung tiang mencapai 2,90 – 5,65 kali lebih besar dibandingkan tanpa plat ulir. Pemberian plat ulir memberikan peningkatan daya dukung, namun masih dipengaruhi oleh penempatan jarak plat ulir. Jarak makin rapat, 20cm memberikan daya dukung lebih besar dibandingkan oleh jarak 50cm atau 30cm. Secara umum, diamater plat lebih besar diharapkan memberikan daya dukung lebih besar. Kondisi sama juga terjadi pada pondasi tiang tipe LLL-30cm memberikan daya dukung lebih besar dibandingkan tipe LMS-30cm. Karena luas plat LLL lebih besar dibandingkan tipe LMS
Politik Media Era Reformasi 1998-2010
(2015-10-12) Suyanto; Nasution, Belli
Sistem pers era reformasi di Indonesia tahun 1998-2010 yang boleh pengkaji merincikan ialah pertama, sistem media era reformasi tahun 1998-2010 mengalami perubahan dari struktur kepemilikan media yang dimiliki oleh kumpulan gergasi media dan hubungan antara kepemilikan media dengan parti politik besar di Indonesia. Kepentingan parti-parti politik besar tersebut tidak lepas dari sistem politik dan ekonomi yang sedia ada. Kedua, fenomena politik media dalam sistem media di Indonesia. Politik media menentukan sistem politik dan sistem media yang dibawa oleh ahli-ahli politik, wartawan untuk mempengaruhi masyarakat. Media menetukan isu-isu yang dibawa oleh ahli politik, wartawan dan masyarakat. Ketiga, fenomena bentukbentuk kawalan terhadap institusi media di Indonesia era reformasi mempunyai kelemahan undang-undang akhbar yang telah pun dikekalkan pada tahun 1999. Kawalan media terhadap institusi media sangat menentukan corak dan ragam kandungan media kerana kuasa kawalan bergantung kepada kuasa pemilik modal, kuasa pemerintah dan kuasa masyarakat
Penerapan Praktikum Teknik Wawancara Bermuatan Life Skills Sebagai Upaya Mempersiapkan Wartawan Profesional
(2015-10-12) Suyanto; Nasution, Belli
Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (interpersonal skills) mencakup antara lain kecakapan komunikasi dengan empati (communication skills), dan kecakapan bekerja sama (collaboration skills). Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang menumbuhkan hubungan harmonis. Dua kecakapan hidup yang diuraikan di atas biasanya disebut sebagai kecakapan hidup bersifat umum atau kecakapan hidup general (general life skills/ GLS). Kecakapan hidup tersebut diperlukan oleh siapa pun, baik mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja dan mereka yang sedang menempuh pendidikan
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat di Riau
(2015-07-30) Sadad, Abdul; Sulistianingsih, Endang; Rusli, Zaili; Mayarni
Persoalan terbesar bagi bangsa Indonesia dan negara berkembang lainnya terletak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Berbagai upaya telah dilakukan dan bermacam program telah pula dibuat untuk menuntaskan problem tersebut, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, namun persoalan kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan. Tidak salah kiranya hingga kini, hampir semua kepala daerah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program kebijakan prioritas yang terus digaungkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal, yaitu dengan dikeluar-kannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkan, nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat ini, pada kenyataannya belum membawa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat
Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dl Kota Pekanbaru
(2015-07-30) Zulfikri
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (recht staat) bukan atas dasar kekuasaan (macht staat). Keputusan ini diambil oleh pendiri negara dengan pertimbangan adanya hukum yang baik akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dimana pada akhimya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaku. Istilah yang telah dikenal dengan negara berdasarkan hukum ini adalah Hie nde of law. Makna yang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan yang diambil oleh negara dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah dalam pcngertian formal dan materil. Dalam arti hukum formal yang diterapkan mengandung nilai-nilai keadilan, bukan atas kekuasaan. The rule of law and not of man, hukum yang berdasarkan undang-undang tanpa kekuasan seseorang.
Latar Belakang Kehidupan Dan Kemampuan Baca Al-Qur'an Mahasiswa PGSD Prajabatan Fkip Universitas Riau
(2015-07-29) Amin, Mustamir; Awaluddin; Basri
Sebagaimana dimaklumi manusia dalam kehidupan di muka bumi ini adalah mhkluk allah yang terindah, jika di bandingkan dengan makhluk yang ada disekeliling nya dan diberikan pula keistimewaan serta sumber kehidupan yang cukup di lama di alam. Manusia sebagai khalifah dan pemegang amanant allah dan dalam kehidupan di bumi ini mutlak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar ia dapat memebrdayakan alam dan mensejahterakan kehidupan umat manusia dimana ketentuan ini juga allah swt tegaskan dalam firmannya surat al-baqarah ayat 31 yang artinya:”dia (allah) telah menciptakan kamu untuk kemakmurannya”
Studi Tentang Perilaku Birokrasi Pemerintahan Dalam Melayani Publik Di Kecamatan Singingi
(2015-07-07) Muhammad Amin, Raja
Reformasi, tentu saja dikaitkan dengan usaha untuk melakukan perubahan manajemen kehidupan politik pemerintahan yang lebih demokiatis, guna menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, berwibawa, jujur, adil, berbudaya dan beradab (Masyarakat Madani), bersih dari unsur dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melakukan perubahan tidak terlepas dari tujuan dibentuknya pemerintahan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik). Karena pemerintfihan tidaklah diadakan uatuk melayani diri sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Peranan birokrasi adalah suatu hal yang tak dapat dihindarkan dalam pembangunan. Peningkatan pelayanan masyarakat salah satunya tergantung dari keinginan sikap dan perilaku aparatur/birokrasi pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan program atau kebijaksanaan pemerintah.
Tindakan Militer Turki Atas Kemenangan Partai Islam Dan Tindakan Amerika Serikat
(2015-07-06) Fita Farma, Flora
Turki merupakan negara yang wilayahnya terbentang Di dua benua, yaitu 3 % di Eropa dan 97 % di Asia dan memiliki sejarah politik yang unik. Turki pernah menimbulkan bahaya yang sangat menakutkan bagi negaranegara d i Eropa, karena Turki penduduknya hampir 100 % menganut agama Islam tersebut boleh dibilang sebagai tonggak kejayaan Islam masa lalu
Mitos Dan Tabu Di Kalangan Wanita Hamil Apresiasi Dan Resistensi Kaum Ibu Terhadap Kearifan Tradisional Masyarakat Melayu Riau
(2015-07-05) Wisnu, Nur'aini; Hidir, Achmad
Penelitian ini berusaha menjawab sejauh mana apresiasi kaum wanita (ibu hamil) dalam memaknai mitos dan tabu hemiil yang masih diyakini dan dipraktekkan masyarakat ?. Serta apa sebenarnya makna kearifan tradisional {local wisdom) yang melatar-belakangi motif mitos dan tabu itu tercipta dalam masyarakat Melayu ?. Sejauhmana keyakinan mitos dan tabu itu kondusif untuk kesehatan ibu hamil ?. Dan bagaimana pula peran relasi jender (suami istri) dan intervensi keluarga (orang tua/mertua) turut memberi apresiasi dan resistensi tentang hal-hal seperti itu ?. harus diakui dalam khasanah budaya kita yamg masih banyak percaya terhadap kejadian alam gaib dan sinkronisasi antara kehidupan mistis dengan kehidupan nyata tampaknya masih diyakini secara kuat. Demikian pula dalam siklus kehidupan (Uje drck) di mana diyakini pada masa kehidupan setiap orang itu terjadinya berbagai masa kristis. Berbagai masa kritis itu perlu dilakukan berbagai upacara inisiasi sebagai bargaining dan negosiasi dengan mahluk atau alam gaib yang mengantarainya. Demikian pula dalam proses kehamilan, kelahiran dan kematian manusia, ketiganya itu masih d i anggap sebagai kejadian yang penuh misteri dan mistis. Oleh karena kejadian-kejadian itu dianggap masih penuh misteri, maka tabu dan mitos yang melatar belakangi kejadian itupun semakin menjadi dan menguat saja bagi sebagian masyarakat kita — meskipun mereka telah tersentuh kehidupan modern — sebagaimana layaknya di Desa Koto Baru. Mitos yang paling diyakini oleh sebagian masyarakat Koto Baru antara lain, masih adanya kepercayaan terhadap air susu pertama itu yang berwama kuning dan agak sedikit berbau. Air susu ini dianggap adalah air susu yang basi dan kotor, maka banyeik di kalangan ibu-ibu membuang air susu ini ( yang nota bene sebenamya banyak mengandung kolostrum) dibuang secara percuma).

Browse

Recent Submissions