Browsing by Author "Bachtiar, Maryati"
Now showing 1 - 15 of 15
Results Per Page
Sort Options
Item ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MEREK DAN PERMASALAHAN PENDAFTARAN MEREK DI PROVINSI RIAU(2014-08-28) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Hasanah, UlfiaMerek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat, karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahaya produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. Bagi masyarakat yang hidup di kota-kota kecil dan tidak mengerti dengan aturan tentang merek, jarang sekali kita lihat mereka mendaflarkan merek-merek dari produk mereka walaupun barang-barang yang mereka hasilkan sudah begitu terkenal dan populer di kalangan luas. Akibatnya sering merek mereka ditiru oleh pihak lain dan juga berakibat pada merugikan produsen yang telah memakai merek tersebut sejak awal. Pada penelitian ini akan dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu, Bagaimanakah Perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia ? Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran hak atas merek ? Permasalahan apakah yang menjadi kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau? Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan vuridis sosiologis. Analisa data merupakan analisis kwalitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia diatur dalarn Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Pendaftaran merek bersifat konstitutif yaitu hak merek itu ada karena adanya pendaftaran merek. Perlindungan merek dilaksanakan oleh Negara dengan menjamin penegakan hukum atas pelanggaran hak merek seseorang yang telah didaftarkannya. Mekanisme Pendaftaran hak atas merek dapat didaftarkan langsung oleh pemilik merek atau melalui Konsultan HKI. Pendafatarut dilakukan di Kantor HKI Dirjend HKI atau melalui Kantor Wilayah Depkumham Provinsi. Kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau Hasil obsen asi dalam penelitian ini ditemukan bahw-a terdapat permasalahan atau kendala dalam pendaftaran merek dan permasalahan tentang ketidaklahuan masyarakat tentang merek. Jadi dua permasalahan inilah yang sangat penting di Provinsi Riau berkenaan dengan permasalahan merekItem Analisis Putusan Yuridis Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari(2012-12-05) Siallagan, Alponso U; Bachtiar, Maryati; Fitriani, RiskaThe sophistication of Internet technology to penetrate the boundaries of time and distance, so the physical boundaries of the state is no longer a barrier to communication and interaction of the various interests of the community. The ability of the Internet has changed the way of thinking, interacting and act also impacts the law. The law is usually based on something real (physical) but the Internet has changed the real thing into something that is electronic, like send a letter via e-mail. This means requires a broad understanding of the evidence in the trial. However, although the arrangement of the power of e-mail in the trial process but clearly there is no evidence in the form of electronic data in the form of e-mail has been recognized. A case in point is the case of Prita Mulyasari against The RS OMNI INTERNATIONAL, in which case began when Prita Mulyasari write an e-mail or electronic mail containing complaints about the service The RS Pritchard OMNI INTERNATIONAL scattered to various mailing lists that result from it Party RS OMNI INTERNATIONAL felt aggrieved and suing Prita Mulyasari the Civil Code to the Tangerang District Court. From the results of this study, there are three main things that can be inferred. First, that the position / existence of an electronic information as valid evidence in the case of Prita Mulyasari has a clear position that can be seen clearly in the Law No. 11 Year 2008 on ITE Article 5, paragraph 1 to 4, then the electronic evidence is an extension of the tool existing evidence in civil procedure law; Secondly, that these considerations to the case of Prita Mulyasari judge related to electronic information is a consideration that discusses thoroughly the contents of electronic mail or e-mail Prita Mulyasari or electronic information which according to the judges on the district court and the High Court is against the law in accordance with the basis of a lawsuit filed by the Plaintiff, while the level of the Supreme Court of the Supreme Court in a judgment stated that the action was not proven Prita Mulyasari committed an unlawful act. Third, the court ruling against Prita Mulyasari not comply with Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions that can be seen clearly in all the considerations and decisions that never entirely referring to Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.Item Analisis Terhadap Perdagangan Manusia Di Kawasan Riau Dan Kepulauan Riau(2015-07-08) Bachtiar, Maryati; Haryono, Dodi; Hendra, RahmadIsu perdagangan manusia atau trafficking berapa bulan terakhir cukup mendapat soroton di berbagai media massa. Media massa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja akan tetapi juga bagaimana tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pennasaiahan tersebut. Sullt untuk mengetahui data akurat mengenai perdagangan tersebut mengingat kegiatannya terseiubung. Biarpun demikian, diperkirakan ratusan ribu orang telah mengalaminya. Pada tahun 2003, diperkirakan kasus perdagangan perempuan telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan, yaitu sampal dengan 7000 kasus.^ Data perdagangan perempuan ini temiasuk dark number. Artinya, data yang tersedia hanya berasal dari kasus yang dilaporkan, padahal tidak semua kasus dilaporkan. Data dari International Organization for Migration (lOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur^.Item Analisis Yuridis Perjanjian dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pendistribusian dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU)(2012-12-05) Bachtiar, MaryatiPendisttihusian BBM merupakan salah satu tahapan penting daiam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terhadap BBM. Untuk menunjang kelancaran proses pendistribusian BBM ini, Pertamina melalui unit pemasarannya mengadakan kerja sama dengan SPBU yang ditmijuk sebagai stasiun pengisian yang menyalurkan BBM, BBK dan pelumas kepada masyarakat. Kerja sama ini dilakukan bertujuan untuk memperlancar kegiatan distribusi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendistribusian BBM. Perjanjian kerja sama antara Pertamina dan SPBU, diharapkan dapat memberikan perlindimgan hukum bagi para pihak yang terikat dalam peqanjian keija sama tersebut. Sehingga, dalam proses pendistribusian dan niaga BBM oleh SPBU juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen BBM terutama pemakai kendaraan bermotor. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif Tahap penelitian ini terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang relevan sebagai acuan.Item Eksistensi Tanah Hak Ulayat PAda Masyarakat Suku Sakai si Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat(2013-04-17) Dasrol; Sunarmi; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Hanifah, Mardalena; Hendra, Rahmad; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; firdausTanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat makhluk-makhluk yang diciptakannya beraktifitas, termasuk manusia. Ketersediaan tanah sebagai slumber daya alam dari dahulu sampai dengan saat ini relatif tidak berubah atau statis, sedangkan jumlah penduduk atau populasi {population) manusia di atas permukaan bumi ini cenderung berkembang atau semakin banyak. Tanah menjadi benda yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok {basic need) seperti pangan {food), sandang {clothing), dan papan {housing) manusia membutuhkan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Demikian pula bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan tempat dominan karena tanah merupakan sumber rezeki yang terbesar, segala kebutuhan hidup mereka bersumber di atas tanah.Item KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT PETALANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN PELALAWAN(2013-06-11) Sunarmi; Hendra, Rahmad; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Dasrol; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; Hanifah, MardalenaIndonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable) serta yang berbentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.1 Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth development), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue), maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam.Item NILAI STRATEGIS SENI TEATER TRADISIONAL RANDAI KUANTAN SINGINGI RIAU SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA MELAYU (KAJIAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)(2013-08-26) Bachtiar, MaryatiGesekan Piual-Biola, hentakan pukulan Gondang dan tiupan lapri (serunai), diiringi langkah tari merupakan ciri khas tersendiri dari Randai Kuantan, salah satu bentuk kesenian rakyat tradisional Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Randai Kuantan merupakan kesenian rakyat yang komunikatif, lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Kuantan. Randai Kuantan membawakan suatu cerita yang sudah disusun sedemikian rupa dengan dialog dan pantun logat Melayu Kuantan, disertai lagu-lagu Melayu Kuantan sebagai peningkah babak-babak cerita. Memang suatu pertunjukan kesenian rakyat yang membuat kita pun ingin ikut bergoyang melihatnya, bahkan mengelitik hati. Tak urung gelak tawa pun akan keluar dengan seketika. Cerita yang dibawakan biasanya sudah melekat di hati orang Rantau Kuantan, sehingga randai sudah begitu akrab di tengah-tengah masyarakat. Tak di ketahui secara pasti, kapan randai mulai ada di daerah ini. Tetapi apabila menilik dari sejarah, maka randai ini telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda dulu. Randai dipergelarkan dalam acara pesta perkawinan, sunatan, doa padang, kenduri kampung dan acara lainnya yang dianggap perlu untuk menampilkan Randai. Randai biasanya dilaksanakan pada malam hari, memakan waktu 2 (dua) hingga 4 (empat) jam. Disinilah orang sekampung mendapat hiburan dan bisa bertemu dengan kawan-kawan dari lain desa.Item PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA(2013-08-27) Bachtiar, MaryatiDalam pelaksanan pemberian kredit harus memperhatikan dengan cermat mengenai proses pemberian kredit, karena proses pemberian kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan dan kesalahan serta mencari penyebab apabila di kemudian hari terjadi maslah. Hal lain yang penting dan harus diperhatikan agar pihak bank tidak menderita kerugian antara lain adalah upay-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit tersebut. Pt.bank perkreditan rakyat pekanbaru yang merupakan bagian dari bank di Indonesia juga memiliki andil yang besar dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Melalui pt.nbank perkreditan rakyat pekanbaru, maka masyaakat dapat merasakan fasilitas kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan ats kreditnya tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menngunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hokum, mengenai aefektifitas hokum dengan cara surveyke lapangan. Survey lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkajisebagian dari populasi yang apat memberikan gambaran tentang bekerjanya hokum dalam situasi yang konkrit. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif , yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian diaanlisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT.bank perkrdeitan rakyat pekanbaru ditinjau berdasarkan undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Item PEMETAAN POTENSI HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA-KARYA DOSEN DAN CIVITAS AKADEMIKA LAINNYA DI UNIVERSITAS RIAU(2014-06-11) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Rahmadhan, DavitPenelitian ini merupakan peneltian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Analisa data merupakai analisis kwalitatif. Perlindungan hasil karya dosen di universitas telah diatur di dalam Undangundang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di perguruan Tinggi. Hak cipta juga dilindungi secara internasional melalui Perjanjian-perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Hak cipta timbul secara otomatis, tetapi untuk perlindungan hak cipta sebaiknya karya cipta tersebut di daftarkan di kantor hak cipta, pendiftaran berguna untuk mempermudah dan sebagai bukti awal apabila terjadi sengketa berkenaan dengan hak cipta tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta seseorang dapat dituntut hukum pidana atau digugat melalui pengadilan NiagaItem Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) dalam WTO-TRIPS dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia(2012-12-03) Bachtiar, Maryatipembangunan nasional merupakan usaaha meningkatkan usaha kualitas manusia dan masyarakat indonesai yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan global. pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi indonesia menghadapi dua tantangan uatama yang terkait dengan proses globalisai dan desentralisasi.Item Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Oleh Surat Kabar Harian Riau Pos Di Kota Pekanbaru(2012-12-03) Firdaus, Emilda; Bachtiar, MaryatiPekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau yang letaknya strategis menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya pun tinggi. Hal ini tidak disia-siakan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru maupun pelaku usaha di luar Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa iklan untuk melakukan pemsaran terhadap produk-produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dengan tujuan mendapatkan untung yang besar. Disadari atau tidak tampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran besar untuk kegiatan produksinya. Melihat potensi konsumerisme yang cukup besar pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, maka peluang ini tidak disia-siakan oleh harian surat kabar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Riau Pos. Surat kabar harian Riau Pos merupakan surat kabar yang terkemuka, yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, sehingga surat kabar Riau Pos dijadikan sebagai media bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan mempublikasikan berbagai macam produk dan jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan dalam penerbitan iklan suatu barang dan/atau jasa, dikarenakan iklan yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka sudah sepantasnya hal tersebut menjadi tanggung jawab surat kabar harian Riau Pos selaku pihak yang menerbitkan iklanItem Perlindungan Merek Bagi Pengusaha Industri Kue Bangkit Di Kota Pekanbaru Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek(2012-11-12) Firdaus, Emilda; Bachtiar, MaryatiMunculnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Intelectual Property Right (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan dari organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundangan tarif dan perdagangan (General Agreement Tarif and Trade, GATT). Merek adaiah suatu (gambaratau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain mrnggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baikdan kepercayaan diri para konsumen serla dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah di gunakan perusahaan secara regular Semua hal di atas tentu membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.Item Perlindungan Terhadap Usaha Mikr, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru (Suatu Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual)(2015-05-11) Dasrol; lestari, Rika; Fitriani, Riska; Hardi; Firdaus; Hendra, Rahmad; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia; Hanifah, MardalenaSalah satu Pelaku Usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan percaturan kebijakan di negeri adalah Unit Mikro, Kecil dan Menenganh (UMKM). UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian, yaitu : a. Jumlah industri yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2011 terdapat jumlah UMKM diprediksi sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.559.969 unit, Usaha Kecil sebanyak 602.195 unit dan Usaha Menengah 44.280 unit serta Usaha Besar sebanyak 4.952 unit. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sementara diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang atau meningkat 3,55 persen dari sebanyak 99.401.775 orang pada tahun 2010. 1 b. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Memahami permasalahan UMKM agar dapat meneropong dengan lebih jelas, kita harus melihat banyak dimensi dan perspektif yang lebih luas. UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek pemasaran, produksi, SDM, dan manajerial, legalitas, keuangan, permodalan, ketenagakerjaan, dan aspek lainnya. Seluruh aspek tersebut selalu berkaitan dalam upaya pengembangan UMKM. Meskipun dari berbagai kajian dan kondisi di lapangan aspek pemasaran, SDM dan permodalan atau pembiayaan sering menjadi isu terpenting dalam permasalahan yang dihadapi UMKM, disamping itu tentunya adalah aspek legalitas formal UMKM tersebutItem TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ASURANSI(2013-08-27) Bachtiar, MaryatiTransportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia1 yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu, pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Karenanya sistem transportasi perlu diperhatikan secara serius agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Bagi masyarakat transportasi memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu sangat berperan dalam mendukung segala bentuk aktifitas sehari, atau dapat dikatakan transportasi memiliki banyak dimensi dan urgensi. Pentingnya peran dan fungsi transportasi tersebut sebab terkait dengan mobilitas masyarakat dengan berbagai bentuk kepentingan dan keperluan hidup, misalnya kepentingan bisnis, pendidikan, pariwisata, kegiataan pemerintahan dan lain-lain. Salah satu bentuk transportasi adalah transportasi udara, jenis moda transportasi ini dewasa ini sedang mengalami perkembangan pesat. Transportasi melalaui udara merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat dengan jangkauan yang luas, yang tidak terlepas dengan kemajuan teknologi.Item UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT SAKAI YANG BERPOTENSI HKI DI PROVINSI RIAU(2012-12-02) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Hendra, Rahmadbanyaknya penhgetahuan tradisional indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing yang kemudian telah membuka mata bangsa indonesia untuk berupaya melindungi nya. penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptid. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatis dan yuridis sosiologis.