Browsing by Author "Lestari, Rika"
Now showing 1 - 12 of 12
Results Per Page
Sort Options
Item ABORSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM(2013-06-10) Lestari, RikaAnak merupakan generasi penerus keluarga, bahkan anak juga sebagai penerus bangsa. Baik hukum maupun masyarakat, membedakan antara anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Konsekuensi perbedaan keduanya menyangkut kedudukan hukum anak terhadap orang tuanya. Anak sah mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Terhadap baik anak sah mau pun anak tidak sah, terdapat anak yang diinginkan dan anak yang tidak diinginkan. Bermacam-macam alasan seseorang terutama perempuan, menginginkan anak dan bermacam-macam pula alasan untuk tidak menginginkan anak (Supriadi, 2001:71), Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin anak atau hamil di luar nikah. Apabila seseorang mengandung anak yang tidak diinginkannya, maka salah satu jalan keluar yang mereka lakukan adalah dengan menggugurkan kandungan atau yang lebih dikenal dengan aborsi.Item EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS(2013-06-10) Lestari, RikaPenyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia usaha merupakan masalah tersendiri, Apabila para konsumen menghadapi sengketa tertentu dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui dua cara, baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan: a. Sebagai “katup penekan” atau “pressure valve” atas segala pelanggaran hokum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum, b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai ”the last resort” yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and to enforce justice). Dari kedudukan dan keberadaan sebagai “pressure valve” dan ”the last resort”, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai: a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (in guarding the freedom of society); b. Dianggap sebagai “wali masyarakat” (are regarding as constudian of society), c. Juga dianggap sebagai” pelaksana penegak hokum” yang lazim disebut dalam ungkapan “judiciary as the upholders of the rule of law”Item Eksistensi Tanah Hak Ulayat PAda Masyarakat Suku Sakai si Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat(2013-04-17) Dasrol; Sunarmi; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Hanifah, Mardalena; Hendra, Rahmad; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; firdausTanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat makhluk-makhluk yang diciptakannya beraktifitas, termasuk manusia. Ketersediaan tanah sebagai slumber daya alam dari dahulu sampai dengan saat ini relatif tidak berubah atau statis, sedangkan jumlah penduduk atau populasi {population) manusia di atas permukaan bumi ini cenderung berkembang atau semakin banyak. Tanah menjadi benda yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok {basic need) seperti pangan {food), sandang {clothing), dan papan {housing) manusia membutuhkan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Demikian pula bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan tempat dominan karena tanah merupakan sumber rezeki yang terbesar, segala kebutuhan hidup mereka bersumber di atas tanah.Item FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PEREDARAN KASET / VCD BAJAKAN DI KECAMATAN TAMPAN PROPINSI RIAU(2012-12-02) Lestari, RikaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab maraknya peredaran kasetA'^CD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hokum dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahim 2002 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber Data dalam penelitian ini Data Primer yaitu data yang diperoleh langsimg dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Kemudian Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, h^l-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. data Tertier yaitu Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia. Sedan^can alat pengumpulan data melalui observasi, kuisioner dan wawancara yang dilakukan terhadap 6 orang Pedagang Kaki lima yang menjual kaset dan VCD bajakan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Tampan, 9 orang Konsumen yang pemah membeli kaset/CVD bajakan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tampan, 1 orang Kepala Kepohsian Sektor (KAPOLSEKTA) Tampan, dan 1 orang Seksi HaKI di Depkum dan HAM yang merupakan sampel dalam penelitian ini diambil berdasaikan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu faktor-faktor penyebab maraknya peredaran kasetA/CD bajakan di Kecamatan Tampan Pekanbaru adaiah karena pertama faktor pengetahuan pedagang terhadap keasUan kaset/VCD bahwa para pedagang banyak yang tidak tahu bahwa kaset/VCD yang m ^ ^ a jual adaiah kasetA/^CD bajakan yang dilarang oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Kedua adaiah faktor harga yang mana harga kasetA/CD bajakan jauh lebih murah dari kaselA^CD yang asU. Ketiga fektor pilihan konsumen yang tidak mementingkan kualitas, maksudnya walaupun kuahtas kaset atau VCD yang ash lebih baik dari kaset/VCD bajakmi, tetapi konsumen lebih memilih kaset'VCD bajakan. Keempat faktor kebutuhan akan lapangan pekerjaan bahwa kema sulttnya lapangan kerja dan didesak oleh kebutuhan mencari na&ah akhimya para pedagang memilih untuk menjual kasetA^CD bajakan. Kelima adaiah &ktor penegakan hukum yang masih kurang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan adaiah melalui upaya preventif dengan melakukan sosialisasi undang-undang tentang hak dpta sebanyak 5 kali dalam setahun dan upaya represif dengan melakukan razia terhadap pedagang yang menjual kaset/VCD bajakan di Kecamatan tampan Pekanbaru. Adapun saran teriiadap hasil penelitian ini supaya pwdaran kasetA^CD bajakan dapat diminimalisasi maka pemerintah perlu menuninkan harga pajak kaset/VCD yang ash supaya harga kaset/VCD yang asli teijangkau oleh masyarakat. Di samping itu agar pemerintah membuka l a p a n ^ kerja yang luas bagi masyarakat dalam usia kerja dam melakukan pelatihan-pelatihan kerja untuk m^iingkatkan k^erampilan masyarakat. Agar penegakan hidoim di bidang hak cipta lebih ditingkatkan baik, melalui upaya preventif dengan penyuiuhan, seminar dan workshop tentang hak cipta maupun melalui uapaya represif melalui razia harus lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas baik berupa sanksi adininistrasi berupa menutup tempat usaha ataupun pidana penjara dan ptdana denda agar memb^ikan shock therapy kepada para pedagang supaya tidak lagi mengedaikan kaset/V CD bajakan. VItem KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT PETALANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN PELALAWAN(2013-06-11) Sunarmi; Hendra, Rahmad; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Dasrol; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; Hanifah, MardalenaIndonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable) serta yang berbentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.1 Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth development), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue), maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam.Item MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM PEMAHAMAN KONSEP PADA MATA KULIAH HUKUM PERDATA, DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS KONSTRUKTIVISTIK DAN KONTEKSTUAL(2013-06-10) Lestari, Rika; Hendra, RahmadDari pengalaman peneliti dalam mengajar mata kuliah ini, kurang memuaskannya nilai mahasiswa adalah karena metede pembelajaran ceramah kurang menarik minat mahasiwa, dan mahasiwa kurang terlibat dalam proses belajar mengajar, mereka banyak mendengarkan penjelasan dosen. Di samping itu jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini relative banyak mengingat mata kuliah hukum perdata merupakan mata kuliah inti di Fakultas Hukum yang artinya setiap mahasiswa Fakultas Hukum wajib mengambil mata kuliah Hukum Perdata. Untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa mengenai mata kuliah hukum perdata ini, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan suatu strategi pembelajaran yaitu dengan metode konstruktivisme dimana prinsipnya belajar lebih dari sekedar mengingat. Bagi mahasiswa, untuk benar-benar mengerti dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan, mereka harus bekerja untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu bagi diri mereka sendiri, dan selalu bergulat dengan ide-ide. Tugas dosen tidah hanya sekedar memberikan informasi kepada mahasiwa, tetapi mengusahakan bagaimana agar konsep-konsep penting dan sangat berguna tertanam kuat dalam diri mahasiswa tersebut.Item Pemetaan Potensi Paten Di Universitas Riau(2012-12-05) Lestari, Rika; Haryono, Dodi; Hendra, Rahmad; Henra, RahmadUniversitas Riau banyaic memiiiki pusat riset dan pengembangan teknologi dari berbagai fakultas seperti Fakultas Tehnik, Fakultas Perikanann, Fakultas Pertanian, Fakultas Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Maka dimungkinkan semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa akan berpotensi untuk mendapatkan paten. Untuk itu perlu dilakukan penguatan bagi para peneliti di Universitas Riau agar penelitiannya mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran hak paten tersebut ke Direktorat Jenderal HAKI. Adapun tujuan dari penelitian ini adaiah: untuk menginventarisasi penelitian dosen yang memiiiki potensi paten di Universitas Riau, untuk menggambarkan faktor penghambat sehingga penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Univeristas Riau belum didaftarkan paten, untuk mengidentifikasi upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Riau agar penelitian dosen dapat didaftarkan paten. Jenis penelitian yang akan digunakan adaiah penelitian sosiologis yuridis, sumber data adaiah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dos^n Peneliti di Universitas Riau, dan teknik pengupulan Data dengan cara observasi, kuisioner dan wawancara serta studi pustaka. Sedangkan analisa secara kualitatif.Item Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Meneingkatkan Motivasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singgingi(2013-06-25) Lestari, RikaThis study aims to determine whether the application of the Cooperative learning jigsaw type can increase student motivation seventh grade in the subjects of history SMP STATE 3 Downstream Kuantan Kuantan District Singingi. The subjects were students of class VII STATE junior Downstream Kabupeten Kuantan Kuantan Singingi totaling 28 students consisting of 14 male students and 14 female students. data collection in this study was the observation of students' motivation in learning activities, group activities, and teacher activities. of the results of this study can be concluded that implementation jigsaw cooperative learning model to improve learning motivation junior history class VII STATE 3 Hilir Regency Kuantan Kuantan Singingi. results showed study activity motivation in learning overall in the first cycle was 51.07% (average) increased to 77.64% (high) in the second cycle is. the average percentage of students in a group activity cycle I 56.25% (average) increased to 81.5% (high) while the teacher normaly overall 75.44% in the first cycle (quite perfect) and an increase in the second cycle at 81 , 29% (perfect) Jigsaw cooperative learning model is done in junior high school STATE 3 kuantan Hilir Regency Kuantan Singingi.Item Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa: Court Connected Mediation dan Mediasi Di Luar Pengadilan Di Indonesia(2013-06-08) Lestari, RikaPada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR).Item PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TENUN SONGKET MELAYU DAN BATIK RIAU DALAM PEMBERLAKUAN ACFTA DT RIAU.(2012-12-01) Dasrol; Lestari, Rika; Wahyu Prihatmaka, HervanaBatik by the world community recognized as one of the graphic art that are owned and developed into a hallmark of the Indonesian nation. In Riau, also known repertoire of batik. The results of the batik craft called Riau. Riau using local batik motif, of course, this development makes batik repertoire of increasingly diverse country. However, beginning January 1,2010 Indonesia had to open the domestic market widely to the ASEAN countries and China. This study aims to: 1. To generate and preserve batik and songket weaving Riau Malay cultural heritage. 2. To provide recommendations on how it should be given legal protection to the existence manjaga Weaving Malay songket and batik in Riau Riau. 3. To increase public appreciation of Riau on the Weaving songket and batik Malay Riau Malay cultural heritage. In this study the data used are the primary data through questionnaires, secondary data through literature study is conducted through written data by using content analysis based on literature literature mmiliki correlation with the studied problems. The population in this study is both a research sample. The sample in this study is to Pekanbaru and district community. The Government of Siak and Siak Pekanbaru and fieldwork associated with this. The data collected will be analyzed qualitatively by using the description sentences to explain the relationship between the existing theory with the reality on the ground. From the analysis it was foimd that there are significant differences in the number of craftsmen, production quantity and quantity of demand for Batik and Weaving Riau Malay songket before January 2010 and after January 2011. This difference indicates a decrease in the number of craftsmen employed, the quantity of production and quantity of demand after the ACFTA as the number of artisans who are employed, the quantity of production and the quantity of demand before ACFTA is lower than after ACFTA. This indicates that the application of ACFTA affects the number of artisans who are employed, the quantity of production and the quantity of demand for batik and weaving songket Malay Riau.Item PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA(2013-06-11) Lestari, RikaPemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.1 Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, serta dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Menurut M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Perwujudan demokrasi sendiri diindikasikan antara lain oleh tegaknya prinsip-prinsip kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan sebagai satu paket. Pemilu adalah sarana untuk menegakkan keempat prinsip ini sebagai satu paket. Pemilu yang demokratis, dengan demikian, pada akhirnya diindikasikan oleh seberapa jauh aturan, proses, dan hasil Pemilu itu bisa melayani keharusan tegaknya satu paket kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan.Item TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN BAWAH TANGAN BAGI PEREMPUAN(2013-06-11) Lestari, RikaDalam kehidupan masyarakat di Indonesia perkawinan di bawah tangan masih sering dilakukan, meskipun dalam hukum positif perkawinan di bawah tangan tidak diakui dan tentu saja dapat merugikan terutama bagi kaum perempuan. Secara hukum dampaknya adalah dalam hal status hukumnya sebagai istri menjadi tidak sah, tidak berhak atas pembagian harta gono gini dan harta warisan jika si suami meninggal dunia.