LRP-Social Science and Politics
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing LRP-Social Science and Politics by Author "Ernawaty, Ernawaty"
Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
Item Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kabupaten Pelalawan(wahyu sari yeni, 2018-08-24) Sadad, Abdul; Ernawaty, Ernawaty; Rusli, Zaili; Yuliani, Febri; Meilani, NurlailaKonflik sosial di Kabupaten Pelalawan tergolong kepada konflik laten. Konflik yang dominan terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah konflik sumber daya alam kawasan perkebunan, tapal batas, dan dan diikuti oleh konflik sosial lainnya. Konflik perkebunan misalnya terjadi disebabkan oleh kebijakan yang terlalu memihak dari pemerintah berupa pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan dalam skala luas. Konflik-konflik tersebut menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat, maupun dengan mengkonversi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penanggulangan konflik sosial, siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan konflik sosial, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan dan resolusi konflik sosial pemerintah yakni faktor hukum, dimana sampai saat ini belum ada SOP yang jelas mengenai suatu pengelolaan konflik sosial yang terjadi. Kedua, faktor kurangnya anggaran, beberapa kegiatan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan usaha yang bersifat insidensial. Ketiga, faktor kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengelola konflikItem Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah Dipekanbaru(2018-08-24) Ernawaty, ErnawatyImplementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 adalah tentang pengelolaan sampah, diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya sebagai mitra kerja. namun kenyataannya Undang-undang No. 18 tahun 2008 kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari indikator variabel penelitian ini, yaitu tanggapan responden sebanyak 32 orang (40,51%) yang memberikan tanggapan bahwa kurangnya komunikasi antara pengelolaa dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat, selanjutnya tanggapan responden sebanyak 30 orang (37,98%) yang memberikan tanggapan bahwa kurang optimalnya para implementor memberikan informasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat, tanggapan responden mengenai struktur birokrasi juga kurang baik yaitu sebanyak 38 orang responden (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya pembagian tugas antara instansi terkait dengan pengelola penanganan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undangundang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan sebagai informasi bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dengan adanya penelitian ini instansi terkait hendaknya dapat melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahItem Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kecamatan Bangko(2018-08-24) Ernawaty, ErnawatySeiring dengan tuntutan perubahan pada era reformasi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan secara mendasar terhadap birokrasi pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan adalah sesuai dengan semangat untuk melakukan reformasi di dalam segala bidang. Untuk mewujudkan hal itu maka pada instansi atau birokasi publik harus dapat melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik yang meliputi transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsinya. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut maka perumusan masalah penelitian adalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Penelitian dilalukan di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api, yang mana sebagai informan terdiri dari Camat, pegawai/petugas pelayanan, dan masyarakat setempat, Sedangkan sebagai key informan adalah Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara terstruktur dan observasi di lokasi penelitian. Jenis dan sumber data adalah data primer berupa data hasil wawarcara serta data sekunder yang diperoleh dari instansi tempat penelitian dilakukan berupa profil kecamatan. Analisis data menggunakan metode deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menemukan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip pelayanan dengan baik yang meliputi transparansi, responsivitas, efektivitas dan efsiensi, alkuntabilitas, dan persamaan hak. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dalam pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api adalah belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan, kurangnya disiplin kerja pegawai, belum efektifnya kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan camat