LBR-Social Science and Politics

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/2868

Browse

Now showing 1 - 9 of 9

Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau
(2015-07-30) Sadad, Abdul; Ernawati; Melani, Nurlaila
Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Permasalahannya karena sudah 2 (dua) kali perubahan undang-undang tersebut dilakukan, namun peningkatan pelayanan publik publik sebagai sasarannya selalu dipertanyakan, bahkan ada diskusi yang membahas bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perlu adanya perubahan. Undang-undang ini merupakan implimentasi pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupatendan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas perbantuan, kecuali urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada dasarnya, maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat
Analisis Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemerintah Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan
(2015-07-30) Sadad, Abdul; Rusli, Zaili; Sahuri, Chalid; Sujianto
Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir program pengentasan kemiskinan di dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pada pemahaman bahwa program yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).
PERAN AKTOR LOKAL DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DI INDONESIA
(2014-02-11) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Fachri, Yuli; Tjarsono, Idjang
Hubungan antata bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan htrbungan internasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang memiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi wanga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama internasional juga menjadi otoritas atau hak negara. Tidak heran bila dalam sejarah perkembangan hubungan internasional, teori-teori yang menjelaskan pola, model, perilaku serta sistem yang terjadi selalui dihubungkaitkan dengan kemampuan sebuah negara. Walaupun dalam praiktikny4 peran-peran aktor di luar negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia, akan tetapi aktor non negara tersebut bertindak selalu atas pengetahuan dan kontrol negara melalui berbagai produk perundang-undangan dan aturan lainnya. Belakangan ini peran negara belakangan cenderung berbagi dengan aktor-aktor non Negara, termasuk di tingkap lokal. Aktor negara selain memberikan peluang kepada aktor bukan negara untuk terlibat aktif,juga karena peran-peran yang diberikan tersebutjuga akan. mendukung spirit kerjasama antarbangsa yang selama ini dijalankan negara. Dengan demikian, adanya desentralisasi peran ini akan memudahkan dan meringankan pekerjaan negara yang semakin kompleks. Aktor-aktor non negara yang diakui dalam percaturan politik internasional seperti organisasi intemasional, individu, perusahaan multi nasional, kelompok pemberontak, dan lembaga swadaya masyarakat, kini juga merambah kepada aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta daerah
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA
(2013-07-12) Saeri, Muhammad; Rani, Faisyal; Olivia, Yessi; Jamaan, Ahmad
Fokus penelitian adalah meneliti bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Dasar hukum perlindungan terhadap TKI adalah sebagai berikut: (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. (2) Inpres No. 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI. (3) Permenaker No. 20 tahun 2007 tentang asuransi TKI Kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam maupun di luar negara melibatkan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Instansi tersebut antara lain adalah: Kementerian Luar Negeri, Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia. Khusus untuk perlindungan WNI yang berada di luar negeri, tentu saja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendapat porsi tanggung jawab yang besar. Kewajiban tersebut sesuai dengan isi UU No. 37 tahun 1999 pasal 19, 20 dan 21. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Perekrutan, (2) Perlindungan TKI pada Masa Penempatan dan (3) Perlindungan Pasca Pemulangan TKI di Malaysia.
Tinjauan Terhadap Profil Wisatawan Nusantara di Propinsi Riau
(2013-04-18) Yusrizal, Firdaus; Kresnaputra Agus, Ari
For every tourism destination, the study of the characteristics and profile of tourists who come became an important thing. So this research studied the profile of tourists visiting Riau, that the results can be used to estimate the characteristics of tourists. Based on study, we found 34% of tourists visiting to Kampar were psychocentric and the rest (68%) were allocentrics. While the Pasar Bawah gained 76% of travelers have psychocentric characteristics, and 24% were allocentrics.
Objektifitas Pemberitaan Politik dan Pemerintahan pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru
(2013-04-17) Suyanto; Nasution, Belli; Rumyeni; Elysa, Evawani; Yohana, Nova; Efni, Noor; Nurjanah; Awza, Rusmadi
Objectivity in reporting is a central value of the underlying discipline of journalists and media professionals. Contains the principles of factuality and objectivity of truth that must be respected and considered important. The phenomenon that occurred in Tribun Pekanbaru Newspapers still have that news writing is not eligible objective. Objectivity in the news into something absolute. It's because the news is placed on the function or report the facts and reflect the social reality. This study aims to determine how far the objectivity of writing political news and government on the main page of the Tribun Pekanbaru Newspaper.
Peran Aktor Lokal Dalam Kerjasama Intemasional di Indonesia
(2013-04-17) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Tjarsono, Idjang; Fachri, Yuli
Hubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan hubungan intemasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang liaemiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin keijasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi waraga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama intemasional juga menjadi otoritas atau hak negara.
Pendidikan Politik di Daerah Aliran Sungai (Studi di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)
(2013-04-17) Ridwan, Muhammad
Reformasi politik membawa implikasi penting bagi perkembangan demokrasi. Sementara instrumen penting dalam demokrasi adalah partai politik. Sedangkan keberadaan partai politik tanpa pendidikan politik menyebabkan demokrasi menjadi stagnan yang dapat menghambat upaya reformasi. Argumentasi ini menunjukan begitu signifikannnya hubungan antara Reformasi, Demokrasi, Partai Politik dan Pendidikan Politik. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kedua, menganalisis dan menjelaskan kendala peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang didukung data dokumentasi. Hasil penelitian meunjukkan bahwa pertama, peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik hanya difahami oleh masyarakat pada normatifhya. Dominan diakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap peran partai, tidak lebih sebagai bagian instrumen pemerintahan yang melebur menjadi legislatif (DPRD) yang lebih berorientasi vertikal (ke pemerintahan atau kekuasaan), bukan horizontal (ke masyarakat). Dan partai tidak punya kewajiban melaksanakan pendidikan politik warga. Kedua, kendala utama yang menyebabkan dominannya pemahaman masyarakat tersebut yang dihadapi partai, selain tingkat pendidikan masyarakat dan komunikasi politik partai yang belum intens (tidak berjalan), peran pendidikan politik yang tidak jalan adalah faktor penting yang menjadi kendalanya.
Pelayanan Kesehatan Perkotaan di Kota Pekanbaru
(2013-04-16) Razif, Muhammad
Salah satu tujuan pembangunan kesehatan di provinsi Riau adalah riau sehat 2020. Dengan rumusan ini dimaksudkan bahwa pada tahun 2020 kelak masyarakat riau sudah dalam lingkungan yang sehat serta dapat memilih, menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan adil sehingga memiliki derajat kesehatan optimal. Dalam Riau sehat 2020, lingkungan yang diharapkan adalah yang kodusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat serta perencanaan kawasan yang berwav^asan kesehatan. Indikator kesehatan merupakan salah satu sarana untuk memantau peno^ian riau sehat 2020 dan evaluasi tahunan terhadap kineija kegiatan dalam mencapai riau sehat 2020. Untuk ituan mengacu pada indikator Indonesia sehat dan maka kota pekanbaru perlu menetapkan indikator sehat dengan mengacu pada indikator indinesia sehat dan indikator kkineija standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Browse

Recent Submissions