Browsing by Author "Firdaus, Emilda"
Now showing 1 - 7 of 7
Results Per Page
Sort Options
Item Implementasi Sistem Pemerintah Desa Pada Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu(2015-07-31) Junaidi; Gusliana; Haryono, Dodi; Firdaus, Emilda; Ghafur, AbdulDesa merupakan sebuah pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara riil dilapangan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan RI. Di Desa ada lembaga kemasyarakatan yang pada esensinya membantu Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan dan partisipasi. Begitu juga yang terjadi di kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu, desa tempat tinggal masyarakat adat Talang Mamak. Implementasi sistem Pemerintahan Desa pada masyarakat suku Talang Mamak sudah berjalan sebagaimana penerapan Pemerintahan Desa pada umumnya, seperti dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa, pemilihan anggota BPD, pembuatan Peraturan Desa, dengan tetap mentaati kebiasaan bahwa Kepala Desa selalu dipegang oleh tokoh adat setempat.Item Implementasi Undang-Undang Pkdrt Di Kota Batam(2015-08-01) Firdaus, EmildaDomestic Violence Act is goverment policy to protection of women's rights. During the time the women victims of domestic violence shackled by wrong religious and cultural interpretation. This research studies the implementation Domestic Violence Act in Batam City, what the barriers factor and the prevention efforts. This research is a socio-juridical with the primary data. In conclusion, the implementation Domestic violence Act in Batam City have many problem such as patriarkhi culture and much people in Batam doesn’t know about Domestic Violence Act. The goverment of Batam have to made material of gender in a formal education system to change the culture.Item Kedudukan Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Hukum Islam(2015-07-31) Firdaus, EmildaDalam konteks islam kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan ketaqwaannya kepada Tuhan YME. Namun perkembangan global dan budaya telah memposisikan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sudah sepantasnya memberikan perlindungan yang khusus terhadap perempuan untuk berkiprah diranah publik sepanjang tidak melupakan tugas-tugas kodratinya. Perlindungan khusus tersebut dapat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Item Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Berdasarkan Cedaw Di Indonesia(2015-08-01) Firdaus, EmildaElimination of Domestic Violence Law (Law No.23/2004 or UUPKDRT) is government policy to protect human rights especially woman’s human rights. This paper examines whether the rights of woman victims of domestic violence in Indonesia based on principles of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW). This research is normative legal one and uses secondary data. The conclusion is Elimination of Domestic Violence Law (UUPKDRT) has applied principles of CEDAW. In this paper, writer recommends to build special court to face cases of domestic violence. This court should use mediation method and has ad hoc judges who have skill in criminal action especially domestic violence.Item Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Oleh Surat Kabar Harian Riau Pos Di Kota Pekanbaru(2012-12-03) Firdaus, Emilda; Bachtiar, MaryatiPekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau yang letaknya strategis menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya pun tinggi. Hal ini tidak disia-siakan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru maupun pelaku usaha di luar Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa iklan untuk melakukan pemsaran terhadap produk-produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dengan tujuan mendapatkan untung yang besar. Disadari atau tidak tampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran besar untuk kegiatan produksinya. Melihat potensi konsumerisme yang cukup besar pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, maka peluang ini tidak disia-siakan oleh harian surat kabar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Riau Pos. Surat kabar harian Riau Pos merupakan surat kabar yang terkemuka, yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, sehingga surat kabar Riau Pos dijadikan sebagai media bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan mempublikasikan berbagai macam produk dan jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan dalam penerbitan iklan suatu barang dan/atau jasa, dikarenakan iklan yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka sudah sepantasnya hal tersebut menjadi tanggung jawab surat kabar harian Riau Pos selaku pihak yang menerbitkan iklanItem Perlindungan Merek Bagi Pengusaha Industri Kue Bangkit Di Kota Pekanbaru Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek(2012-11-12) Firdaus, Emilda; Bachtiar, MaryatiMunculnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Intelectual Property Right (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan dari organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundangan tarif dan perdagangan (General Agreement Tarif and Trade, GATT). Merek adaiah suatu (gambaratau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain mrnggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baikdan kepercayaan diri para konsumen serla dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah di gunakan perusahaan secara regular Semua hal di atas tentu membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.Item Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Sebagai Penggura Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru(2012-12-03) Firdaus, EmildaPenelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dalam hal ini meneliti perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel. Teknik pengambilan data dengan cara observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan. Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru temyata masih adanya klausla baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum.