LRP-Law

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/306

Browse

Browsing LRP-Law by Author "Firdaus, Emilda"

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Sistem Pemerintah Desa Pada Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu
    (2015-07-31) Junaidi; Gusliana; Haryono, Dodi; Firdaus, Emilda; Ghafur, Abdul
    Desa merupakan sebuah pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara riil dilapangan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan RI. Di Desa ada lembaga kemasyarakatan yang pada esensinya membantu Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan dan partisipasi. Begitu juga yang terjadi di kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu, desa tempat tinggal masyarakat adat Talang Mamak. Implementasi sistem Pemerintahan Desa pada masyarakat suku Talang Mamak sudah berjalan sebagaimana penerapan Pemerintahan Desa pada umumnya, seperti dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa, pemilihan anggota BPD, pembuatan Peraturan Desa, dengan tetap mentaati kebiasaan bahwa Kepala Desa selalu dipegang oleh tokoh adat setempat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Oleh Surat Kabar Harian Riau Pos Di Kota Pekanbaru
    (2012-12-03) Firdaus, Emilda; Bachtiar, Maryati
    Pekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau yang letaknya strategis menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya pun tinggi. Hal ini tidak disia-siakan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru maupun pelaku usaha di luar Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa iklan untuk melakukan pemsaran terhadap produk-produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dengan tujuan mendapatkan untung yang besar. Disadari atau tidak tampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran besar untuk kegiatan produksinya. Melihat potensi konsumerisme yang cukup besar pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, maka peluang ini tidak disia-siakan oleh harian surat kabar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Riau Pos. Surat kabar harian Riau Pos merupakan surat kabar yang terkemuka, yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, sehingga surat kabar Riau Pos dijadikan sebagai media bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan mempublikasikan berbagai macam produk dan jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan dalam penerbitan iklan suatu barang dan/atau jasa, dikarenakan iklan yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka sudah sepantasnya hal tersebut menjadi tanggung jawab surat kabar harian Riau Pos selaku pihak yang menerbitkan iklan
  • No Thumbnail Available
    Item
    Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Sebagai Penggura Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru
    (2012-12-03) Firdaus, Emilda
    Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dalam hal ini meneliti perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel. Teknik pengambilan data dengan cara observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan. Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru temyata masih adanya klausla baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum.