Public Administration

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9108

Browse

Browsing Public Administration by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 8 of 8
  • No Thumbnail Available
    Item
    SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILIHAN UMUM
    (2013-10) Adlin, Adlin
    Kehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yang umum diberbagai negara, terutama di negara yang mengaku menganut paham demokrasi. Partai politik saat ini telah menjadi organisasi utama atau sarana yang sah untuk mengantarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan politik yang dia inginkan. Selain itu, partai politik menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Oleh karena sangat strategisnya peran partai politik di sebuah negara, maka seorang sarjana ilmu pemerintahan dan ilmu politik tentunya harus mengetahui dan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan partai politik yang terdapat dalam bab 1 bahan ajar ini.
  • No Thumbnail Available
    Item
    METODE PENELITIAN SOSIAL
    (2017) Adlin, Adlin
    Metode penelitian sosial merupakan mata kuliah yang secara khusus membantu mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sekaligus penyusunan laporannya, misalnya dalam hal ini penyusunan skripsi. Dewasa ini, para ahli peneliti di bidang ilmu sosial terus mengembangkan metode-metode terbaru dalam rangka memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang benar. Namun demikian, para ahli sepertinya tetap berpijak pada pengembangan dua pendekatan penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, namun pemilihan pendekatan penelitian tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya tujuan penelitian, masalah yang diteliti, kemampuan peneliti, dan lain sebagainya. Ketepatan dalam menggunakan pendekatan untuk mengungkap masalah penelitian akan menentukan kualitas laporan hasil penelitian yang dilakukan....
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMERKASAAN MASYARAKAT
    (wahyu sari yeni, 2018-01-02) Rusli, Zaili
    Sejarah panjang pembangunan bangsa Indonesia bermula daripada era awal kemerdekaan pada tahun 1945, era orde lama, dan era orde baru, menunjukkan bahawa model pembangunan yang dilaksanakan ialah model sentralistik dengan sistem perancangan top down. Model tersebut telah pula memberi pelajaran bahawa hak-hak masyarakat untuk merubah dan menentukan nasib sendiri menjadi terhad. Selari dari kesedaran yang berasaskan kepada realiti bahawa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kurang berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat daerah. Oleh itu, masyarakat daerah menggugat kewujudan pembangunan daerah yang partisipatif dengan model desentralistik, pemahaman ini memaparkan bahawa masyarakat daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan nasib sendiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pengantar Studi Manajemen
    (2018-08-24) Ernawaty, Ernawaty
    Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukanmelalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsifungsi manajemen itu. Jadi,manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTAI POLITIK & DEMOKRASI PROSEDURAL
    (2020-02) Yusri, Ali; Harto, Syafri; Adlin, Adlin; Wazni, Wazni
    Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (representative democracy) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota legislatif di tahun 1999 (Elson, 2009). Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan dengan adanya rasa tanggung jawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001).
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Teoritis dan Empiris
    (perpustakaan UR, 2020-12) Mayarni, Mayarni; Meiwanda, Geovani; Zulkarnaini, Zulkarnaini
    Realisasi pembangunan yang multi-dimensi memerlukan investasi fisik maupun non-fisik. Investasi yang terpenting adalah investasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sama halnya dengan investasi yang bersifat fisik, jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan irigasi dll, investasi sumber daya manusia mutlak dilakukan sejak awal dan di segala lini. Termasuk ke dalam investasi sumber daya manusia adalah yang bersifat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Sumber daya manusia seringkali dikenal sebagai upaya untuk meningkatkan modal manusia (human capital). Investasi modal manusia bersifat kumulatif, yang harus dipupuk sejak awal dan berlangsung terus menerus. Amartya Sen dalam berbagai tulisan dan pemikirannya menuangkan konsep pembangunan sumber daya manusia berbeda dengan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sumber daya manusia dipandang sebatas salah satu input dalam faktor produksi, disamping modal dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan perekonomian.
  • No Thumbnail Available
    Item
    MODEL PENGELOLAAN HUTAN DESA BERKELANJUTAN
    (perpustakaan UR, 2021-03) Mayarni, Mayarni; Harto, Syafri
    Terkait pengelolaan hutan desa di wilayah Provinsi Riau memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan hutan desa di daerah lain seperti di Bantaeng, Lampung, Bengkulu, Sumatra Barat atau Pulau Jawa pada umumnya. Diketahui bahwa perizinan hutan desa di Riau pada umumnya merupakan lahan bekas lahan dari perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan merupakan bekas zona pemanfaatan kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Hutani Sola Lestari (HSL) yang menyimpan begitu banyak potensi dan mampu mendatangkan banyak nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan desa. Namun demikian, kondisi hutan tersebut bukan lagi merupakan hutan primer. Fakta yang terjadi bahwa LPHD dan masyarakat belum dapat memanfaatkan hutan desa sehingga belum memberikan berdampak kepada perekonomian masyarakat, padahal Rencana Pengelolaan Hutan Desa jangka panjang (35 tahun), rencana jangka menengah (10 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun) telah disusun
  • No Thumbnail Available
    Item
    TATA KELOLA KAWASAN MANGROVE TERINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE DI INDONESIA KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS
    (Elfitra, 2023-01) Mayarni, Mayarni; syahza, Almasdi; Siregar, Sofyan Husein; Khoiri, M. Amrul; Nasution, Mimin Sundari; Sulistyani, Andri; Hariyani, Eka
    Mangrove adalah salah satu sumber daya yang mempunyai fungsi ekonomi, ekologis, dan fungsi fisik di wilayah pesisir. Sebagai salah satu ekosistem yang langka di dunia, Mangrove dapat dinilaikan dalam segala aspek seperti fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini dapat digunakan untuk menindaklanjuti abrasi dan peningkatan produktivitas masyarakat setempat. Salah satunya dengan menilaikan ekosistem secara keseluruhan ataupun penilaian nilai produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan secara lestari.