Browsing by Author "Zulfikri"
Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
Item FENOMENA PEREMPUAN DI RIAU DALAM MENDUDUKI KURSI LEGISLATIF PADA PEMILU 2004 (Kajian Pada Pasal65 UU No. 12 Tahun 2003)(2014-02-11) Zulfikri; Fachri, Yuli; MukhlisKajian ini menggambarkan adanya fenomena percmpuan di riau menduduki kursi Pemilu tahun 2004 (kajian terhadap pasal 65 UU Nomor: 12tahun 2403). Fokusnya adalah fenomena apa saja yang terjadi tidak tcrpenuhinya ketentuan pasal 65 tersebut, yaitu partai politik peserta Pemilu tidak dapat mencapai kuota 300o jumlah perempuan yang diusulkan partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Dengan metode penelitian Deskriptif Sosilogis analistis, yaitu berusaha untuk menggambarkan secara sosiologis dengan analisa yang mendalam terhadap jawaban pertanyaan yang diajukan, dari para perempuan peserta Pemilu, akademisi dan politisi sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel secara puposhif sampling, diperoleh gambaran seperti apa yang disairrpaikan responden melalui pertanyaan mendalam bahwa tidak tercapainya kuota oleh partai politik peserta pemilu adalah; karena perempuan itu sendiri yang belum maksimal untuk merebut kurusi tersebut, peluang sebenarnya cukup besar karena telah dijamin Undang-undang, disamping itu juga karena kondisi eksternal rnasih dominannya jumlah laki-laki yang duduk menjadi pengurus partai politik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sangat penting melakukan peningkatan SDM perempuan dan Diklat di bidang politik khusus terhadap kalangan perempuan serta perlunya peningkatan keasadam kaum laki-laki dalam memandang calon yang diusukan jangan dilihat dari segijenis kelamin.Item PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DI KOTA PEKANBARU(2014-02-11) Adam, Aswami; Zulfikri; Ridwan, Muhklis; Fachri, Yuli; Firdaus; Akmal, Syahrul; Zad, Faisal; Rosari, Anton; Lestari, Maria Maya; Angrayni, Lysa; Justitia, VivaIndonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (recht staat) bukan atas dasar kekuasaan (macht staat). Keputusan ini diambil oleh pendiri negara dengan pertimbangan adanya hukum yang baik akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dimana pada akhirnya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaku. Istiiah yang telah dikenal dengan Negara berdasarkan hukum ini adalah The rule of law. Makna yang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan yang diambil oleh negara dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang dtmaksud adalah dalam prngertian formal dan materil. Dalam arti hukum formal yang diterapkan mengandung nilai-nilai keadilan. bukan atas kekuasaan. The rule of law and not of man, hukum yang berdasarkan undang-undang tanpa kekuasan seseorangItem Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dl Kota Pekanbaru(2015-07-30) ZulfikriIndonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (recht staat) bukan atas dasar kekuasaan (macht staat). Keputusan ini diambil oleh pendiri negara dengan pertimbangan adanya hukum yang baik akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dimana pada akhimya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaku. Istilah yang telah dikenal dengan negara berdasarkan hukum ini adalah Hie nde of law. Makna yang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan yang diambil oleh negara dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah dalam pcngertian formal dan materil. Dalam arti hukum formal yang diterapkan mengandung nilai-nilai keadilan, bukan atas kekuasaan. The rule of law and not of man, hukum yang berdasarkan undang-undang tanpa kekuasan seseorang.