Browsing by Author "Yuliani, Febri"

Now showing 1 - 11 of 11
  • No Thumbnail Available
    Item
    Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
    (2016-01-05) Yuliani, Febri
    peranan pupuk sangat signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan kualitas hasil komoditas pertanian. Ketersedian pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azaz enam tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/04/2007 tentang penyempurnaan dan revisi rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik. Kabupaten Rokan Hilir, merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dimana sektor pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup daerahnya. Hampir 50 % perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan. Penelitian ini akan dilaksanakan di 13 kecamatan yang berada di wilayah administrasi untuk Kabupaten Rokan Hilir. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari implementasi atau pelaksanaannya maupun hasil dari kebijakan itu dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat. Dan data yang dibutuhkan yaitu data primer maupun data sekunder untuk dipergunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi.Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interprestasi dengan melukiskan secara akurat sifat dart beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir serbagai macam alternatif telah dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun produsen pupuk untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk tersebut. Pemerintah telah meminta kepada produsen pupuk lainnya untuk memasok pupuk di daerah yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan serta meredam gejolak kenaikan harga pupuk di pasar. Dengan ini, subsidi memang betul-betul mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk mendeliver pupuk sampai ke petani. Rekomendasi yang harus dilakukan adalah : Meningkatkan Ketepatan Penggunaan Pupuk, Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk Anorganik melalui Penggunaan Pupuk Organik, Peningkatan Ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dimana pemerintah Daerah berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya
  • No Thumbnail Available
    Item
    Faktor - Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
    (wahyu sari yeni, 2019-07-29) As’ari, Hasim; Yuliani, Febri; Sadad, Abdul
    Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh diatasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuaannya dalam menyerap dan menyimpan karbon). Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda wilayah Riau dan Sumatera. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Adapun alasan dilakukan pemilihan obyek penelitian disebabkan rusaknya ekosistem gambut di Provinsi Riau dan untuk hal tersebut Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menjadi sangat penting. Hasil penelitian adalah upaya Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Konseptualisai program restorasi lahan gambut.
  • No Thumbnail Available
    Item
    FAKTOR _ FAKTOR PELAKSANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KANTOR WALIKOTA PEKANBARU
    (2014-02-18) Yuliani, Febri
    Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani Yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan Undang- Dasar 1945. Unhrk itu diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 43 rahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kelancaran penyelenggarairn pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional terutarna tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri, untuk itu dibutuhkan pegawai negeri yang penuh kesetiaan jan ketaatan kepada pancasila. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik lndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatujabatan negeri, atau diseratri tugas negara lainnya, lan digaji berdasarkan peraturan petundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk fupat nielaksanakan tugas dengan baik dibutuhkan pegawai yang mempunyai kemampuan maupun keahlian yang sesuai dengan jabatan yang ditempatinya dan dalam melakukan proses kerjasama mampu menciptakan hubungan yang solid baik sesama pegawai maupun pada ltasan sehingga sernangat kerja pegawai dapat meningkat dan proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kabupaten Pelalawan
    (wahyu sari yeni, 2018-08-24) Sadad, Abdul; Ernawaty, Ernawaty; Rusli, Zaili; Yuliani, Febri; Meilani, Nurlaila
    Konflik sosial di Kabupaten Pelalawan tergolong kepada konflik laten. Konflik yang dominan terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah konflik sumber daya alam kawasan perkebunan, tapal batas, dan dan diikuti oleh konflik sosial lainnya. Konflik perkebunan misalnya terjadi disebabkan oleh kebijakan yang terlalu memihak dari pemerintah berupa pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan dalam skala luas. Konflik-konflik tersebut menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat, maupun dengan mengkonversi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penanggulangan konflik sosial, siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan konflik sosial, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan dan resolusi konflik sosial pemerintah yakni faktor hukum, dimana sampai saat ini belum ada SOP yang jelas mengenai suatu pengelolaan konflik sosial yang terjadi. Kedua, faktor kurangnya anggaran, beberapa kegiatan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan usaha yang bersifat insidensial. Ketiga, faktor kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengelola konflik
  • No Thumbnail Available
    Item
    MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI BATU BATA
    (2019-10) Sadad, Abdul; Yuliani, Febri
    The purpose of this study is to analyze how the application of social capital in the effort to empower the brick industry community in the District of Tenayan Raya. Development that needs to be done by the government is not only physical development, but development that leads to community development. Every community development activity is related to the process of community empowerment that is able to utilize the results of empowerment itself. The most appropriate approach in community empowerment is one of them with the development of the industrial sector, community economic empowerment through a group approach, in the form of joint economic ventures. Social capital which is one aspect in the context of community empowerment is often forgotten. Improving the quality of community life can be done by increasing social capital in the community. Seeing the conditions that occur in the stone industry community there has not been a significant increase in the economy in improving the lives of their families. The method used in this research is a qualitative descriptive method with research instruments in the form of in-depth interviews, observations and documentation. The results showed that the application of social capital in the brick industry community in the District of Tenayan Raya had not been maximally implemented. From the results of the study it was found that the elements of social capital that most influenced the community were trust and social networking. Besides that, the functioning of community institutions and the role of community leaders have an impact on community empowerment in order to improve the standard of living of the brick industry community in the District of Tenayan Raya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR
    (2014-05-20) Yuliani, Febri
    Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Masyarakat mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan, baik kerugian secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Bpjs Hemodialisa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Di Kota Pekanbaru
    (wahyu sari yeni, 2019-03-11) Tua, Harapan; Yuliani, Febri
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien BPJS hemodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hemodialisa pada Mei 2017 yang berjumlah 30 orang, dengan menggunakan metode sensus maka sampel berjumlah 30 orang. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, tetapi variabel daya tanggap, jaminan, bukti fisik, dan kehandalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Berbeda secara simultan, yang menunjukkan bahwa daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati, dan kehandalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Besarnya pengaruh adjusted R2 dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati, dan kehandalan terhadap kepuasan pasien sebesar 46,8%, sedangkan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang belum termasuk dalam penelitian ini.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pengembangan Kemampuan Wanita dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
    (2013-04-22) Farida, Lena; Yuliani, Febri; Achnes, Sofia
    Program pembangunan merupakan program yang didalamnya sudah terdapat pelaksanaan program PKK, dimana hasil pembangunan yang akan dicapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keluarga yang sejahtera. Adapun untuk menambah dan meningkatkan pendapatan keluarga dengan usaha-usaha ekonomi yang produktif melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K ). Dengan adanya kelompok PKK dan remaja putri serta peran dari masyarakat merupakan usaha untuk menumbuh kemampuan wiraswasta keluarga, serta membuka atau memperluas lapangan kerja dan menambah pendapatan ekonomi keluarga. Program – program yang dibuat oleh anggota kelompok PKK dan remaja putri disusun berdasarkan rapat LKMD yang dilaksanakan oleh PKK bersama anggota kelompok Ibu – Ibu dan remaja putri, sehingga hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan adanya peran serta masyarakat. 4 Kelompok PKK dan remaja putrid ini adalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dalam kegiatannya adalah bertujuan untuk meningkatkan kaum wanita sebagai motor penggeraknya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Public Participation in the Implementation of Forest Fire Control Policy and Land in Rokan Hilir Distric The Province of Riau
    (2015-01-31) Yuliani, Febri
    Public participation 1n forest and land fire control starts from the planninq phase of land and forest fire control. f1re prevention staqe, the staqe of f1re suppression and phase refresive handlinqParticipate in f1re control and forest land, meaninq co-reduc1nq impact of fire on the people residing around the area. such as the presence of smoke that Interferes with health and their daily act1v1t1es as well as the loss of the1r livel1hoocs in the reqion. Further. commun1t1es can mon1tor and superv1se the area 1n the villaqe and in fire-prone forests 1n the quest for the prevention of forest f1res and land at a t1me when that Will comePublic participatbn as an important role in achiev1nq the qoals and ob1ectives of a development proqram Commun1tv participation 1s a means to obtain information atx:Jut the conditions. needs and attitudes of local people. if thev feel involved in the process of preparation and planninq and democratic riqhts. Societv has the power to inhibit the activ1tv if thev are not Involved 1n the decision makinq process. Catastrophic forest fire is a serious problem that must be faced by Indonesia almost every year durinq the drv season. Forest fires are the cause of forest destruction disadvantaqe because in a short t1me can cause both a loss rn economic. ecoloqical, aesthetic. and politicai.Riau forests and lands have huqe potential to develop the plantation sectors aqr1culture. settlement and forestry Accordinq to Requlation (No. 10 of 1994), about Spatial R1au province of Riau's forest area was 9.5 million hectares (hal Covennq an area of 1.9 million reserved as protected forest and 4.9 million hectares (hal is planned as a non-forestry cultivation area and the remaininq 2 7 million hectares (hai is plotted as an area of forestrv sector development Based an the resource potential of forest and qa rdens R1au Prov1nce Year 2008-2009 of the M1n1stry of Forestry and Plantations (of the Mm1stry) R1au marnland temtory has been divided 1nto Forest Tenure IHPHl the number 1s 3.481.868 hectares (hal. t1moor estates (HTI l1 ,621,693 hectares (hal. With a total area of9.456 mi llion hectares Riau province (Ha), the remaininq land 1n Rau just stay 3,035,837 hectares (hal Utilization of peatlands and forests for coal development. land c1ear1nq For plantations and aqnculture and loqqinq activities (loqqlnCI). Identified as the act1v1ties of surface f1res Forest and land fires or not 11 can occur natural IV. but can also be caused bv the combustion procedure ionores that area fires oocome uncontrollable. Land and forest fires 1n Riau are often starts 1997 with Widespread forest fires 26153.466 hectares (ha) to 2009, the total area of lard and forest fires in Riau Province reached 121.051.55 acres. Forest fi res, but can cause economic loss damaqe soil surface and damaqe the health. also can reduce Indonesia's imaqe 1n the eves of the 1nternat1onal communitv Forests are one of the life support system welfare. qenet1c resources. reoulat1no water manaoement. ecosvstems. and habitats of flo ra and fauna. Forest damaoe caused bv theft. natural disasters 1ncludino forest fires (approximately 50,000 ha I vear, 90% due to human act1v1tvl.There ate several reasons that an activ1tv to include the community 1n environmental and resource manaqement includinq control of land and forest fires. it 1s possible to: (1i formulate the problem mare effectively, (2) obta1n Information and understanding of the world beyond the reach of science. (31 formulate alternative problem solv1nq be sac1ally acceptable and 14) establish a plan and a sense of belonqinq to the settlement. so as to facilitate the application. Althouqh th1s participatory approach mav recuire more time in the early staqes of planning, but the subsequent processing that this approach would minimize or avo1d any conflict.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Public Participation in the Implementation of Forest Fire Control Policy and Land in Rokan Hilir Distric The Province of Riau
    (2016-11-07) Yuliani, Febri
    Public participation in forest and land fire control starts from the planning phase of land and forest fire control, fire prevention stage, the stage of fire suppression and phase refresive handling. Participate in fire control and forest land, meaning co-reducing impact of fire on the people residing around the area, such as the presence of smoke that interferes with health and their daily activities as well as the loss of their livelihoods in the region. Further, communities can monitor and supervise the area in the village and in fire-prone forests in the quest for the prevention of forest fires and land at a time when that will come. Public participation as an important role in achieving the goals and objectives of a development program. Community participation is a means to obtain information about the conditions, needs and attitudes of local people, if they feel involved in the process of preparation and planning and democratic rights. Society has the power to inhibit the activity if they are not involved in the decision making process. Catastrophic forest fire is a serious problem that must be faced by Indonesia almost every year during the dry season. Forest fires are the cause of forest destruction disadvantage because in a short time can cause both a loss in economic, ecological, aesthetic, and political. Riau forests and lands have huge potential to develop the plantation sectors, agriculture, settlement and forestry. According to Regulation (No. 10 of 1994), about Spatial Riau province of Riau's forest area was 9.5 million hectares (ha). Covering an area of 1.9 million reserved as protected forest and 4.9 million hectares (ha) is planned as a non-forestry cultivation area and the remaining 2.7 million hectares (ha) is plotted as an area of forestry sector development. Based on the resource potential of forest and gardens Riau Province Year 2008-2009 of the Ministry of Forestry and Plantations (of the Ministry) Riau mainland territory has been divided into Forest Tenure (HPH), the number is 3,481,868 hectares (ha), timber estates (HTI ) 1,621,693 hectares (ha). With a total area of 9.456 million hectares Riau province (Ha), the remaining land in Riau just stay 3,035,837 hectares (ha). Utilization of peatlands and forests for coal development, land clearing for plantations and agriculture and logging activities (logging), identified as the activities of surface fires. Forest and land fires or not it can occur naturally, but can also be caused by the combustion procedure ignores that area fires become uncontrollable. Land and forest fires in Riau are often starts 1997 with widespread forest fires 26153.466 hectares (ha) to 2009, the total area of land and forest fires in Riau Province reached 121,051.55 acres. Forest fires, but can cause economic loss, damage soil surface and damage the health, also can reduce Indonesia's image in the eyes of the international community. Forests are one of the life support system, welfare, genetic resources, regulating water management, ecosystems, and habitats of flora and fauna. Forest damage caused by theft, natural disasters including forest fires (approximately 50,000 ha / year, 90% due to human activity). There are several reasons that an activity to include the community in environmental and resource management including control of land and forest fires, it is possible to: (1) formulate the problem more effectively, (2) obtain information and understanding of the world beyond the reach of science, (3) formulate alternative problem solving be socially acceptable, and (4) establish a plan and a sense of belonging to the settlement, so as to facilitate the application. Although this participatory approach may require more time in the early stages of planning, but the subsequent processing that this approach would minimize or avoid any conflict.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Sosialisasi Penguatan Administrasi Kependudukan Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
    (wahyu sari yeni, 2019-03-21) Yuliani, Febri; Sadad, Adbul; Mayarni, Mayarni; Nasution, Mimin Sundari
    The growth of Kampung Pinang Village Residents in Kampar Pinang Sub-district is very rapid, amid the development of various sectors of life accompanied by increasing HDI Kampung Pinang Village. Population growth in every region especially in Kampung Pinang Village is based on birth and immigrant who then settled in Kampung Pinang Village, while the reduction of population is based on death and migration out of Kampung Pinang Village. This population growth based on information from the Department of Demography and Civil Records of Kampar Regency has not been accompanied by formal legal documents of the administrative population in accordance with the order of administrative mandate of Law no. 23. The distribution of population identity documents is not caused by people's ignorance of the importance of having a residence document. Raja Kampar regency has relatively small but the largest population still has no population document Based on that the team of devotion has made cooperation with the District of Perhentian King Kampar regency serve as the object of devotion by conducting Socialization of Population Administration based on Law Number. Law No. 23 of 2006 and Law No. 24 of 2014 concerning the 12 basic changes of population as follows: E-ID Applicability Period, Issuance of Certificate of Civil Registration, Recognition and Ratification of Children Legal Acknowledgment Act.Process and Publication of Population Document No Cost (Free) , Prohibition of free of charge for all documents of residence (KK, e-ID card, Birth Certificate, Marriage Deed, Death Certificate, Deed of Divorce, Deed of Recognition of Children, etc.) Death Record. The participation of citizens to obtain rights and responsibilities as residents through the possession of proper and administratively documented citizenship documents will make it easier for local governments to adopt policies in dealing with people-related issues