Browsing by Author "Sadad, Abdul"
Now showing 1 - 9 of 9
Results Per Page
Sort Options
Item Analisis Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemerintah Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan(2015-07-30) Sadad, Abdul; Rusli, Zaili; Sahuri, Chalid; SujiantoHampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir program pengentasan kemiskinan di dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pada pemahaman bahwa program yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).Item Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau(2015-07-30) Sadad, Abdul; Ernawati; Melani, NurlailaDengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Permasalahannya karena sudah 2 (dua) kali perubahan undang-undang tersebut dilakukan, namun peningkatan pelayanan publik publik sebagai sasarannya selalu dipertanyakan, bahkan ada diskusi yang membahas bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perlu adanya perubahan. Undang-undang ini merupakan implimentasi pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupatendan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas perbantuan, kecuali urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada dasarnya, maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakatItem Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar(wahyu sari yeni, 2019-03-11) Sadad, Abdul; Handoko, TitoKondisi administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sungguh memperihatikan. Kondisi ini disebabkan oleh lingkungan yang sangat hirarkis, birokratis, terikat oleh political authority, dan kering akan inovasi dan kreatifitas. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal. Alasan pemekaran kecamatan ini dirasa perlu. Selain menginginkan adanya perbaikan peningkatan efektifitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering difokuskan ke ibukota kecamatan saja dan desa-desa di sekitar ibukota Kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di desa-desa lainnya. Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif, mengungkap dan menganalis bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yakni tentang Dampak Pemekaran Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dimana peneliti menyimpulkan bahwa ternyata pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Item Efektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Di Kelurahan Sail Kota Pekanbaru(2016-01-05) Sadad, Abdul; Sujianto; Mashur, Dadang; ZulkarnainiTujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Pelayanan kelurahan tergolong dalam jenis pelayanan publik karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat yang dilayani kelurahan. Kepentingan umum yang ada di masyarakat merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik bukanlah suatu sasaran, melainkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan aparat pemerintah di kelurahan sail kota pekanbaru. Mengenai kualitas pelayanan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya ini didasarkan pada 10 indikator yang ada dalam penelitian ini. Ke-10 indikator tersebut adalah indikator kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan kejujuran, serta kenyamanan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang langsung terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpul informasi melalui observasi dan wawancara. Alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa : Catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain yang dianggap perlu. Proses pengumpulan data dalam penelitian meliputi tiga kegiatan (Moleong, 2005). Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. lnilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Umum di Kelurahan Sail yang diberikan kepada masyarakat sudah memuaskan dan sudah memenuhi standar pelayanan minimunItem Faktor - Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau(wahyu sari yeni, 2019-07-29) As’ari, Hasim; Yuliani, Febri; Sadad, AbdulLahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh diatasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuaannya dalam menyerap dan menyimpan karbon). Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda wilayah Riau dan Sumatera. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Adapun alasan dilakukan pemilihan obyek penelitian disebabkan rusaknya ekosistem gambut di Provinsi Riau dan untuk hal tersebut Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menjadi sangat penting. Hasil penelitian adalah upaya Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Konseptualisai program restorasi lahan gambut.Item Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kabupaten Pelalawan(wahyu sari yeni, 2018-08-24) Sadad, Abdul; Ernawaty, Ernawaty; Rusli, Zaili; Yuliani, Febri; Meilani, NurlailaKonflik sosial di Kabupaten Pelalawan tergolong kepada konflik laten. Konflik yang dominan terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah konflik sumber daya alam kawasan perkebunan, tapal batas, dan dan diikuti oleh konflik sosial lainnya. Konflik perkebunan misalnya terjadi disebabkan oleh kebijakan yang terlalu memihak dari pemerintah berupa pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan dalam skala luas. Konflik-konflik tersebut menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat, maupun dengan mengkonversi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penanggulangan konflik sosial, siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan konflik sosial, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan dan resolusi konflik sosial pemerintah yakni faktor hukum, dimana sampai saat ini belum ada SOP yang jelas mengenai suatu pengelolaan konflik sosial yang terjadi. Kedua, faktor kurangnya anggaran, beberapa kegiatan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan usaha yang bersifat insidensial. Ketiga, faktor kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengelola konflikItem Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat di Riau(2015-07-30) Sadad, Abdul; Sulistianingsih, Endang; Rusli, Zaili; MayarniPersoalan terbesar bagi bangsa Indonesia dan negara berkembang lainnya terletak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Berbagai upaya telah dilakukan dan bermacam program telah pula dibuat untuk menuntaskan problem tersebut, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, namun persoalan kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan. Tidak salah kiranya hingga kini, hampir semua kepala daerah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program kebijakan prioritas yang terus digaungkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal, yaitu dengan dikeluar-kannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkan, nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat ini, pada kenyataannya belum membawa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakatItem MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI BATU BATA(2019-10) Sadad, Abdul; Yuliani, FebriThe purpose of this study is to analyze how the application of social capital in the effort to empower the brick industry community in the District of Tenayan Raya. Development that needs to be done by the government is not only physical development, but development that leads to community development. Every community development activity is related to the process of community empowerment that is able to utilize the results of empowerment itself. The most appropriate approach in community empowerment is one of them with the development of the industrial sector, community economic empowerment through a group approach, in the form of joint economic ventures. Social capital which is one aspect in the context of community empowerment is often forgotten. Improving the quality of community life can be done by increasing social capital in the community. Seeing the conditions that occur in the stone industry community there has not been a significant increase in the economy in improving the lives of their families. The method used in this research is a qualitative descriptive method with research instruments in the form of in-depth interviews, observations and documentation. The results showed that the application of social capital in the brick industry community in the District of Tenayan Raya had not been maximally implemented. From the results of the study it was found that the elements of social capital that most influenced the community were trust and social networking. Besides that, the functioning of community institutions and the role of community leaders have an impact on community empowerment in order to improve the standard of living of the brick industry community in the District of Tenayan Raya.Item Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Indragiri Hulu(wahyu sari yeni, 2019-01-03) Sadad, AbdulTourism in Indonesia is one of the supporting economies that has bright prospects, but until now it has not shown a role that is in line with expectations in the development process in Indonesia. Riau Province is one of the regions on the island of Sumatra whose eco-tourism development is still quite slow, when compared to several other sectors. One of the potentials that can be developed from several types of tourism is natural tourism, including the Nature Tourism of the Bukit Thirty National Park in Indragiri Hulu Regency. The purpose of this study was to find out the government's efforts in managing environmentally sound natural tourism in the Bukit Tigapuluh National Park in Indragiri Hulu district. The method used is a qualitative method through interviews, mainly used to describe (descriptive) and explain (explanatory or confirmatory). The results of this study indicate the potential of Bukit Tigapuluh National Park in Riau Province is very large to be developed, which are located at Camp Granit and Rantau Langsat Village Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency towards ecotourism as well as natural tourism and cultural tourism