Browsing by Author "Mukhlis"
Now showing 1 - 7 of 7
Results Per Page
Sort Options
Item Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya.(2012-12-06) MukhlisTransportasi berperan penting dan memiliki nilai strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional maupun usaha-usaha untuk mempererat hubungan antara bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Namun kalau kita lihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya di sebabkan oleh faktor manusia, sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas temyata lebih banyak berasal dari kalangan pengemudi. Kalangan pemakai jalan tersebut umumnya lengah, ngantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, mengejar waktu, mengejar setoran, melanggar rambu-rambu, semua ini karena kurangnya kesadaran dan disiplin dalam mengendarai kendaraan di jalan. Mereka yang tidak disiplin bukan yang berpendidikan rendah saja tetapi banyak juga yang memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan faktor kendaraan menepati peringkat kedua misalnya ban pecah, kerusakan rem, kerusakan stir, lampu tidak berfungsi dan sebagainya. Faktor jalan menepati peringkat tiga misalnya persimpangan jalan sempit, akses yang tidak terkontrol, rambu lalu lintas kurang dan Iain-lain. Faktor terakhir adalah lingkungan, misalnya interaksi kendaraan dengan pejalan kaki, gelap, hujan, kabut asap, dan sebagainya Berdasarkan hal tersebut diatas penulis akan meneliti implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan Taya di Kota Pekanbaru , Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru dan Untuk Mentahui faktor-faktor yang mempengaruhi teqadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dengan luaran dari penelitian ini akan dibuat dalam laporan dan jumal. Melihat dari judul penelitian ini, metode yang digunakan, dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis Empiris,dengan lokasi penelitian diwilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru.,dengan menggunakan teknik pengumula data berupa wawancara dan studi kepustakaan, dengan bentuk data berupa data primer dan data sekunder.kemudian pada akhimya akan diiakukan analisa secara kualitatif Implementasi pelanngaran lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 dapat dikelompokkan berdasarkan Profesi , pemegang Sim , usia/umur, kendaraan Roda Empat, kendaraan Roda Dua, jenis keamin, tindakan yang diiakukan kepolisian, dan lokasi pelanggaran, dan berdasarkan masing-masing bentuk pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sangat kurang, dari segi aparat kurang memberikan contoh tertib berlalu lintas sehingga kadang masyarakat menganggap pelanggaran suatu hal yang biasa, dan dari segi penegakan hokum yang kurang tegas cendrung membuat masyarakat tidak jera terhadap tindakan dan hukuman yang diberikan.Item Analisis Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru(2013-04-17) Erdiansyah; Erdianto; Mukhlis; Yophi, Saifullah; Ramadhan, DavitUntuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun intemasional. Pelaksanaan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dimana pada tahun 2011 penyalahguna narkotika berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut; pegawai negeri Sipil berjumlah 11 kasus, Polri 17 kasus, Swasta 287 kasus, wiraswasta 383, Petani 38, Mahasiswa 9, Pelajar 16, Buruh 61, pengangguran 24 kasus. Bentuk-bentuk atau jenis penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru paling banyak digunakan adalah jenis ganja dan shabu yang merupakan jenis narkoba yang paling terjangkau. Praktek penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru di paling banyak di jumpai di tempat-tempat hiburan malam dan cafe-cafe , serta ada juga di hotel-hotel kelas melati. Dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 3 lembaga penyidik narkotika, yaitu POLRI, PPNS dan penyidik BNN. Hubungan ketiganya menempatkan PPPNS subordinat di bawah Penyidik POLRI dan Penyidik BNN, serta Penyidik POLRI subordinat di bawah Penyidik BNN. Penempatan peranan dan kewenangan Penyidik BNN selain seolah-olah menegasikan peran penyidikan oleh POLRI juga sekaligus memberikan sejumlah kewenangan dalam rangka penyidikan yang jauh lebih luas kepada BNN. Jika mengacu kepada sistem KUHAP, maka lembaga Penyidik BNN adalah lembaga baru dalam sistem peradilan pidana. Tidak jelas apakah penyidik BNN setara dengan PPNS atau setara KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalaulah asumsi kedua yang benar, hal tersebut tidaklah serta merta dapat meningkatkan usaha atau strategi pemberantasan tindak pidana narkotika karena wewenang melakukan proses penyidikan ini dimiliki oleh beberapa lembaga sekaligus dikhawatirkan akan terjadi perebutan kewenangan antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu terjadi pula kemungkinan Kedua, yaitu karena semua lembaga ini berfikir lembaga lain juga berwenang melakukan penyidikan, maka ada kemungkinan suatu tindak pidana tidak akan disidik. Faktor-Faktor Yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru, faktor did sendiri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba. Sedangkan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru dengan cara upaya preventif dan upaya represif.Item EFEK VARIASI RASIO MASSA ZnCl2 TERHADAP DENSITAS DAN KAPASITANSI SPESIFIK SUPERKAPASITOR BERBASIS KARBON AKTIF DARI SERBUK GERGAJI KAYU KARET(2016-05-19) Mukhlis; Taer, Erman; ZulkarnainThe effects of variation ZnCl2 mass ratio to the density and specific capacitance of supercapacitor based activated carbon from Rubber Wood Saw Dust (RWSD) using physical and chemical activations has been studied. Physical activation was done by using CO2 gas at a temperature of 900 °C for 2 hours. Chemical activation using an activator substance of ZnCl2 solution way carried out. Mass ratio of carbon and ZnCl2 was 1:1, 1:3, 1:5 and 1:7 namely M1, M2, M3 and M4. The pre-carbonization of carbon RWSD ion carried out for 2 hours at a temperature of 250 °C, the sample was then ball milled for 20 hours, sieved with a grain size of 100 μm and then was activated by chemical activation. Results show that the density measurement electrode density values in M2, M3, and M4 increased by increasing the ratio of ZnCl2 solution, while the M1 is larger than M2 caused when carbonization is not perfect so that oxygen is not wasted bonded to the carbon causes an increase in the mass and density of the electrode. Specific capacitance values was calculated using cyclic voltammetry experiencing overload and the resulted the value of specific capacitance on high an 53.58 Fg-1 (M1), 65.69 Fg-1 (M2), 60.02 Fg-1 (M3), and 55.08 Fg-1 (M4).Item FENOMENA PEREMPUAN DI RIAU DALAM MENDUDUKI KURSI LEGISLATIF PADA PEMILU 2004 (Kajian Pada Pasal65 UU No. 12 Tahun 2003)(2014-02-11) Zulfikri; Fachri, Yuli; MukhlisKajian ini menggambarkan adanya fenomena percmpuan di riau menduduki kursi Pemilu tahun 2004 (kajian terhadap pasal 65 UU Nomor: 12tahun 2403). Fokusnya adalah fenomena apa saja yang terjadi tidak tcrpenuhinya ketentuan pasal 65 tersebut, yaitu partai politik peserta Pemilu tidak dapat mencapai kuota 300o jumlah perempuan yang diusulkan partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Dengan metode penelitian Deskriptif Sosilogis analistis, yaitu berusaha untuk menggambarkan secara sosiologis dengan analisa yang mendalam terhadap jawaban pertanyaan yang diajukan, dari para perempuan peserta Pemilu, akademisi dan politisi sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel secara puposhif sampling, diperoleh gambaran seperti apa yang disairrpaikan responden melalui pertanyaan mendalam bahwa tidak tercapainya kuota oleh partai politik peserta pemilu adalah; karena perempuan itu sendiri yang belum maksimal untuk merebut kurusi tersebut, peluang sebenarnya cukup besar karena telah dijamin Undang-undang, disamping itu juga karena kondisi eksternal rnasih dominannya jumlah laki-laki yang duduk menjadi pengurus partai politik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sangat penting melakukan peningkatan SDM perempuan dan Diklat di bidang politik khusus terhadap kalangan perempuan serta perlunya peningkatan keasadam kaum laki-laki dalam memandang calon yang diusukan jangan dilihat dari segijenis kelamin.Item OPTIMASI WAKTU KONTAK DAN KONSENTRASI ADSORBAT PADA PENJERAPAN TIMBAL(II) OLEH LEMPUNG ALAM MAREDAN(Elfitra, 2023-12) Nazila, Alma; MukhlisThe application of Maredan natural clay as an adsorbent has several advantages, such as lower cost, abundant availability and good adsorption efficiency. In this research, Maredan natural clay was used to adsorb lead in water. The purpose of this research was determine the optimum contact time and optimum concentration of adsorbate, the adsorption isotherm and adsorption kinetics model of the adsorbent in lead adsorption process using Maredan natural clay. The adsorption used batch method with contact time variations of 10, 20, 30, 40 and 50 minutes and variations in adsorbate concentration of 40, 60, 80 and 100 ppm. The concentration of adsorbate adsorbed was determined using AAS. Characterization of the adsorbent before and after adsorption process was carried out using a FTIR instrument to determine the bond vibrations and functional groups of Maredan natural clay. The optimum contact time and adsorbate concentration of this research was obtained at 20 minutes and adsorbate concentration of 40 ppm, with adsorption efficiency of 77,02%. The adsorption isotherm for lead adsorption using Maredan natural clay was found to follow the Langmuir isotherm with R2 coefficient of 0,9314. The kinetic model of this research followed a second pseudo order kinetic model with and R2 coefficient of 0,9992.Item Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Melalui Audit Lingkungan Terhadap Budidaya Walet Di Kota Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir(2012-12-03) EDORITA, WIDIA; DIANA, LEDY; MukhlisKabupaten Rokan Hilir mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang beranekaragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber perekonomian seperti hutan, sungai, bahan tambang, iaut dan lain sebagainya. Sumberdaya alam yang dimiliki didukung oleh karakteristik tipologi ekosistem campuran antara daratan dan pesisir (ecoton) yang cocok bagi berbagai habitat flora dan fauna. Burung walet merupakan salah satu satwa dengan populasi yang tinggi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi. Walet merupakan satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana dalam proses reproduksinya walet membangun sarang dengan memanfaatkan air liur dari kelenjar ludahnya. Sarang burung walet ini diyakini banyak kalangan masyarakat mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia, sehingga permintaan pasar sangat tinggi. Meningkatnya permintaan sarang Burung Walet dengan harga tinggi menyebabkan penduduk, khususnya pemilik rumah toko (ruko) untuk memanfaatkan sebagai rumah walet. Keberadaan rumah walet di Bagansi^iapi menimbulkan polemik bagi masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Pro dan kontra selalu timbul dalam masyarakat tentang dampak positif dan negative yang ditimbulkannya. Untuk menjawab polemik dari masyarakat akibat penangkaran burung walet, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan, dan bagaimana ketaatan warga terhadap peraturan perundangundangan yang beriaku.Item Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Raya Kota Pekanbaru(2012-12-06) Erdiansyah; Erdianto; MukhlisPekanbaru mempakan daerah yang mulai perkembang dan jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah pesat, disamping itu daerah ini terdapat banyak perusahaan besar sehingga volume kendaraan bermotorpun semakin banyak. Di beberapa ruas jalan di Pekanbaru sudah mulai sering terlihat kemacetan kendaraan yang cukup panjang pada waktu-waktu tertentu. Hal ini selain disebabkan tidak sebandingnya volume kendaraan dengan kapasitas jalan-jalan yang ada, juga dipicu oleh kurangnya kesadaran dan perilaku disiplin para pemakai jalan dalam berlalu lintas. Akibatnya sejumlah kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan kadang merenggut korban yang tidak sedikit. Berdasarkan pemahaman ini, maka penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah, yalcni; Pertama Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya Kota Pekanbaru?, Kedua, Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukiun terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya Kota Pekanbaru? Ketiga, Upaya apa saja dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya Kota Pekanbaru? Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama pelaksanaan penegakan hukimi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru ada beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: penegakan hukum secara Pre-entif. dan Preventif, Kedua, Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru, yaitu: Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Lalu Lintas) dan Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar), Ketiga upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru, upaya pertama dari internal kepolisian, yaitu membenahi segala hal-hal yang bersifat sarana dan prasaran bagi anggota kepolisian khususnya Polisi Lalu lintas dan juga pemberian pendidikan tambahan bagi anggota kepolisian, khususnya kepolisian lalu lintas tentang pemolisian agar lebih bersikap professional sehingga menambah kepercayaan masyarakat akan peran dan ftingsi dari Kepolisian. Upaya kedua, dari eksternal, yaitu dengan melakukan atau menggiatan kegiatan yang bersifat memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti penting dari tertib berlalu lintas, dan juga penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.