Browsing by Author "Fitriani, Riska"

Now showing 1 - 4 of 4
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Putusan Yuridis Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari
    (2012-12-05) Siallagan, Alponso U; Bachtiar, Maryati; Fitriani, Riska
    The sophistication of Internet technology to penetrate the boundaries of time and distance, so the physical boundaries of the state is no longer a barrier to communication and interaction of the various interests of the community. The ability of the Internet has changed the way of thinking, interacting and act also impacts the law. The law is usually based on something real (physical) but the Internet has changed the real thing into something that is electronic, like send a letter via e-mail. This means requires a broad understanding of the evidence in the trial. However, although the arrangement of the power of e-mail in the trial process but clearly there is no evidence in the form of electronic data in the form of e-mail has been recognized. A case in point is the case of Prita Mulyasari against The RS OMNI INTERNATIONAL, in which case began when Prita Mulyasari write an e-mail or electronic mail containing complaints about the service The RS Pritchard OMNI INTERNATIONAL scattered to various mailing lists that result from it Party RS OMNI INTERNATIONAL felt aggrieved and suing Prita Mulyasari the Civil Code to the Tangerang District Court. From the results of this study, there are three main things that can be inferred. First, that the position / existence of an electronic information as valid evidence in the case of Prita Mulyasari has a clear position that can be seen clearly in the Law No. 11 Year 2008 on ITE Article 5, paragraph 1 to 4, then the electronic evidence is an extension of the tool existing evidence in civil procedure law; Secondly, that these considerations to the case of Prita Mulyasari judge related to electronic information is a consideration that discusses thoroughly the contents of electronic mail or e-mail Prita Mulyasari or electronic information which according to the judges on the district court and the High Court is against the law in accordance with the basis of a lawsuit filed by the Plaintiff, while the level of the Supreme Court of the Supreme Court in a judgment stated that the action was not proven Prita Mulyasari committed an unlawful act. Third, the court ruling against Prita Mulyasari not comply with Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions that can be seen clearly in all the considerations and decisions that never entirely referring to Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Eksistensi Tanah Hak Ulayat PAda Masyarakat Suku Sakai si Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat
    (2013-04-17) Dasrol; Sunarmi; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Hanifah, Mardalena; Hendra, Rahmad; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; firdaus
    Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat makhluk-makhluk yang diciptakannya beraktifitas, termasuk manusia. Ketersediaan tanah sebagai slumber daya alam dari dahulu sampai dengan saat ini relatif tidak berubah atau statis, sedangkan jumlah penduduk atau populasi {population) manusia di atas permukaan bumi ini cenderung berkembang atau semakin banyak. Tanah menjadi benda yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok {basic need) seperti pangan {food), sandang {clothing), dan papan {housing) manusia membutuhkan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Demikian pula bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan tempat dominan karena tanah merupakan sumber rezeki yang terbesar, segala kebutuhan hidup mereka bersumber di atas tanah.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT PETALANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN PELALAWAN
    (2013-06-11) Sunarmi; Hendra, Rahmad; Bachtiar, Maryati; Lestari, Rika; Dasrol; Hasanah, Ulfia; Fitriani, Riska; Hanifah, Mardalena
    Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable) serta yang berbentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.1 Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth development), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue), maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perlindungan Terhadap Usaha Mikr, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru (Suatu Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual)
    (2015-05-11) Dasrol; lestari, Rika; Fitriani, Riska; Hardi; Firdaus; Hendra, Rahmad; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia; Hanifah, Mardalena
    Salah satu Pelaku Usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan percaturan kebijakan di negeri adalah Unit Mikro, Kecil dan Menenganh (UMKM). UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian, yaitu : a. Jumlah industri yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2011 terdapat jumlah UMKM diprediksi sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.559.969 unit, Usaha Kecil sebanyak 602.195 unit dan Usaha Menengah 44.280 unit serta Usaha Besar sebanyak 4.952 unit. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sementara diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang atau meningkat 3,55 persen dari sebanyak 99.401.775 orang pada tahun 2010. 1 b. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Memahami permasalahan UMKM agar dapat meneropong dengan lebih jelas, kita harus melihat banyak dimensi dan perspektif yang lebih luas. UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek pemasaran, produksi, SDM, dan manajerial, legalitas, keuangan, permodalan, ketenagakerjaan, dan aspek lainnya. Seluruh aspek tersebut selalu berkaitan dalam upaya pengembangan UMKM. Meskipun dari berbagai kajian dan kondisi di lapangan aspek pemasaran, SDM dan permodalan atau pembiayaan sering menjadi isu terpenting dalam permasalahan yang dihadapi UMKM, disamping itu tentunya adalah aspek legalitas formal UMKM tersebut