Public Administration

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9108

Browse

Browsing Public Administration by Author "Harto, Syafri"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    MODEL PENGELOLAAN HUTAN DESA BERKELANJUTAN
    (perpustakaan UR, 2021-03) Mayarni, Mayarni; Harto, Syafri
    Terkait pengelolaan hutan desa di wilayah Provinsi Riau memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan hutan desa di daerah lain seperti di Bantaeng, Lampung, Bengkulu, Sumatra Barat atau Pulau Jawa pada umumnya. Diketahui bahwa perizinan hutan desa di Riau pada umumnya merupakan lahan bekas lahan dari perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan merupakan bekas zona pemanfaatan kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Hutani Sola Lestari (HSL) yang menyimpan begitu banyak potensi dan mampu mendatangkan banyak nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan desa. Namun demikian, kondisi hutan tersebut bukan lagi merupakan hutan primer. Fakta yang terjadi bahwa LPHD dan masyarakat belum dapat memanfaatkan hutan desa sehingga belum memberikan berdampak kepada perekonomian masyarakat, padahal Rencana Pengelolaan Hutan Desa jangka panjang (35 tahun), rencana jangka menengah (10 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun) telah disusun
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTAI POLITIK & DEMOKRASI PROSEDURAL
    (2020-02) Yusri, Ali; Harto, Syafri; Adlin, Adlin; Wazni, Wazni
    Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (representative democracy) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota legislatif di tahun 1999 (Elson, 2009). Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan dengan adanya rasa tanggung jawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001).