DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA GURU DI DAERAH RIAU

Syahza, Almasdi; Suarman

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA GURU DI DAERAH RIAU

dc.contributor.author	Syahza, Almasdi
dc.contributor.author	Suarman
dc.date.accessioned	2014-04-08T03:04:32Z
dc.date.available	2014-04-08T03:04:32Z
dc.date.issued	2014-04-08
dc.description.abstract	Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan SDM yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru menjadi salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan SDM yang potensi dibidang pembangunan. Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka adalah calon-calon pemimpin di masa datang yang memerlukan bimbingan dan pembinaan. Guru yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup baik biasanya menguasai dan terampil dalam mengajar. Keterampilan seorang pendidik (guru) merupakan keahlian profesi yang tercipta melalui proses belajar mengajar. Keahlian profesi merupakan salah satu faktor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap guru yang profesional harus tersertifikasi, yang tujuannya adalah untuk peningkatan kemampuan kinerja guru sesuai dengan bidang studi dan keahliannya sebagai pendidik. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.	en_US
dc.description.sponsorship	lembaga penelitian universistas riau	en_US
dc.identifier.other	wahyu sari yeni
dc.identifier.uri	http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6038
dc.language.iso	en	en_US
dc.title	DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA GURU DI DAERAH RIAU	en_US
dc.type	UR e-Research	en_US