Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal Pemerintah Provinsi Riau Terkait Bencana Kabut Asap)

Abstract

Website dan portal pemerintah, merupakan wujud dari pengaplikasian tata kelola pemerintah yang berbasis internet ini. Idealnya, seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat dikomunikasikan melalui website dan portal tersebut, termasuk perkembangan informasi terkait bencana kabut asap di Provinsi Riau. Namun, sejauh mana pemerintah memanfaatkan website dan portal tersebut sebagai media komunikasi kepada masyarakat? Mampukah website dan portal pemerintah ini menghantarkan pemerintah Provinsi Riau mencapai Good Governance (tata kelola pemerintbsiyah yang baik)? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan pendekatan Studi Kasus, dan dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, serta Pengamatan Langsung. Ditunjang dengan mengacu pada konsep Komunikasi Vitual, akan melihat sejauh mana website dan portal pemerintah dimanfaatkan menjadi media komunikasi kepada masyarakat. Website pemerintah Provinsi Riau yang dikelola oleh Diskominfo telah bertransformasi dengan baik. Keinginan pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik dapat dilihat dari ketersediaan informasi yang diberikan melalui website. Namun, informasi mengenai bencana kabut asap masih sedikit diulas dalam portal www.riau.go.id. Bagaimana kebijakan dan penanggulangan nya, serta informasi terkait bencana tersebut tidak banyak di ulas. Padahal dalam portal telah disediakan fitur tersendiri. Berbeda denagn website mediacenter. Pesan yang disampaikan terkait bencana kabut asap lebih banyak diulasa dalam website www.mediacenter.riau.go.id. Masyarakat pengguna masih belum banyak yang mengetahui keberadaan website pemerintah. Sehingga lebih memilih membaca media sosial sebagai referensi informasi. Pemanfaatan website sebagai media komunikasi untuk mewuudkan good governance, berdasarkan konsep e-gov baru sampai pada tahap publish. Karena kedua website belum menyediakan fitur chat online. Sehingga membuat komunikasi dua arah yang terjadi tidak langsung dapat ditanggapi. Grunig menyebut berada pada tahap two-way assymetrical model. Dimana telah terjadi partisipasi atau interaksi duara arah antara sumber dan penerima, namun feedback masih lambat. Diharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan kelebihan dari komunikasi virtual, sehingga tata kelola pemerintah yang baik dapat terwujud melalui implementasi website pemerintah.