Abstract:
Website dan portal pemerintah, merupakan wujud dari pengaplikasian tata
kelola pemerintah yang berbasis internet ini. Idealnya, seluruh informasi yang dibutuhkan
masyarakat dikomunikasikan melalui website dan portal tersebut, termasuk perkembangan informasi
terkait bencana kabut asap di Provinsi Riau. Namun, sejauh mana pemerintah memanfaatkan website
dan portal tersebut sebagai media komunikasi kepada masyarakat? Mampukah website dan portal
pemerintah ini menghantarkan pemerintah Provinsi Riau mencapai Good Governance (tata kelola
pemerintbsiyah yang baik)? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan
pendekatan Studi Kasus, dan dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, serta Pengamatan
Langsung. Ditunjang dengan mengacu pada konsep Komunikasi Vitual, akan melihat sejauh mana
website dan portal pemerintah dimanfaatkan menjadi media komunikasi kepada masyarakat.
Website pemerintah Provinsi Riau yang dikelola oleh Diskominfo telah bertransformasi
dengan baik. Keinginan pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik dapat dilihat dari
ketersediaan informasi yang diberikan melalui website. Namun, informasi mengenai bencana kabut
asap masih sedikit diulas dalam portal www.riau.go.id. Bagaimana kebijakan dan penanggulangan
nya, serta informasi terkait bencana tersebut tidak banyak di ulas. Padahal dalam portal telah
disediakan fitur tersendiri. Berbeda denagn website mediacenter. Pesan yang disampaikan terkait
bencana kabut asap lebih banyak diulasa dalam website www.mediacenter.riau.go.id. Masyarakat
pengguna masih belum banyak yang mengetahui keberadaan website pemerintah. Sehingga lebih
memilih membaca media sosial sebagai referensi informasi. Pemanfaatan website sebagai media
komunikasi untuk mewuudkan good governance, berdasarkan konsep e-gov baru sampai pada tahap
publish. Karena kedua website belum menyediakan fitur chat online. Sehingga membuat komunikasi
dua arah yang terjadi tidak langsung dapat ditanggapi. Grunig menyebut berada pada tahap two-way
assymetrical model. Dimana telah terjadi partisipasi atau interaksi duara arah antara sumber dan
penerima, namun feedback masih lambat. Diharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan kelebihan dari
komunikasi virtual, sehingga tata kelola pemerintah yang baik dapat terwujud melalui implementasi
website pemerintah.
