MODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN UNTUK MENGATASI ABRASI BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BENGKALIS
No Thumbnail Available
Date
2022-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elfitra
Abstract
Pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat penting karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata juga menjadi sangat penting dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Komunikasi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekowisata masih belum berhasil karena kurang berkoordinasi dengan baik terutama dengan masyarakat. Kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi pantai dari abrasi masih sangat rendah. Pengembangan hutan mangrove untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sudah ada, tapi belum dikelola maksimal. Pengembangan ekowisata belum didukung dengan komunikasi dan edukasi untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan mangrove atau pantai. Komunikasi berperan penting untuk mengedukasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Penelitian ini berupaya untuk memahami kebijakan lingkungan dan pariwisata dalam mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, untuk menganalisis komunikasi lingkungan berbasis wisata dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Bengkalis, dan untuk menjelaskan komunikasi wisata berbasis masyarakat dalam pengembangan wisata pantai Raja Kecik.
Teori yang digunakan berada dalam perspektif komunikasi lingkungan dan pariwisata. Model komunikasi yang digunakan dalam penelitian adalah model komunikasi konvergensi (Kincaid) dan model community based tourism. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan abrasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis langsung ditangani oleh pemerintah pusat melalui kementerian KLHK berkerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan restorasi gambut serta pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Pulau Bengkalis merupakan bagian dari pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian khusus agar posisinya sebagai kawasan perbatasan negara berdaulat, tetap terjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pemerintah mengintensifkan program rehabilitasi atau penanaman bibit mangrove di wilayah pesisir yang terkena abrasi. Namun, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun program masyarakat banyak mengalami kegagalan. Sebagian besar bibit mangrove yang ditanam mati akibat terjangan ombak. Bibit mangrove yang ditanam tenggelam, hanyut dan mati. Kedua, pemerintah membangun pemecah gelombang dan membangun turab dari gorong-
gorong untuk menahan gelombang yang terus menggerus bibir pantai. Program ini juga mengalami kelemahan, karena tidak bertahan lama setelah dibangun beberapa sudah rusak dan tenggelam. Ketiga, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk berpartisipasi aktif menjaga pantai.
Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) memiliki kontribusi penting dalam komunikasi lingkungan berbasis pengembangan wisata di Kabupaten Bengkalis. LSM ini banyak bergerak dalam membantu mengatasi permasalahan kebakaran lahan gabut dan abrasi di pantai. Komunitas ini mengelola Wisata Pantai Raja Kecik dengan ikut merehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi. Komunitas ini menjadi komunikator, konten, saluran komunikasi, media sekaligus sasaran dalam mengkampanyekan kepedulian pada perlindungan pantai dari abrasi berbasis fasilitas dan atraksi wisata yang disediakan. Komunikasi lingkungan berbasis pembangunan wisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain.