Browsing by Author "Yusri, Ali"
Now showing 1 - 11 of 11
Results Per Page
Sort Options
Item Faktor Pendukung Desa Berumbung Baru Kabupaten Siak Meraih Juara 1 Lomba Desa Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2015(wahyu sari yeni, 2019-03-11) Adlin, Adlin; Yusri, AliDesa Berumbung Baru menarik diteliti, karena merupakan satu satunya desa di Riau yang bhasil memperoleh peringkat terbaik nasional dalam 5 tahun terakhir. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan mewawancara informan penelitian aparatur desa, masyarakat desa dan aparatur pemerintah kabupaten Siak yang membidangi Pemberdayaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa berumbung baru memang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan desa desa lainnya jika dilihat standar penilaian lomba desa dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor 81. Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Adapun faktor penentu keberhasilan desa berumbung baru adalah berkat adanya kerjasama erat antara masyarakat desa, aparatur desa dan pemerintah kabupaten siak dalam melakukan pembenahan menghadapi lomba desa; Masyarakat desa dan aparatur desa memiliki modal sosial yang kuat dan telah terlembaga sejak lama; kepemimpinan kepala desa Berumbung Baru mampu memngerakkan potensi masyarakat desa dan aparatur desa secara bersama berjuang menuju pembangunan yang lebih baikItem Indonesian Legislative Assembly of Riau Archipelago Regency in Indonesian's Pra Reformation and Post Reformation(2015-01-29) Yusri, AliThe reformation that happens in Indonesian started 1n 1998 causes the change of government's structure and function 1n nat1onal and local level With autoritative character changes to be more democratic. One of reformation result is irnplernentat1on of Region Autonomy based on the Law Nr. 22 Year 1999 and becomes the Law Nr 32 year 2004 that gives space mare free far democratic mstitutions in region as the change of Law Nr 5 Year 1974 that wants the control of central on region. This study tr1es to see how the one-s1dedness attitude change of Region Indonesian Legislative Assembly 1n R1au Archipelago Regency 1s against society before reformation that 1s s1gned the central control on R1au Archipelago Regency through Batam's autonty concept and post reformation w1th autonomy concept that gives space more free for Region Indonesian Legislative Assembly to struggle for society interest in region. This study uses qualitative approach by us1ng deep intervie11.1, examining literature and document and then analyzed n qual1tat1ve descriptive. The research finding shows that 1n certain level has happened inst1tut1on attt1tude change of Region Indonesian Legislative Assembly of Riau Archipelago Regency that sides with society in reformation era than pra reformation, herce based on a part of society's s1dedness IS still m1n1murn or far from 1t should beItem Indonesian Legislative Assembly of Riau Archipelago Regency in Indonesian’s Pra Reformation and Post Reformation(2016-11-07) Yusri, AliThe reformation that happens in Indonesian started in 1998 causes the change of government’s structure and function in national and local level with autoritative character changes to be more democratic. One of reformation result is implementation of Region Autonomy based on the Law Nr. 22 Year 1999 and becomes the Law Nr. 32 year 2004 that gives space more free for democratic institutions in region as the change of Law Nr. 5 Year 1974 that wants the control of central on region. This study tries to see how the one-sidedness attitude change of Region Indonesian Legislative Assembly in Riau Archipelago Regency is against society before reformation that is signed the central control on Riau Archipelago Regency through Batam’s autority concept and post reformation with autonomy concept that gives space more free for Region Indonesian Legislative Assembly to struggle for society interest in region. This study uses qualitative approach by using deep interview, examining literature and document and then analyzed in qualitative descriptive. The research finding shows that in certain level has happened institution atttitude change of Region Indonesian Legislative Assembly of Riau Archipelago Regency that sides with society in reformation era than pra reformation, hence based on a part of society’s sidedness is still minimum or far from it should be.Item Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa Pulau Padang Mengelola Website Desa Dalam Mempromosikan Potensi Desa(wahyu sari yeni, 2019-07-30) Adlin, Adlin; Yusri, AliKegiatan Pengabdian dengan judul Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa Pulau Padang Mengelola Website Desa berhasil dilaksanakan pada tanggal 3 mei 2018 bertempat di Aula kantor desa Pulau Padang. Peserta terdiri dari aparatur desa dan kalangan pemuda dan pemudi desa Pulau Padang yang sangat antusias mengekiuti kegiatan pengabdian. Capaian kegiatan sesuai dengan harapan, yakni peserta mampu mengelola website desa ditandai dengan kemampuan masuk menjadi admin, merubah menu website, merubah foto dan gambar kedalam website, serta mengubah tulisan serta format tampilan website desa, yang dengan domain. www.desaPulaupadang.web.id. Dalam website berhasil ditampilkan berbagai menu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Potensi desa, Galery dan sebagainya.Item Organisasi Masyarakat Sipil Membela Masyarakat Dalam Kasus Kabut Asap Di Pekanbaru Tahun 2014(2015-10-08) Yusri, Ali; AdlinBencana asap Riau tahun 2014 telah menyebab banyak warga masyarakat yang menderita sakit seperti asma, iritasi kulit dan terkena pneumonia. disebabkan lambatnya pemerintah menyelesaikan masalah kabut asap di Riau, maka berbagai organisasi masyarakat sipil bangkit melakukan berbagai upaya membela masyarakat yang pada akhirnya mampu memaksa pemerintah pusat terlibat dalam menyelesaikan masalah asap Riau.Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai upaya yang dilakukan organisasi tersebut di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan, organisasi intra dan ekstra kampus yang peduli dengan masalah asap, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.Hasil kajian menunjukkan bahawa. Proses penyadaran dilakukan dengan mengundang elemen-elemen OMS berdiskusi secara berulangulang guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai tanpa upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama perusahaan besar. Akhirnya mereka memiliki kesadaran yang sama, memiliki rasa percaya dan bersepakat melakukan gerakan bersama. Ada dua upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dan perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).Item PARTAI POLITIK & DEMOKRASI PROSEDURAL(2020-02) Yusri, Ali; Harto, Syafri; Adlin, Adlin; Wazni, WazniKonstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (representative democracy) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota legislatif di tahun 1999 (Elson, 2009). Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan dengan adanya rasa tanggung jawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001).Item Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Hak Ulayat Di Daerah Aliran Sungai Singingi(wahyu sari yeni, 2018-01-09) Yusri, Ali; Adlin, Adlin; Handoko, TitoThis study aims to find the problem of weak community participation and the commitment of local governments in establishing customary rights along the singingi river basin in the form of regional regulations in accordance with the mandate of the 35th constitutional court ruling in 2015. The study uses a qualitative approach by interviewing informants from the ancestors of customary land, the local government of Kuantan Singingi district and Riau Malay Customary institutions in Singingi and Singingi Hilir sub-districts. The results of the study show that there are inhibiting factors from the community side in participating in policy making regarding the communal land, namely the apathy attitude; Lack of Knowledge and Understanding of the Community; Strong and entrenched Peternalistic culture; There is no reward (follow-up) for community participation; Poor community responsibility; Community Does not know the mechanism of channeling aspirations; Limited public access to information; The lack of support from community elements that should empower the community such as NGOs and mass media. In addition there are also obstacles from the bureaucratic side, namely: a bureaucratic system that has not given space to the public, tend to reject community involvement under the pretext of high cost, lack of understanding of the bureaucrats about the meaning of participation fundamentallyItem Pemetaan Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Menolak Politik Uang Dalam Pemilihan Umum(2016-01-05) Adlin; Yusri, AliPemilihan umum legislatif tahun 2014 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai pemilihan umum yang paling brutal dalam sejarah bangsa Indonesia sebab praktik politik uang terjadi dengan sangat massif. Praktik politik uang ini dilakukan oleh calon legislatif atau tim suksesnya dengan maksud memaksimalkan perolehan suara hampir dipastikan terjadi di setiap tingkatan dan daerah pemilihan baik untuk legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat propinsi dan legislatif tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian diketahui bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh calon legislatif tertentu di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah uang yang dibagikan kemasyarakat sangat bervariasi, namun secara umum uang yang diberikan lebih besar dari 100 ribu rupiah. Dalam beberapa kedepan yaitu di bulan desember tahun 2015 yang akan datang masyarakat kabupaten kepulauan Meranti juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, yang bisa jadi didalamnya kan terjadi praktek politik uang. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menemukan faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dalam suasana yang jujur dan adil.Item Pilkada dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi(2016-07) Adlin, Adlin; Yusri, AliKabupaten Kuantan Singingi is one area that participate in implementing simultaneous local elections in Indonesia in December 2015. The organization of local elections in other areas do not have an impact on health services in district hospitals (RSUD). However the reality in the District kuantanSingingi, the elections have resulted in interruption of health services.Since March 7, 2016 outpatients especially BPJS (Social Security Administrator) patients do not get health care.The results of this study showed that there are several factors that cause the cessationof health services in hospitals Kuantan Singingi. First, the political elite in the executive and the legislature is too busy with the activity of winning candidate in the local election; Second, the candidate who supported bye the incumbent was defeated. Then they do a lawsuit to the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court);Third, the Bupati (incumbent regent) and Team (Local Government Budget) is inaccurate and unwise when making budget planning. Including Health Care Budget;Fourth, the bureaucracy has been involved in practical politics. So that they do not carry out their duties and functions as a budget planner;Fifth, the execution time of the lovcal election at the same time with the drafting of the budget.This study is using behavorial approach and the method isqualitative. The data collection is using interviewsItem Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I di Riau 2006-2011(2013-04-01) Anwar, Khairul; Haryanto, Meizy; Yusri, Ali; Bahri, SyamsulPenelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergi formulasi dan implementasi kebijakan desentralisasi seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 206-2011? Dalam tahun pertama ini, pertanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Siapa saja aktor terlibat dalam proses kebijakan itu? Apa tujuan dan kepentingan masing-masing aktor? Bagaimanakah para aktor mengorganisir diri dan berkoalisi?,dan apa yang menjadi sumberdaya politik para aktor lokal tersebut dalam mendapatkan legitimasi? Tahun pertama bertujuan membuat pemetaan sosial, isu, masalah dan strategi kebijakan.Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber lainnya, dan melakukan pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991). Penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut; pertama, menunjukkan bahwa ada banyak isu kebijakan sawit yang muncul kepermukaan namun yang paling menonjol adalah perebutan kendali atas izin perkebunan, konflik penguasaan lahan, perdebatan pola perkebunanDinamika wacana isu dan masalah sosial muncul dan dimunculkan oleh aktor yang efektif menanamkan pengaruh politik dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit.Kendali terhadap para aktor yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang menjadi strategi trobosan dalam proses kebijakan perkebunan di Riau kedepan. Kedua,karena kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari kebijakan perkebunan.Maka strategi aliansi kelompok pemerintah dan koalisi actor pemerintah dengan non-pemerintah dapat dilakukan dengan mendesentralisasikan proses pengambilan keptusan, mendemokrasikan politik local,kearifan local,dan konpensasi ekonomi