Browsing by Author "Wirman, Welly"

Now showing 1 - 7 of 7
  • No Thumbnail Available
    Item
    Adaptasi Budaya Tionghoa Dan Melayu Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
    (wahyu sari yeni, 2019-07-29) Wirman, Welly; Sari, Genny Gustina
    Keberadaan etnis Tionghoa di Kabupaten Rokan Hilir ditandai dengan peristiwa mendaratnya Tongkang (kapal kayu) para leluhur pada tahun 1825 yang kemudian diperingati setiap tahun melalui tradisi Bakar Tongkang. Penelitian tahun pertama telah mengkaji mengenai etnografi tradisi Bakar Tongkang tersebut dari sisi Situasi, Peristiwa dan Tindak komunikatif. Hasil obeservasi selama penelitian tahun pertama menimbulkan point lain yang menarik untuk diteliti terkait keberadaan etnis Tionghoa tersebut di Provinsi Riau khususnya Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Dengen kedatangan etnis Tiinghoa maka mau tidak mau proses adaptasi budaya harus terjadi yang didahului dengen keterkejutan budaya. Manusia cenderung sangat mudah berdaptasi dengan budayanya sendiri atau budaya-budaya lain yang masih serumpun dengan budaya yang dimilikinya, yang menjadi kesulitan adalah saat melakukan penyesuaian terhadap budaya orang lain yang jauh sekali perbedaannya dengan budaya sendiri. Penyesuaian-penyesuian tersebut disebut sebagai kejutan budaya (cultural shock) yaitu perasaan tanpa pertolongan, tersisihkan, menyalahkan orang lain, sakit hati dan ingin pulang kerumah. Adaptasi budaya kemudian tidak hanya berbicara perkara masa lalu namun juga masa sekarang. Melalui pendekatan Hermeneutika Budaya, penelitian ini akan melihat tahapan adaptasi budaya yang terjadi pada Etnis Tionghoa dan etnis Melayu sebagai masyarakat pribumi melalui empat tahapan adaptasi budaya, yakni tahap bulan madu, tahap frustasi, tahap penyesuaian ulang dan tahap resolusi. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir dengan jangka waktu selama 9 bulan menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat tahap dalam adaptasi budaya memiliki jangka waktu berbeda pada masing-masing individu. Tahap bulan madu ditandai dengan ketertarikan masyarakat Tionghoa tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu, tahap frustasi akan terjadi dipicu rasa jenuh pada rutinitas dan perbedaan nilai individu dengan nlai budaya Melayu, tahap penyesuaian ulang akan terjadi pada individu yang mencoba bertahan dan menemukan level keseimbangan dan tahap resolusi pada penelitian ini menunjukkan keberhasilan penyesuaian dan adaptasi budaya masyarakat Tionghoa dan Melayu melalui kemampuan mereka hidup damai berdampingan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Komunikasi Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (pkbl) PT. Perkebunan Nusantara V Di Provinsi Riau
    (wahyu sari yeni, 2019-01-25) Wirman, Welly; Yohana, Nova
    Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Perkebunan Nusantara V mengimplementasikan program CSRnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No : PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sumber dana untuk program tersebut setiap tahunnya merupakan penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan 2% untuk program kemitraan dan 2% untuk program Bina lingkungan berdasarkan keputusan RUPS. Wilayah kerja Program kemitraan dan bina lingkungan yaitu : Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kapaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kontruksi Makna Keterwakilan Perempuan Sebagai Komunikator Politik Bagi Anggota Dewan Perempuan Dprd Provinsi Riau Periode 2014-2019
    (2016-01-07) Yohana, Nova; Wirman, Welly; Sari, Genny Gustina
    Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik yang dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagaimana yang ditetapkan pemerintah merupakan wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 jumlah anggota legislatif perempuan adalah delapanbelas (18) orang dari 85 orang anggota legislatif. Hal ini menggambarkan adanya partisipasi atau kemauan para perempuan di Riau untuk melakukan pelibatan di arena politik yang lebih didominasi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif anggota legislatif perempuan dalam keterlibatannya pada dunia politik di tengah tradisi budaya patriakhi dan pemaknaan mereka mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini terdiri dari 5 orang anggota legsilatif perempuan, 2 orang ketua fraksi , dan wakil ketua DPRD Provinsi Riau dengan teknik purposif. Data dikumpulkan melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi anggota dewan perempuan dalam keterlibatannya di ranah politik adalah motif karena (because motive) meliputi, dorongan keluarga, diusung partai, hobi organisasi, dan adanya jiwa aktivis. Motif tujuan/harapan (in order to motive) informan meliputi menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusan, memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat kebijakan, dan semakin menunjukkan kredibilitas perempuan dengan kinerja yg baik, professional dan percaya diri. Pemaknaan anggota legislatif perempuan mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik terdiri dari kategori makna idealis sosial dan makna realistis sosial.
  • No Thumbnail Available
    Item
    'Malay' Malaysia-Indonesia in The Nation-State Landscape
    (2015-01-31) Albintani, Muchid; Wirman, Welly
    This Article (paper) Wi ll be to explain the relationship of Malaysia and Indonesia in the landscape of the natior-state as the two brother-s1ster nicknamed as the coqnate countnes Based on such backqround. th1s art1cle a1ms to. (I) Exola1n bnefly the orocess of nat1on-state format1on 1n MalaYsia and Indonesia? Iii) Explain the meaninq of the coanate between Malaysia and Indonesia. (iii) Explain the concept of the existence of the Malay nation-state 1n Malavsia and Indonesia. The review of this arbcle shows that. (I) Background different history 1n the formation of nation-states have different conceptions lead to Malays 1n Malaysia and Indonesia (II) Definition of coanate between Malaysia and Indonesia over the conception of culture throuqh lanquaae represents the tendency of pol1tical-ethn1c (identity) 1n Malavsia. and the Politica ~nat1onalism 1n Indonesia. (Ill). This difference led to the use of the term 'M alav' (Riau) 1n Indonesia, became the language of 'Indonesia'. Whie in Malaysia remains the Malay language, and not Malaysia language.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Manajemen Komunikasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ptpn V Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Pekanbaru
    (2018-02-09) Rasyid, Anuar; Wirman, Welly
    Management of communication effective and efficient is required in the program of Tanggung jawab Sosial Perlisahaan, to the achievement of community empowerment. Research aims to study and analyze the management of communication in social responsibility programs of companies PTPN V to the empowerment of communities in the province of Riau. The method used in this study is a qualitative research method. Subjects of this study were 17 people consisting of Head of CSR/TSP, Head of CSR/TSP, along with three employees executing PTPN V and 12 beneficiaries of fiends CSR/TSP in six operational areas of the company. The results of the study are planning stage, sources, messaging and communication channels entirely determined by employee PTPN V, then the implementation phase, employees PTPN V in collaboration with tile Department of Cooperatives in the areas of operations, finally monitoring and evaluation stages, monitoring carried out by a team of auditors as the source and program evaluation phase is done by the management of PTPN V.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGALAMAN KOMUNIKASI DAN KONSEP DIRI PEREMPUAN LEGISLATIF (STUDI FENOMENOLOGI PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014)
    (2014-05-20) Wirman, Welly
    Di dalam masyarakat patriarki, kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah lebih terbatas dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada kaum laki-laki, terlebih di ranah politik yang selama ini dinilai lebih pantas untuk kaum laki-laki. Oleh karena itu masuknya perempuan ke ranah politik membutuhkan banyak persiapan, terutama keberanian. Sejak awal ketika perempuan memutuskan untuk masuk ke dunia politik, mereka sudah harus siap jika dihadapkan dengan pandangan kaum laki-laki yang cenderung meragukan kemampuan dan kesungguhannya untuk mengembangkan karier di dunia politik. Kata-kata pedas, lontaran kritik yang cenderung bias gender bisa saja akan menjadi sebuah kebiasaan yang harus diterima secara terbuka oleh kaum perempuan yang berkeinginan terjun di dunia politik. Penelitian ini bertujuan mengungkap pengalaman komunikasi dan konsep diri para anggota DPRD perempuan dalam berinteraksi di ranah politik yang mayoritas dikuasai oleh para laki-laki. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan jenis studi fenomenologi. Subjek penelitian adalah 6 orang anggota DPRD perempuan yang dipilih secara accidental dan 2 orang ketua fraksi dan ketua komisi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan studi pustaka. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengalaman komunikasi anggota legislatif perempuan di ranah politik di lingkungan DPRD Provinsi Riau sebagian besar merupakan pengalaman positif. Hal tersebut merupakan hasil dari interaksi mereka dengan keluarga, dan lingkungan pekerjaannya. Keterlibatan anggota legislatif perempuan berkiprah bidang politik dilatarbelakangi oleh motif personal dan motif sosial. Rata-rata informan memiliki konsep diri positif, hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh respon (penilaian) yang baik dari orang lain baik dengan significant other, reference group tentang diri dan kepribadiannya serta pengalaman politik yang mereka miliki
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGELOLAAN WEBSITE SEBAGAI E-GOVERNMENT OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT
    (2014-05-20) Yohana, Nova; Yazid, Tantri Puspita; Wirman, Welly
    Website pemerintah daerah merupakan salah satu penerapan electronic government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology) dalam pemerintahan. Kota Pekanbaru telah menerapkan konsep e-gov melalui pengelolaan situs web Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain www.pekanbaru.go.id sebagai media baru (new media) untuk menyampaikan informasi dan layanan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini menjelaskan tahapan dan tujuan pengelolaan website dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan website Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan pencarian di Internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan website dengan domain www.pekanbaru.go.id pada tahapan publikasi, interaksi, dan transaksi telah dilakukan namun pengelolaannya belum maksimal. Selain itu tujuan pengelolaan website pemerintah kota Pekanbaru sebagai implentasi e-goverment memiliki: Manfaat sebagai sarana publikasi yang cepat dalam penyampaian informasi belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat melalui hasil kerja bagian pengolahan data elektronik (PDE) Sekretariat Kota Pekanbaru. Efisiensi dalam layanan informasi kurang cepat dan berita kurang update. Partisipasi sebagai betuk komunikasi dua arah berjalan lambat, fitur yang disediakan hanya untuk menampung saran yang membangun bukan keluhan. Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 masih ada pro dan kontra. Manajemen perubahan dalam bentuk kontrol dan monitoring yang ketat dalam praktik pengelolaan website dengan sistem E-Government belum berjalan. Pengelolaan Website sebagai implementasi e-Government di Kota Pekanbaru belum dapat berjalan secara maksimal karena terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan pengelolaannya. Saran yang dapat diberikan guna meningkatan kualitas pengembangan pengelolaan website sebagai e-Government di Kota Pekanbaru antara lain peningkatan jumlah sarana prasarana infrastruktur, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan, serta sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang keberadaan website sebagai e-Government dan pemanfaatannya dan political will.