Browsing by Author "Wicaksono, Baskoro"
Now showing 1 - 7 of 7
Results Per Page
Sort Options
Item ANALISIS SISTEM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012-2013(2014-05-20) Ishak; Tinov, M.Y. Tiyas; Hasanuddin; Wicaksono, BaskoroPenelitian ini mendeskripsikan penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Penataan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni prosedural dan substansial. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan mengajukan pertanyaan penelitian (1) Bagaimanakah bentuk sistem pengisian jabatan struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Riau?, (2) Bagaimanakah dampak sistem tersebut terhadap kondisi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Riau? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati. Tehnik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu indepth interview dan telaah dokumen sekunder. Indepth interview dilakukan pada Sekretaris daerah, anggota BAPERJAKAT dan pejabat-pejabat yang mengalami mutasi, promosi dan demosi. Sedangkan dokumen sekunder berupa data-data pemindahan jabatan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau, dilakukan dengan cara sistem merit secara normatif, namun realitanya lebih mengemuka penerapan spoil system yang mengarah pada kedekatan personal, politis dan primordial ( sistem patronase dan nepotisme). Implikasi terhadap kondisi birokrasi adalah terjadi kecemburuan, saling sikut antar pejabat, saling ”menjlat” atau cari muka kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta pihak-pihak lain yang berkuasa. Kecenderungannya adalah mendekat kepada elite-elite penentu, seperti tokoh adat melayu, elite partai politik dan bangsawan melayu. Hal inilah yang menyebabkan kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seperti riak-riak air meskipun dari luar terlihat tenangItem Aplikasi Pola Spasial (Spatial Pattern) Pengembangan Desa Wisata Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau(wahyu sari yeni, 2019-01-09) Sulistyani, Andri; Sidiq, Rd. Siti Sofro; Wicaksono, BaskoroTourism village of Pulau Belimbing is one potential area of Kampar River Basin (DAS Kampar). Its location was close to the centre of Pekanbaru City and transportation route crossing Pekanbaru to West Sumatera that makes it very affordable for the tourists. This research used descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interview, and documentation to reveal various potential attraction, accessibility, and amenity available in Pulau Belimbing, and then, figured out the spatial pattern of its regional development. Research stages included identification, implementation, connectivity, and destination positioning. This tourism village has a various natural attractions in form of citrus plantations and typical guava namely citra, river valleys, rice fields, and also cultural attractions such as balimau kasai, pacu tongkang, traditional house of lontiok, traditional food, also typical Ocu theatrical tradition. The accessibility of the area was very good, supported by homestay of lontiok house. This potential indicated that Pulau Belimbing has different positioning products to the other tourist destinations in Kampar regency. This positioning analysis further demonstrated that there were 3 types of spatial patterns that could be built based on the existing potentials, namely basecamp, en route, and single destination, which place this village as the center of arrival and breaking down of tourist concentration. The connectivity of this area was combined with other destinations, including Stanum, Bukit Naang, Sungai Hijau, Muara Takus Temple, Koto Mesjid Village, Lopek Bugi Culinary Center, and Tanjung tourism village, and definetely show its different tourism products. The flow of tourists in the area was spreadly around, so it was easier to break the tourist concentration, and the distribution of villagers’ income from tourists activity/economic benefit sharing can be distributed equally.Item Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013(2015-04-11) Ishak; Hasanuddin; Wicaksono, BaskoroMolornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikan kuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yang termanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingan sangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah guna memberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh. Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisi secara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampak terlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalam penyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kader partai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihat sebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkan sebagai upaya membesarkan partai.Item Implementasi Program Keluarga Berencana Modusoperadi Pria (MOP) Di Kota Pekanbaru Tahun 2013(2016-01-05) Wicaksono, BaskoroPenelitian ini mendeskripsikan implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pekanbaru sebagai salah satu kota metropolitan mengambil kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana pria selain daripada program keluarga berencana untuk perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan pengambilan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program tersebut berjalan baik dibuktikan sebagai salah satu daerah dengan jumlah peserta KB pria tertinggi di Provinsi Riau. Meskipun demikian masih ada beberapa permasalahan yang melanda, baik internal kelembagaan, persepsi masyarakat dan pelayanan kesehatan.Item Konfigurasi Aktor Politik Lokal : Studi Politik Keuangan Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014(2016-01-07) Ishak; Wicaksono, BaskoroPenelitian ini mendeskripsikan keterlibatan pelbagai aktor, baik formal dan informal dalam proses perencanaan pembangunan, dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat menjadi RKPD. Proses penyusunan RKPD secara normatif hanya melibatkan aktor-aktor formal, namun secara eksisting ada aktor informal dengan pelbagai kepentingan yang sangat berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan penelitian Bagaimana pola interaksi stakeholders dalam membentuk konfigurasi aktor politik lokal dalam proses penganggaran di Kota Pekanbaru?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran secara normatif dengan eksisting berbeda. Bila secara normatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah aktor formal melalui mekanisme formal. Namun secara eksisting muncul aktor-aktor informal yang mewarnai dan mempengaruhi proses penyusunan anggaran di Kota Pekanbaru. Di dalam proses penyusunan anggaran yang mengemuka adalah kepentingan aktor, baik formal maupun informal. Kepentingan ini berupa kepentingan pribadi (proyek) dan partai politik (konstituen, pencitraan politik dan legitimasi kekuasaan). Kepentingan ini masuk melalui mekanisme formal dan juga dikomunikasikan diluar-luar forum formal. Pola interaksi stakeholders dimulai dengan adanya polarisasi kekuatan politik lokal dalam proses penyusunan anggaran. Kekuatan politik lokal yang dominan dalam proses ini terdiri dari birokrasi, elite parpol (pengurus dan pemilik parpol) dan rekanan. Ketiga kekuatan ini satu dengan lainnya saling mendominasi. Selain itu lebih spesifik kekuatan tersebut dijabarkan menjadi politisi parpol, politisi birokrasi, politisi organisasi masyarakat dan politisi partai politik. Polarisasi ini pada akhirnya bermuara pada satu konfigurasi kekuatan politik lokal dalam proses penyusunan anggaran. Mereka menjadi satu konfigurasi karena saling berinteraksi dan mengakomodir kepentingan dari setiap kekuatan politik lokal sehingga tidak membentuk konfigurasi baruItem Pendidikan Politik: Peran Masyarakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengawal Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau(wahyu sari yeni, 2019-07-30) Amin, Raja Muhammad; Arida, Wan; Muchid, Muchid; Wicaksono, BaskoroPemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) merupakan perwujudan Demokrasi di Aras Lokal. Secara umum demokrasi prosedural di Indonesia berupa pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami perubahan tahapan prosesnya, dimana dari tidak serentak menjadi serentak. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga demokrasi di tingkat lokal dan juga mengelola jalannya pemerintah daerah. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diamandemen manjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diamandemen kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat dalam mengawal pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau. Pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Singingi Hilir Desa Koto Baru. Pemilihan Desa Koto Baru didasari bahwa Desa tersebut merupakan salah satu Desa dengan karakteristik adat yang cukup kuat. Selain itu masyarakat Desa ini meskipun dikategorikan maju tetapi belum sepenuhnya memahami peraturan, proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan mengawalnya pada tahun 2018. Peserta kegiatan pengabdian berjumlaj 35 orang. Peserta yang terlibat diharapkan berdomisili di Desa tersebut dengan memperhatikan pembagian yang proporsional dari masing-masing Dusun, perwakilan dari setiap unsur dimasyarakatItem Penguatan Kapasitas Masyarakat Terkait Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Pembentukan Desa Adat Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi(wahyu sari yeni, 2019-03-21) Amin, Raja Muhammad; Wicaksono, BaskoroPemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar terhadap semua pengembangan potensi yang ada di pedesaan. Tanggung jawab pemerintah pusat terhadap masyarakat di lingkungan pedesaan seakan mulai terjawab dengan kehadiran regulasi tentang desa yakni keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran (desa). Dengan memberikan kewenangan kepada kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di desa, yang ditunjang dengan peningkatan alokasi anggaran yang digelontorkan di desa (10% dari APBN dikucurkan ke Desa), serta otonomi luas bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan segala potensi yang ada dimasing-masing Desa. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dimaknai sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang,.