Konfigurasi Aktor Politik Lokal : Studi Politik Keuangan Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014
No Thumbnail Available
Date
2016-01-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan pelbagai aktor, baik formal dan informal dalam
proses perencanaan pembangunan, dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
disingkat menjadi RKPD. Proses penyusunan RKPD secara normatif hanya melibatkan aktor-aktor
formal, namun secara eksisting ada aktor informal dengan pelbagai kepentingan yang sangat
berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di
Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan penelitian Bagaimana pola interaksi stakeholders
dalam membentuk konfigurasi aktor politik lokal dalam proses penganggaran di Kota Pekanbaru?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari
tulisan atau perilaku orang yang diamati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran secara normatif dengan
eksisting berbeda. Bila secara normatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah aktor
formal melalui mekanisme formal. Namun secara eksisting muncul aktor-aktor informal yang
mewarnai dan mempengaruhi proses penyusunan anggaran di Kota Pekanbaru. Di dalam proses
penyusunan anggaran yang mengemuka adalah kepentingan aktor, baik formal maupun informal.
Kepentingan ini berupa kepentingan pribadi (proyek) dan partai politik (konstituen, pencitraan politik
dan legitimasi kekuasaan). Kepentingan ini masuk melalui mekanisme formal dan juga
dikomunikasikan diluar-luar forum formal.
Pola interaksi stakeholders dimulai dengan adanya polarisasi kekuatan politik lokal dalam
proses penyusunan anggaran. Kekuatan politik lokal yang dominan dalam proses ini terdiri dari
birokrasi, elite parpol (pengurus dan pemilik parpol) dan rekanan. Ketiga kekuatan ini satu dengan
lainnya saling mendominasi. Selain itu lebih spesifik kekuatan tersebut dijabarkan menjadi politisi
parpol, politisi birokrasi, politisi organisasi masyarakat dan politisi partai politik. Polarisasi ini pada
akhirnya bermuara pada satu konfigurasi kekuatan politik lokal dalam proses penyusunan anggaran.
Mereka menjadi satu konfigurasi karena saling berinteraksi dan mengakomodir kepentingan dari
setiap kekuatan politik lokal sehingga tidak membentuk konfigurasi baru
Description
Keywords
Aktor formal dan informal, Mekanisme formal dan informal, Kepentingan Aktor