Browsing by Author "Adlin"

Now showing 1 - 4 of 4
  • No Thumbnail Available
    Item
    The Alteration of Pekanbaru Public Opinion on Execution of Pekanbaru Election Commission's Task and Authority on Re-balloting of 2011 Pekanbaru Regional Leader Election
    (2015-01-31) Adlin
    As the executor of Election and Req1onal Election in the independent reqion Pekanbaru Reqional Election Commission is required to optimally execute task and authority to increase the democra cy qualltv in re01onallevel. On the first round ballotinq of 2011 Pekanbaru Reqional Leader Elect1on. half of the citizen assess the Reqional Election Com1ssion (KPUDl of Pekanbaru take sides to one of the candidates, this stimulates the Constitutonal Court (MKl decide to execute the Re-Ballotinq (PSU) to elect the 2011 Pekanbaru Mayor and V1ce Mayor Furthermore the execution of PSU 'rYj Pekanbaru KPUD. obtained protest from half of the Pekanbaru citizen. This research a1ms to know the alteration of public opion towards Pekanbaru KPUD after the elected candidates defined by MK. This research uses the quant1tat1ve method w1th random samplinq multistaqe technique toward 120 respcndents in 6 districts of Pekanbaru town. Data 1s taken throuqh enclosed qLestionnaire wh1ch further analysed and presented in the frequencv table Research findinqs show majority assess that Pekanbaru KPUO has worked well on the task and authority of PSU execut1on
  • No Thumbnail Available
    Item
    The Alteration of Pekanbaru Public Opinion on Execution of Pekanbaru Election Commission’s Task and Authority on Re-balloting of 2011 Pekanbaru Regional Leader Election
    (2016-11-07) Adlin
    As the executor of Election and Regional Election in the independent region, Pekanbaru Regional Election Commission is required to optimally execute task and authority to increase the democracy quality in regional level. On the first round balloting of 2011 Pekanbaru Regional Leader Election, half of the citizen assess the Regional Election Comission (KPUD) of Pekanbaru take sides to one of the candidates, this stimulates the Constitutional Court (MK) decide to execute the Re-Balloting (PSU) to elect the 2011 Pekanbaru Mayor and Vice Mayor. Furthermore the execution of PSU by Pekanbaru KPUD, obtained protest from half of the Pekanbaru citizen. This research aims to know the alteration of public opion towards Pekanbaru KPUD after the elected candidates defined by MK. This research uses the quantitative method with random sampling multistage technique toward 120 respondents in 6 districts of Pekanbaru town. Data is taken through enclosed questionnaire which further analysed and presented in the frequency table. Research findings show majority assess that Pekanbaru KPUD has worked well on the task and authority of PSU execution
  • No Thumbnail Available
    Item
    Organisasi Masyarakat Sipil Membela Masyarakat Dalam Kasus Kabut Asap Di Pekanbaru Tahun 2014
    (2015-10-08) Yusri, Ali; Adlin
    Bencana asap Riau tahun 2014 telah menyebab banyak warga masyarakat yang menderita sakit seperti asma, iritasi kulit dan terkena pneumonia. disebabkan lambatnya pemerintah menyelesaikan masalah kabut asap di Riau, maka berbagai organisasi masyarakat sipil bangkit melakukan berbagai upaya membela masyarakat yang pada akhirnya mampu memaksa pemerintah pusat terlibat dalam menyelesaikan masalah asap Riau.Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai upaya yang dilakukan organisasi tersebut di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan, organisasi intra dan ekstra kampus yang peduli dengan masalah asap, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.Hasil kajian menunjukkan bahawa. Proses penyadaran dilakukan dengan mengundang elemen-elemen OMS berdiskusi secara berulangulang guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai tanpa upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama perusahaan besar. Akhirnya mereka memiliki kesadaran yang sama, memiliki rasa percaya dan bersepakat melakukan gerakan bersama. Ada dua upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dan perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pemetaan Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Menolak Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
    (2016-01-05) Adlin; Yusri, Ali
    Pemilihan umum legislatif tahun 2014 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai pemilihan umum yang paling brutal dalam sejarah bangsa Indonesia sebab praktik politik uang terjadi dengan sangat massif. Praktik politik uang ini dilakukan oleh calon legislatif atau tim suksesnya dengan maksud memaksimalkan perolehan suara hampir dipastikan terjadi di setiap tingkatan dan daerah pemilihan baik untuk legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat propinsi dan legislatif tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian diketahui bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh calon legislatif tertentu di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah uang yang dibagikan kemasyarakat sangat bervariasi, namun secara umum uang yang diberikan lebih besar dari 100 ribu rupiah. Dalam beberapa kedepan yaitu di bulan desember tahun 2015 yang akan datang masyarakat kabupaten kepulauan Meranti juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, yang bisa jadi didalamnya kan terjadi praktek politik uang. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menemukan faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dalam suasana yang jujur dan adil.