LBR-Social Science and Politics

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/2868

Browse

Browsing LBR-Social Science and Politics by Author "Sadad, Abdul"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemerintah Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan
    (2015-07-30) Sadad, Abdul; Rusli, Zaili; Sahuri, Chalid; Sujianto
    Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir program pengentasan kemiskinan di dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pada pemahaman bahwa program yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau
    (2015-07-30) Sadad, Abdul; Ernawati; Melani, Nurlaila
    Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Permasalahannya karena sudah 2 (dua) kali perubahan undang-undang tersebut dilakukan, namun peningkatan pelayanan publik publik sebagai sasarannya selalu dipertanyakan, bahkan ada diskusi yang membahas bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perlu adanya perubahan. Undang-undang ini merupakan implimentasi pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupatendan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas perbantuan, kecuali urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada dasarnya, maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat