Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru

Simple item page
dc.contributor.authorIsril, Isril
dc.contributor.authorFebrina, Rury
dc.contributor.authorHadi, Sofyan
dc.contributor.authorHarirah, Zulfa
dc.date.accessioned2019-07-29T02:59:39Z
dc.date.available2019-07-29T02:59:39Z
dc.date.issued2019-07-29
dc.description.abstractKemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta merupakan suatu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah sebagai upaya menutupi keterbatasan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dinamika pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah lebih kurang 1.100 ton per hari. Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengambil langkah untuk melaksanakan kemitraan dengan swasta sebagai upaya manajemen pengelolaan sampah. Namun, keterlibatan pihak swasta dalam menangani masalah sampah justru menunjukkan kegagalan pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali berencana akan menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak swasta. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu mengapa Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melimpahkan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru kepada pihak swasta? Dan bagaimana skema yang tepat pada kemitraan pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Untuk menjawab pertanyaan diatas, riset ini dikawal oleh teori Reinventing Government dari David Osborne dan Ted Gaebler dan juga teori Public Private Partnership. Melalui metode studi kasus, maka penelitian ini akan mendalami kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemitraan antara Pemeritah Daerah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah untuk mengatasi ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menyediakan sarana dan prasarana, armada sampah, sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran. Dengan demikian, logika kemitraan yang terjalin ini mengarah pada salah satu alur pikir yang ditawarkan oleh Osborn mengenai Catalytic Government (Steering Rather Than Rowing). Skema keberhasilan kemitraan pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan sampah perlu memperhatikan faktor proses, faktor mitra dan faktor struktural. Sehingga, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru memerlukan pergeseran paradigma, dari hanya sebatas pembuangan menjadi fokus pada pengelolaan dan pendayagunaan.en_US
dc.description.sponsorshipFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAUen_US
dc.identifier.isbnwahyu sari yeni
dc.identifier.otherwahyu sari yeni
dc.identifier.urihttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9772
dc.language.isoenen_US
dc.publisherwahyu sari yenien_US
dc.subjectKemitraanen_US
dc.subjectpengelolaan sampahen_US
dc.subjectpublic private partnershipen_US
dc.subjectreinventing govvernmenten_US
dc.titleKemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaruen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
21. Full_Paper_Isril_ IP.pdf
Size:
6.31 MB
Format:
Unknown data format
Description:
artikel
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

5. Seminar Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke IV Tahun 2018