Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Ued-Sp BuluhCina Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamparr
No Thumbnail Available
Date
2012-12-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Provinsi Riau.
Kabupaten Kampar memiliki 20 daerah kecamatan dan setiap kecamatan memiliki daerah yang masih
hams diperhatikan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Propinsi
Riau melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa
Simpan-Pinjam (UED-SP). UED-SP Buluhcina Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro yang
merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD), guna membantu
masyarakat miskin untuk pengembangan usaha. Namun demikian masih ditemukan anggota UED-SP
yang yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan
masyarakat yang miskin, atau yang disebut sebagai fenomena off-target. Studi ini mencoba untuk
mengamati lebih mendalam bagaimana pelaksanaan program UED-SP dalam upayanya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Konsep teoritis yang melandasi kerangka berpikir dalam studi ini adalah Birokrasi Modem oleh
Max Weber, serta Pertukaran Sosial oleh George Homans. Penelitian terhadap UED-SP Mandiri di
Buluhcina ini menetapkan sampel secara purposive, dengan memilih 17 orang pemanfaat dana UED-SP,
terdiri dari anggota yang lancar dan yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Data penelitian
dikumpulkan melalui teknik wawancara (kuesioner, catatan lapangan dan dokumentasi), kemudian data
dianalisa dan diinterpretasikan secara kualitatif.
Bencana alam dan banjir dialami oleh responden yang bekerja sebagai petani tanaman palawija,
seperti sayur, cabe, kacang-kacangan dan sebagainya, juga merupakan penyebab kemacetan program ini.
Bencana banjir yang menggenangi tanah kebun yang berada di lokasi rendah, mengakibatkan tanaman
gagal panen, dan off-targetpim terjadi. Pemanfaat program yang memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan
mengalami off-target disebabkan oleh karena para pedagang eceran yang berjualan di pasar-pasar
mengambil barang kepada responden secara kredit, sehingga ketika terjadi kemacetan pembayaran kredit
dari pedagang ikan eceran, berakibat pula kemacetan dalam pengembalian dana UED-SP.
Pemberian bantuan UED-SP Buluhcina Mandiri haruslah tepat sasaran tidak boleh
mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan masyarakat. Sesuai dengan prinsip birokrasi
modem, pejabat hams mampu menetralkan imsur subjektif dan kepentingan pribadi. Ikatan impersonal
hams berfUngsi mencegah terjadinya perasaan pribadi yang menurunkan kualitas keputusan rasional.
Transparansi atau keterbukaan pemberian dan bantuan UED-SP cukup dipahami oleh masyarakat.
Program tersebut ditujukan untuk masyarakat ekonomi lemah, yang memiliki usaha untuk dikembangjcan,
dan memiliki agunan. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki agiman dan usaha, sulit
memanfaatkan program ini, karena secara individual tidak memiliki motivasi untuk berkembang, dan
untuk mengembalikan pinjaman. Maka program banyak diman&dcan oleh masyarakat ekonomi tinggi
yang memiliki usaha dan agunan.
Description
Keywords
birokrasi modern, Program UED-SP, off-target