TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

dc.contributor.authorHayati, Masna
dc.date.accessioned2013-07-23T03:46:58Z
dc.date.available2013-07-23T03:46:58Z
dc.date.issued2013-07-23
dc.descriptionPenjabat merupakan pejabat pengganti kepala daerah defenitif ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Penjabat Gubernur ditetapkan oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri sedangkan Penjabat Bupati/Walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur dengan pertimbangan DPRD. Namun usulan Penjabat Bupati/Walikota oleh Gubernur serta Penjabat Gubernur atas usulan Menteri Dalam Negeri yang tidak dibarengi dengan rentang waktu.en_US
dc.description.abstractThe implementation of regional autonomy significantly changed the status and the authority of head regional. Regional laws provide local areas an opportunity to take care of themselves. The governor plays an important roles in the government unfortunately, autonomy did not run smoothly. This position causes several problems such as many head region lodged the legal issues.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4616
dc.language.isoenen_US
dc.subjectlegal consequenciesen_US
dc.subjectActing of head regionalen_US
dc.subjectauthorityen_US
dc.titleTINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAHen_US
dc.typestudent Paper Post Degreeen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Jurnal.pdf
Size:
117.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections