Abstract:
Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergi formulasi
dan implementasi kebijakan desentralisasi seperti apakah yang dapat mengelola
konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 206-2011? Dalam tahun
pertama ini, pertanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah
sebagai berikut: Siapa saja aktor terlibat dalam proses kebijakan itu? Apa tujuan
dan kepentingan masing-masing aktor? Bagaimanakah para aktor mengorganisir
diri dan berkoalisi?,dan apa yang menjadi sumberdaya politik para aktor lokal
tersebut dalam mendapatkan legitimasi? Tahun pertama bertujuan membuat
pemetaan sosial, isu, masalah dan strategi kebijakan.Metode dalam penelitian ini
adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial
secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel
ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber lainnya, dan melakukan
pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikumpul
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political
Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991).
Penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut; pertama, menunjukkan
bahwa ada banyak isu kebijakan sawit yang muncul kepermukaan namun yang
paling menonjol adalah perebutan kendali atas izin perkebunan, konflik
penguasaan lahan, perdebatan pola perkebunanDinamika wacana isu dan masalah
sosial muncul dan dimunculkan oleh aktor yang efektif menanamkan pengaruh
politik dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit.Kendali terhadap para
aktor yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang menjadi
strategi trobosan dalam proses kebijakan perkebunan di Riau kedepan.
Kedua,karena kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi
antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang
menguntungkan dari kebijakan perkebunan.Maka strategi aliansi kelompok
pemerintah dan koalisi actor pemerintah dengan non-pemerintah dapat dilakukan
dengan mendesentralisasikan proses pengambilan keptusan, mendemokrasikan
politik local,kearifan local,dan konpensasi ekonomi
