Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I di Riau 2006-2011

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergi formulasi dan implementasi kebijakan desentralisasi seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 206-2011? Dalam tahun pertama ini, pertanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Siapa saja aktor terlibat dalam proses kebijakan itu? Apa tujuan dan kepentingan masing-masing aktor? Bagaimanakah para aktor mengorganisir diri dan berkoalisi?,dan apa yang menjadi sumberdaya politik para aktor lokal tersebut dalam mendapatkan legitimasi? Tahun pertama bertujuan membuat pemetaan sosial, isu, masalah dan strategi kebijakan.Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber lainnya, dan melakukan pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991). Penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut; pertama, menunjukkan bahwa ada banyak isu kebijakan sawit yang muncul kepermukaan namun yang paling menonjol adalah perebutan kendali atas izin perkebunan, konflik penguasaan lahan, perdebatan pola perkebunanDinamika wacana isu dan masalah sosial muncul dan dimunculkan oleh aktor yang efektif menanamkan pengaruh politik dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit.Kendali terhadap para aktor yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang menjadi strategi trobosan dalam proses kebijakan perkebunan di Riau kedepan. Kedua,karena kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari kebijakan perkebunan.Maka strategi aliansi kelompok pemerintah dan koalisi actor pemerintah dengan non-pemerintah dapat dilakukan dengan mendesentralisasikan proses pengambilan keptusan, mendemokrasikan politik local,kearifan local,dan konpensasi ekonomi