LBR-Economic
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Konversi Lahan Dan Dampaknya Di Provinsi Riau(2015-05-04) Mardiana; Lenggogeni, Susi; Chalid, Nursiah; Aqualdo, Nobel; Eriyati; RosyettyKota Pekanbaru memiliki luas wilayah 63,226 km2 dengan kepadatan penduduk tahun 2013 mencapai 15.034 orang /km2. Hal ini akan berdampak pada aspek kehidupan yang luas dan pembangunan. Tuntutan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan dan lahan akan semakin meningkat. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah luas lahan cenderung tetap, sementara itu pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga rasio manusia dibandingkan dengan luas lahan nilainya lebih besar. Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat ditandai dengan semakin meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan sosial ekonomi yang berlangsung, seperti semakin banyaknya pusat-pusat pelayananjasa, sector ekonomi, industri, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan ditunjang dengan akses jalan yang semakin baik. Hal tersebut terkait dengan pertambahan penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya yakni dari tahun 1990 sebanyak 398.694 orang dan meningkat sampai dengan 950.571 orang pada tahun 2013.Item Efektivitas Anggaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Riau Ketua Labor Akuntansi Sektor Publik(2015-04-22) Rasuli, Muhammad; Azlina, Nur; Agusti, RestuPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh gaya kepemimpinan, penyempurnaan sistem administrasi, komitmen seluruh komponen organisasi, kecukupan sumber daya, dan sistem reward punishment terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat eselon II, III dan IV Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, variabel penyempurnaan sistem administrasi dan komitmen dari seluruh komponen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, sedangkan gaya kepemimpinan, kecukupan sumber daya, dan sistem reward punishment tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerjaItem Good Corvorate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba Dan Nilai Perusahaan(2015-04-16) Desmiyawati; Yusralaini; Rofika; JulitaPenelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan Good Corporate Governance (GCG) diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini terdiri dari tiga (3) kegiatan. Kegiatan satu (1) bertujuan memberi bukti empiris pengaruh GCG terhadap hubungan manajemen laba dan nilai perusahaan. Sampel penelitian adalah perusahaan yang tergabung dalam sub sektor industri Food and Beverage. Hasil penelitian berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan kualitas audit terhadap hubungan manajemen laba dan nilai perusahaan. Tetapi penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Kegiatan dua (2) bertujuan memberi bukti empiris pengarug GCG dan Corporate Social Resposibility (CSR) terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian adalah perusahaan yang tergabung dalam sub sektor industri Food and Beverage. Hasil penelitian berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan CSR terhadap nilai perusahaan. Tetapi penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Kegiatan tiga (3) bertujuan memberi bukti empiris pengaruh GCG dan monitoring blockholder terhadap manajemen laba. Sampel penelitian adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor industri manufaktur. Hasil penelitian berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan komisaris independen, komite audit dan CEO duality terhadap manajemen laba. Tetapi penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan blockholder terhadap manajemen laba.Item Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(2015-04-13) Darlis, Edfan; Hariyani, Eka; Sumolang, Jerry Hans; Kamaliah; Nurfajrin, Anita; Savitri, Enni; Rafiq, AinurPenelitian ini bertujuan menguji adanya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manajemen laba diukur dengan corporate governance, investment opportunity set, struktur modal, siklus hidup, asimetri informasi, struktur aset perusahaan dan besarnya faktor-faktor diatas mempengaruhi manajemen laba. Kegiatan satu bertujuan memberi bukti empiris adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Sampel ada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, investment oppportunity set sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, investment oppportunity set mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Kegiatan dua bertujuan menguji pengaruh leevrage, pertumbuhan penjuaan, dan umur perusahaan mempengaruhi manajemen laba. Sampel adalah perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Data diolah dengan analisis regresi linier berganda. Dari tiga hipotesis yang diajukan penelitian ini, variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kegiatan tiga bertujuan menguji efek moderasi goal difficulty, Goal Specificity dan Task Uncertainty terhadap hubungan sistem pengukuran kinerja terintegrasi dengan kinerja manajerial. Sampel perusahaan ini adalah perusahaan jasa meliputi telekomunikasi, jasa keuangan, hotel serta perusahaan manufaktur. Dengan menggunakan model regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya efek moderasi Goal Difficulty, Goal Specificity dan Task Uncertainty terhadap hubungan sistem pengukuran kinerja terintegrasi dengan kinerja manajerial.Item Analisis Perkembangan Tingkat Penggunaan dan Perputaran Uang Serta Pola Pembentukan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Penyumbang Inflasi Pasar Tradisional.(2015-04-11) Mayes, AnthonyAnalisis pola pembentukan harga barang kebutuhan pokok penyumbang inflasi pasar tradisional Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembentukan harga barang kebutuhan pokok penyumbang inflasi di pasar tradisional pada saat pasokan normal, banyak, serta sedikit. Pola penentuan harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Dumai, sangat dipengaruhi oleh pasokan barang kebutuhan pokok yang berasal dari produsen atau pengepul di pasar tradisional. Faktor yang dominan dalam penetapan harga jual oleh pedagang tradisional berdasarkan harga pasar tertinggi di pasar tradisional setempat dan harga dari pesaing/penjual lainnya.Item DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS REGIONAL KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU(2014-02-21) Mardiana; Basri, Syafril; Taryono; Syapsan; Setiawan, Deny; sari, LapetiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas antara daerah di Provinsi Riau, mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap sumber disparitas antara daerah di Provinsi Riau, Merumuskan kebijakan yang harus ditempuh untuk mengurangi disparitas antara daearah di Provinsi Riau berkaitan dengan desentralisasi fiskal. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 12 wilayah yaitu 2 kota dan 10 kabupaten. Metode analisis siklus kemajuan ekonomi digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi Riau dan nisbah pendapatan per kapita wilayah dengan pendapatan per kapita Riau. Selanjutnya untuk mengetahui ketimpangan digunakan Indeks variasi Williamson merupakan indikator utama dan juga memperhatikan indikator Theil T sebagai indikator menguraikan disparitas spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah bukan penerima dana bagi hasil minyak dan gas cenderung lebih maju dengan pertumbuhan dan rata-rata pendapatan tinggi. Setelah adanya desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan antar daerah di Riau menurun hingga tahun 2006, dan kembali meningkat hingga tahun 2009. Tahun 2010 disparitas kembali mengalami penurunan. Sumber disparitas terutama karena adanya ketimpangan pendapatan di antara daerah di dalam satu kelompok, bukan karena ketimpangan pendapatan antara kelompok daerah penerima DBH migas dengan kelompok bukan penerima. Koefisien disparitas terbesar bersumber dari ketimpangan pendapatan antara daerah-daerah di dalam kelompok penerima DBH migaItem POTENSI SUMBER DAYA PERKEBUNAN SAWIT DI RIAU (BACKWARD – FORWARD LINKED)(2013-06-03) Kadir, Hainim; Eriyati; Rosyeti; Yani Iyan, Rita; Yusuf, Yusbar; Lenggogeni, Susi; SyapsanStudi ini terfokus pada peranan perkebunan terhadap kesempatan kerja dikabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskritive kwantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit membuka peluang kerja yang cukup besar. Disisi lain pengangguran terbuka dikabupaten Rokan Hulu juga besar. Ternyata kesempatan kerja yang ada lebih banyak diisi ol eh tenaga kerja dariluar kabupaten Rokan Hulu, terutama kesempatan kerja yang ada diperusahaan yang bergerak diperkebunan kelapa sawit.Pada perkebunan rakyat tenaga kerja sebagian besar diisi oleh tenaga kerja keluarga dan sebagian diisi oleh tenaga kerja dari luar.Berdasarkan perkiraan, kedepan kekurangan tenaga kerja ini akan semakin besar hampir pada semua kegiatan yang ada diperkebunan kelapa sawit.Item Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkalis(2013-04-16) Hendriani, Susi; Machasin; Marzolina; Lestari Garnasih, Raden; Rifqi, AhmadPengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan suatu proses membangun dialog, kolaborasi atau kemitraan para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat local. Ciri utamanya adalah menitikberatkan pada kebijakan "endogenous development", mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional, dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan keija baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi.Item Dampak Desentralisasi Eiskal Terhadap Dan Disparitas Regiorial Kerniskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau(2013-04-16) Basri, SyafrilPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas antara daerah di Provinsi Riau, mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap sumber disparitas antara daerah di Provinsi Riau, Merumuskan kebijakan yang harus ditempuh untuk mengurangi disparitas antara daearah di Provinsi Riau berkaitan dengan desentralisasi fiskal. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 12 wilayah yaitu 2 kota dan 10 kabupaten. Metode analisis siklus kemajuan ekonomi digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi Riau dan nisbah pendapatan per kapita wilayah dengan pendapatan per kapita Riau. Selanjutnya untuk mengetahui ketimpangan digunakan Indeks variasi Williamson merupakan indikator utama dan juga memperhatikan indikator Theil T sebagai indikator menguraikan disparitas spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah bukan penerima dana bagi hasil minyak dan gas cenderung lebih maju dengan pertumbuhan dan ratarata pendapatan tinggi. Setelah adanya desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan antar daerah di Riau menurun hingga tahun 2006, dan kembali meningkat hingga tahun 2009. Tahun 2010 disparitas kembali mengalami penurunan. Sumber disparitas terutama karena adanya ketimpangan pendapatan di antara daerah di dalam satu kelompok, bukan karena ketimpangan pendapatan antara kelompok daerah penerima DBH migas dengan kelompok bukan penerima. Koefisien disparitas terbesar bersumber dari ketimpangan pendapatan antara daerah-daerah di dalam kelompok penerima DBH migas