societies

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9127

Browse

Browsing societies by Title

Now showing 1 - 10 of 10
  • No Thumbnail Available
    Item
    FENOMENA SOSIAL ANAK JALANAN PENERBIT ALAF RIAU PEKANBARU 2014
    (2018-01-05) Yoserizal, Yoserizal
    Keterlibatan anak dalam kegiatan produktif di satu sisi adalah bagian dari mekanisme survival keluarga miskin dan bahkan dianggap sebagai proses awal untuk mempersiapkan anak yang mandiri. Namun di sisi lain melibatkan anak dalam kegiatan produktif yang terlalu dini, ternyata juga mengundang banyak resiko dan bahkan acapkali melanggar hak-hak anak. Dengan memaksa anak bekerja dalam jam yang panjang, dan bahkan di sektor yang berbahaya, jelas akan mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Tidak jarang pula terjadi, anak-anak yang berkerja kehidupannya menjadi rentan, rawan dieksploitasi, dan tidak mustahil rawan diperlakukan salah. Kehadiran buku ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap fenomena sosial anak jalanan di Kota Pekanbaru yang bermaksud untuk mengetahui seluk-beluk anak yang terpaksa bekerja. Selain diuraikan tentang perkembangan terakhir data kuantitatif jumlah pekerja anak di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi yang tak kunjung usai, juga akan dilihat identitas anak jalanan yang tertuang dalam profil kehidupan mereka. Satu hal penting dicatat bahwa program apapun yang akan dilakukan dan pendekatan apa yang dipilih, modal awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap empati dan komitmen yang benar-benar tulus dari kita semua. Tanpa dilandasi dan dipandu oleh kedua hal ini, maka jangan heran jika nasib anak jalanan tidak akan pernah terselesaikan sampai keakarakarnya. Bagaimanapun anak-anak jalanan adalah anak-anak kita sendiri, dan mereka berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyonsong masa depan mereka secara lebih baik.
  • No Thumbnail Available
    Item
    INDEKS KEMISKINAN MANUSIA
    (2018-01-05) Yoserizal, Yoserizal
    UPAYA penanggulangan kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah selama ini. Tidak sedikit dana telah dikucurkan, dan cukup banyak program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan. Tetapi akibat situasi krisis yang berkepanjangan, dan kurang maksimalnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanganan kemiskinan, maka berbagai upaya yang telah dilakukan belum menujukan hasil yang maksimal. Secara faktual, yang disebut kemiskinan sendiri sebetulnya memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan pokok lainnya, kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Dalam rangka memetakan kondisi kemiskinan yang lebih akurat, disadari bahwa pemerintah perlu menyusun dan mengembangkan indikator baru untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi kemiskinan. Dalam hal ini, salah satu indikator yang dinilai representatif untuk memetakan kondisi kemiskinan adalah melalui pengukuran Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Buku ini pada dasarnya bermaksud memetakan kondisi IKM dengan mengambil fokus kajian di Kabupaten Rokan Hilir. Secara langsung buku ini sekaligus mengkaji efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Kemudian merumuskan agenda serta program aksi ke depan dengan harapan dapat mempercepat proses pengentasan masyarakat miskin
  • No Thumbnail Available
    Item
    INTEGRASI SOSIAL & KONFLIK HORIZONTAL Studi pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
    (2018-01-05) Yoserizal, Yoserizal
    Sejak Tahun 1946 terjadi enam kali pertikaian antara anggota kelompok komunitas di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu tiga kali antara anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Cina (Tionghoa) yang terjadi pada beberapa kawasan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di Kota Bagan Siapi-Api dan Bagan Batu, dua kali antara komunitas Melayu dengan komunitas Batak yang terjadi di Kota Bagan Siapi-Api dan Bagan Batu. Sementara terjadi satu kali antara anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Bugis yang berlangsung di Bagan Siapi-Api. Atas hal yang demikian, maka perlu mengidentifikasi bentukbentuk konflik horizontal yang pernah terjadi dan memahami / memetakan potensi konflik yang berpeluang timbul kembali dalam masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir serta mempelajari faktor-faktor penyebab timbulnya gejala konflik horizontal tersebut. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi terjalinnya wahana komunikasi antar etnis di Kabupaten Rokan Hilir dalam pergaulan sosial yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu dapat pula terumuskannya bahanbahan yang dapat dijadikan sebagai usulan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBASMIAN KEMISKINAN
    (2014-12) Tantoro, Swis
    Wacana kemiskinan di Indonesia tetapmenjadiwacana yangmenarik untukdibincangkandandicarikanpenyelesaiannya.Kemiskinantelahmenjadi masalah yang kronik kerana berkaitan dengan jurang pemisah dan pe- ngangguran. Jadipemecahannya punharus berkaitandanmenyeluruhdengan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Pelbagai persoalan kemiskinanmas- yarakat memang menarik untuk dilihat daripada pelbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik.Aspek sosial utamanya akibat terbatasnya hubungan sosialdan penguasaanmaklumat.Aspek ekonomi akan kelihatan pada terbatasnya pemilikanalat pengeluaran, upahkecil, kuasa tawar rendah, tabungannihil, lemahmenjangkapeluang
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA
    (2018-01-05) Yoserizal, Yoserizal
    Ketergantungan masyarakat pedesaan, dalam hal pembangunan merupakan akibat dari proses interaksi faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mendasari munculnya negara sebagai satu kekuatan yang dominan. Hal ini menyebabkan aparat negara merasa mempunyai wewenang untuk secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program pada tingkat desa. Inisiatif pembangunan pedesaan tetap ada pada tangan negara dan aparatnya. Kepala desa dan aparatnya masih tetap menjadi entree point yang utama bagi masuknya semua program pembangunan pedesaan. Pada umumnya desa tidak mempunyai program pembangunan sendiri. Selama ini pembangunan desa yang dilakukan mengikuti program pembangunan kabupaten, bukan menurut pembangunan desa. Tegasnya pembangunan desa tetap diskenariokan oleh orang luar desa, baik pihak kabupaten, provinsi dan pusat. Hal ini akan membawa dampak berupa tidak terjadinya kesinambungan pembangunan (sustainability), tidak demokratis karena sebagian besar unsur masyarakat tidak diikutsertakan, tidak transparan karena masyarakat tidak tahumenahu tentang apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya tidak dapat dipertangungjawabkan (accountability). Dengan memiliki 12 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 209 desa, Kabupaten Kuantan Singingi sedang melaksanakan otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun untuk melaksanakan otonomi desa tersebut kendala yang dihadapi cukup banyak, antara lain kemampuan dan pengalaman aparatur desa masih sangat rendah dan terbatasnya infrastruktur ke dan di desa. Berkenaan dengan fenomena di atas, kajian terhadap kesiapan aparatur desa dalam mempersiapkan peren-canaan desa menyosong era otonomi desa sangat perlu dilakukan. Buku ini memaparkan kesiapan desa dalam menghadapi otonomi desa dengan mengambil studi di Kabupaten Kuantan Singingi yang ber tujuan untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan aparatur desa dan kelembagaannya dalam melaksanakan otonomi desa ser ta untuk mengetahui perencanaan apa saja yang dirancang aparatur desa dan kelembagaannya dalam menerima intervensi dari luar, baik berupa uang, prosedur, maupun metode pemberdayaannya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu (Studi di Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau)
    (2018-10-01) Sidiq, Rd. Siti Sofro
    Pengembangan kepariwisataan menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Peme-rintah Provinsi Riau. Kepariwisataan memiliki peranan penting da-lam revitalisasi budaya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi ba-ngsa, karena itu dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri ke-hidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Di setiap negara, pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional dan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi.1 Melalui pariwisata pemerintah berusaha untuk menambah peng-hasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara. Karena itu, wajar kiranya bila pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau pada khususnya perlu ditingkatkan
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERMBERDAYAAN BERBASIS MODAL SOSIAL
    (2019-10) Sidiq, Rd. Siti Sofro
    Pemberdayaanmerupakanprosesdariketidakadilanmenuju keadilan yang bisa disebut dengan berdaya. Pemberdayaanmempunyai makna “berdaya” ataumemperoleh kekuatan/kemampuan dari suatu komunitas.Menurut Chamber (1995), pemberdayaanmasyarakat adalahkonseppembanguanekonomiyangmerangkumnilai-nilaimasyarakat untukmembangunparadigma baru dalampembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowerment and sustainable. Oleh karena itu, pemberdayaanmerupakan satumodel yang menggabungkankebutuhandasar (basic need)dengankebutuhanbersama untumencapai satu kesejahteraan bersama (welfare). Pemberdayaanmasyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalampembangunan, banyak berkembang dalamberbagai literatur danpemikiranwalaupunkenyataannyabelumsecaramaksimal dalamimplementasinya. Pembangunandanpemberdayaanmasyarakat merupakan halbanyak dibicarakanmasyarakat karena terkait dengan kemajuandanperubahanbangsa inike depanapalagiapabila dikaitkan denganskillmasyarakat yangmasihkurang akan sangatmenghambat pertumbuhanekonomi itu sendiri.Sumodiningrat (2000)mengatakan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat.Pemberdayaan yangkitamaksud adalahmemberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri.Barangkali istilah yangpalingtepat adalah “energize”ataukatakanmemberi “energi”.Pemberdayaanadalahpemberian energi agar yang bersangkutanmampu untuk bergerak secara mandiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR
    (2019-09-01) Sidiq, Rd. Siti Sofro
    Pengertian yang sederhana tentang sosiologi seperti di atas tampak dalambeberapa batasantentang sosiologi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Seperti yang diungkapkan oleh Ogburn dan Nimkoff (1962:9) bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosialdan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Roucek dan Warren (1995:3) mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antaramanusia dalamkelompok- kelompok. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang sis- tematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubu- ngannya denganmanusia-manusia lainnya yang secaraumumdisebut masyarakat. Sosiologi disisi lain sebagai ilmu yang membicarakan tentang aspek-aspek kemasyarakatan. Ilmu sosiologi digunakanuntuk masyarakat itu sendiri dan diciptakan olehmasyarakat demi terjalin- nya hubungan yang harmonis antara satu anggotamasyarakat dengan yang lainnya
  • No Thumbnail Available
    Item
    STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
    (2018-01-05) Yoserizal, Yoserizal
    Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebuah proyek kemanusiaan yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disepakati oleh 189 negara, termasuk Indonesia untuk mulai dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai 2015. MDGs merupakan sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk oleh para perwakilan tidak hanya negara kaya, melainkan juga negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dengan menandatangani deklarasi yang disebut sebagai Milenium Declaration. Milenium Declaration mengandung delapan point yang harus dicapai sebelum tahun 2015. Kedelapan tujuan tersebut, yakni penghapusan kemiskinan (eradicate extreme poverty and hunger), pendidikan untuk semua (achieve universal primary education), persamaan gender (promote gender Equality and empower women), perlawanan terhadap penyakit (Combat HIV-AIDS, malaria and other diseases), penurunan angka kematian anak (reduce child mortality), peningkatan kesehatan ibu (improve maternal health), pelestarian lingkungan hidup (ensure environmental sustainability), dan kerjasama global (Develop A Global Partnership For Development). Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang komit mendukung pencapaian MDGs di Indonesia. Dilihat dari delapan point Milenium Declaration, Riau terkendala dengan permasalahan kesehatan. Identifikasi terhadap permasalahan terebut antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, rendahnya kualitas gizi balita, perilaku hidup masyarakat yang kurang mejalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sarana sanitasi yang kurang mendukung, serta terbatasnya tenaga kesehatan yang tersebar tidak merata. Ke semua hal tersebut ditunjang pula oleh kondisi daerah yang berada secara geografis pada dataran rendah yang berawa menyebabkan kondisi lingkungan hidup masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang mampu mendukung PHBS. Buku ini mencoba merumuskan strategi kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang seharusnya dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan tujuan Millenium Development Goals (MDG’s). Kerangka berpikirnya berangkat dari analisis program bidang kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.
  • No Thumbnail Available
    Item
    STUDI KELAYAKAN PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU AKIT DIDUSUN BANDARAYA DESA SOKOP KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN MERANTI PROVINSI RIAU
    (UR Press, 2012-10-01) Sidiq, Rd. Siti Sofro
    Wilayah Dusun Bandaraya Desa Sokop Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepualauan Meranti, dinilai layak untuk pemberdayaan karena hasil penilaian termasuk kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan skor 110. Tidak tersedianya sarana dan prasarana, yaitu sarana pendidikan, agama, kesehatan, perekonomian, sehingga usia anak sekolah rata-rata tidak sekolah dan orang tua buta huruf. Rata-rata sekitar 80% tidak mempunyai lahan tempat tinggal (tanah numpang). Mata pencaharian hanya dari lingkungan setempat dan hasilnya belum bisa dipasarkan ketempat lain, karena keterbatasan trsansportasi. Potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi alam dan kemampuang masing-masing warga, belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum terkoordinir dengan baik, belum terhimpun. Warga mempunyai kemampuan yang perlu ada pengarahan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan kearah kemandirian, sehingga berhasil diperlukan adanya kerjasama antara intansi terkait dengan warganya.