Browsing by Author "Tjarsono, Idjang"

Now showing 1 - 8 of 8
  • No Thumbnail Available
    Item
    DINAMIKA PARTAI POLITIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN DI PROVINSI RIAU
    (2014-05-20) Waluyo, Tri Joko; Tjarsono, Idjang
    Penelitian tentang kehidupan partai politik di desa/kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 bertujuan mendeskripsikan wilayah pemilihan umum kelurahan Air Tiris, mendeskripsikan Partai Persatuan Pembangunan dan menjelaskan faktor-faktor pengaruh perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004, dan 2009. Teori yang mengulas pengaruh kepercayaan keagamaan, identifikasi partai, dan kepemimpinan digunakan untuk menganalisis perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009, yang cenderung mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dua factor utama yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997,1999, 2004 dan 2009 di desa/kelurahan Air Tiris, yaitu : pertama, melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum, dan kedua, dominasi elit politik.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kerjasama Greenpeace Dan Tiongkok Dalam Menangani Pencemaran Limbah Beracun
    (wahyu sari yeni, 2019-07-29) Tjarsono, Idjang; Waluyo, Tri Joko
    This research is a contemporer study that provides an analysis of the toxic waste problem in China through the implementation of cooperation between Greenpeace and China to promote the Detox Campaign Program. This research uses a conceptual foundation, by applying the role concept of program implementation to see how big its influence is in tackling toxic waste in China by focusing on a particular region. Supported by role theory, pluralist perspective and international organization's analysis level, as well as the concept of enviromentalism. The concept leads to qualitative methods and literature study as a source of information. Some of Greenpeace and China's efforts to solve the above problems are with Advokasi, Monitoring, Research, Communications and Evaluation on Yangtze river in Ningbo Province, Pearl River in Zhongshan Province. So far these efforts have given good results to the Chinese Government and public awareness for good behavioral changes to the environment.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pencegahan Perdagangan Perempuan Di Wilayah Riau Pesisir (studi kasus : di desa rupat utara kecamatan rupat Kab. Nengkalis)
    (wahyu sari yeni, 2019-03-21) Waluyo, Tri Joko; Tjarsono, Idjang; Fachri, Yuli; Suyastri, Cifebrima
    Perdagangan orang bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak akhir abad kesembilan belas perdagangan orang sudah menjadi persoalan internasional. Konsep mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang masih menjadi diskusi yang terus berlangsung. Mengulas konsep perdagangan orang memang menjadi hal yang cukup penting, tetapi yang lebih mendasar untuk diselesaikan adalah perempuan yang menjadi korban perdagangan tersebut.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERAN AKTOR LOKAL DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DI INDONESIA
    (2014-02-11) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Fachri, Yuli; Tjarsono, Idjang
    Hubungan antata bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan htrbungan internasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang memiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi wanga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama internasional juga menjadi otoritas atau hak negara. Tidak heran bila dalam sejarah perkembangan hubungan internasional, teori-teori yang menjelaskan pola, model, perilaku serta sistem yang terjadi selalui dihubungkaitkan dengan kemampuan sebuah negara. Walaupun dalam praiktikny4 peran-peran aktor di luar negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia, akan tetapi aktor non negara tersebut bertindak selalu atas pengetahuan dan kontrol negara melalui berbagai produk perundang-undangan dan aturan lainnya. Belakangan ini peran negara belakangan cenderung berbagi dengan aktor-aktor non Negara, termasuk di tingkap lokal. Aktor negara selain memberikan peluang kepada aktor bukan negara untuk terlibat aktif,juga karena peran-peran yang diberikan tersebutjuga akan. mendukung spirit kerjasama antarbangsa yang selama ini dijalankan negara. Dengan demikian, adanya desentralisasi peran ini akan memudahkan dan meringankan pekerjaan negara yang semakin kompleks. Aktor-aktor non negara yang diakui dalam percaturan politik internasional seperti organisasi intemasional, individu, perusahaan multi nasional, kelompok pemberontak, dan lembaga swadaya masyarakat, kini juga merambah kepada aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta daerah
  • No Thumbnail Available
    Item
    Peran Aktor Lokal Dalam Kerjasama Intemasional di Indonesia
    (2013-04-17) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Tjarsono, Idjang; Fachri, Yuli
    Hubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan hubungan intemasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang liaemiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin keijasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi waraga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama intemasional juga menjadi otoritas atau hak negara.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Peran Epistemic Community Mendorong As Untuk Menandatangi Persetujuan Pembatasan Penggunaan Nuklir Pasca Perang Dingin
    (wahyu sari yeni, 2019-03-21) Suyastri, Cifebrima; Tjarsono, Idjang
    Penelitian ini melihat peran dari epistemic community dalam mendorong Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dalam pembatasan penggunaan nuklir pasca perang dingin, karena pengakuan untuk epistemic community bukan hanya berdasarkan sharing dari kriteria epistemik, tetapi juga atas dedikasi aktif dari para ahli yang diakui secara kolektif dan kemampuan mereka untuk come up dengan usulan-usulan dan argumen-argumen baru tentang arms controllers dan itu dapat dimantapkan dengan mengutarakannya kepada policy makers yang notabene mempunyai kekuatan teknologi, millitary superiority dan “victory” in nuclear war. Epistemic community ini telah melakukan berbagai macam upaya untuk meyakinkan pemerintah nasional Amerika Serikat dimana epistemic community menyatakan bahwa melakukan pengembangan tehnologi nuklir yang berlebihan dan perlombaan senjata nuklir yang terus meningkat, menimbulkan dampak-dampak negative diantaranya dalam bidang militer, ekonomi, politik. Tiga penyebab utama yang akan menimbulkan kehancuran paling besar di sekitar daerah ledakan nuklir, yaitu hempasan, panas, dan radiasi. Bahaya dari penyebaran nuklir dapat dirumuskan sebesar r = N2, dimana r menunjukkan pada risiko akan timbulnya perang nuklir, sedangkan N menunjukkan jumlah negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir. Epistemic community dalam batas-batas tertentu telah berhasil memunculkan ide, gagasan, persepsi yang dapat diterima oleh pemerintah Amerika Serikat, yang pada akhirnya membawa mereka untuk sampai pada suatu keputusan yang setuju menandatangani persetujuan pembatasan persenjataan strategis (khususnya dalam hal senjata nuklir). Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor di dalam mendorong kerjasama tersebut.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau)
    (2016-01-07) Tjarsono, Idjang; Prayuda, Rendi
    Wilayah perbatasan merupakan salah satu cermin dari wilayah terdepan sebuah negara yang merupakan tampak depan dari sebuah negara dari negara lainnya. Selama ini pandangan dan paradigma terhadap wilayah perbatasan dijadikan sebagai wilayah pulau terluar, akan tetapi sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah membuat sebuah terobosan dengan perubahan paradigma terhadap wilayah perbatasan dari wilayah pulau terluar menjadi wilayah pulau terdepan negara Indonesia. Sehingga dengan perubahan paradigma tersebut harus ada perubahan cara dan proses pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskripti dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan (studi kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau). Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, yang dalam hal ini adalah peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga mampu menciptakan wilayah perbatasan yang tidak mengalami ketergantungan kepada wilayah negara tetangga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya secara khusus menemukan mengenai formulasi kebijakan yang bisa mempercepat proses pembangunan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
  • No Thumbnail Available
    Item
    STRATEGI KEAMANAN DALAM PARADIGMA REALIS
    (2014-05-20) Tjarsono, Idjang
    Tulisan ini bertolak dari perspektif realis dalam usaha menjelaskan suatu strategi keamanan. Topik pembahasan mengarah kepada permasalahan; perang, konsep keamanan dan doktrin perang. Berdasarkan paradigma realis, penulis ingin melihat respon Amerika Serikat terhadap masalah keamanan dan terorism serta kondisi eskalasi keamanan dunia. Dalam melengkapi kajian tulisan ini penulis juga menggunakan perspektif alternatif yakni perspektif marxis dan neo marxis sebagai pelengkap. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Paradigma realis dilihat sangat efektif dalam menyelesaikan masalah keamanan atau konflik dari sisi waktu tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan inti masalah