Browsing by Author "Salam, Noor Efni"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Komunikasi Pariwisata Budaya Dalam Mempromosikan City Branding “Siak The Truly Malay” Kabupaten Siak Sri Indrapura(wahyu sari yeni, 2019-07-29) Salam, Noor Efni; Nurjanah, NurjanahKabupaten Siak dikenal dengan slogan Siak the Truly Malay, karena daerah ini merupakan wilayah berbasis budaya Melayu, bahkan sudah berhak memegang hak cipta atas branding Siak the Truly Malay, paten atas branding tersebut sudah terdaftar sejak 27/4/2017. Berdasarkan kenyataan itulah masyarakat Siak akhir-akhir ini bersemangat untuk mempromosikan city branding Siak the Truly Malay-nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali, menemukan, dan mendeskripsikankan berbagai promosi yang digalakan mereka terkait dengan wisata budaya ini. Metode penelitian bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Siak 1) menjaga dan melestarikan situs-situs sejarah Melayu yang menjadi icon Kabupaten Siak, 2) memberdayakan dan meningkakan ekonomi kreatif yang mengarah kepada city creative, 3) menyelenggarakan berbagai event budaya yang menjadi agenda tahunan, 4) memaksimalkan berbagai saluran komunikasi, seperti situs-situs online, media elektornik, koran lokal dan berbagai publikasi lainnya, 5) memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasana terutama infrastruktur dan elektrisasi, dan 6) meningkatkan kerjasama dengan stakehldersItem MODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS(Elfitra, 2019-10) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Salam, Noor Efni; Yohana, NovaKerusakan hutan magrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau Bengkalis sudah cukup mengkhawatirkan. Kerusakan ini disebabkan tingginya eksploitasi hutan mangrove tersebut sebagai bahan baku arang, cerocok dan kayu bakar bahkan diseludupkan ke Malaysia. Hutan bakau yang terus berkurang ini mempercepat abrasi. Hutan bakau yang rusak mempengaruhi ekosistem yang lain seperti berkurangnya hasil laut para nelayan. Mengatasi masalah ini pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi dan membentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan ekowisata mangrove. Ekowisata merupakan wisata berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perencanaan komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove di Pulau Bengkalis, menjelaskan partisi pasi masyarakat dan model komunikasi lingkungan mengembangkan ekowisata mangrove. Penelitian ini dibedah dengan menggunakan teori-teori komunikasi lingkungan, komunikasi parwisata dan komunikasi pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekowisata ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Pemerintah juga mengatur pengelolaan ekosistem mangrove ini dalam Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam implementasinya perencanaan komunikasinya meliputi: analisis masalah, khalayak dan penentuan tujuan; pemilihan media dan saluran, pengembangan pesan dan produksi media; dan implementasi program dan evaluasi. Sementara itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata hutan bakau masih dalam tahap pembinaan kelompok pengelola belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Shingga partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan hutan mangrove masih rendah. Kelompok Kempas misalnya menjadi contoh dalam menginspirasi kelompok masyarakat lain di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, model komunikasi lingkungan yang dikembangkan dalam mengelola hutan mangrove sebagai tujuan wisata adalah dengan basis musyawarah antar sesama masyarakat dengan melibatkan pemerintah yaitu dinas lingkungan hidup. Keberhasilan komunikasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove harus melibatkan semua stakeholders secara bersinergi atau terintegrasi baik pemerintah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa, pihak perusahaan swasta dan masyarakat itu sendiri.Item MODEL KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU(Elfitra, 2018-10) Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Salam, Noor Efni; Yohana, NovaPembangunan parawisata merupakan sektor ekonomi yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penduduk lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata yang harus dilibatkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembanguan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan dan komunikasi parwisata dalam upaya pembangunan daerah wisata belum melibatkan masyarakat setempat secara maksimal, terutama pembinaan kelompok sadar wisata dan pengembangan produk serta ciri khas daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah berupaya untuk memahami model komunikasi parwisata dalam pembangunan masyarakat pesisir di daerah Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian tersebut akan diungkap dengan menggunakan teori-teori komunikasi parwisata, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan perencanaan dan manajemen komunikasi parwisata digunakan sebagai upaya untuk memahami perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan komunikasi pembangunan parwisata di kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan parwisata dan komunikasinya di Kabupaten Bengkalis secara strategis dibuat oleh pemerintah daerah, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Bengkalis diberikan kewenangan luas untuk mengembangkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masih belum mampu menggerakkan kegiatan parwisata masyarakat. Kegiatan komunikasi parwisata masih belum direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara maksimal. Langkah dan program komunikasi parwisata dilakukan dengan cara memberi pelatihan kepada kelompok sadar wisata, membentuk desa wisata, mengikuti pameran, dan promosi lainnya. Namun kegiatan komunikasi ke masyarakat malah masih belum dapat menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata dan terlibat aktif dalam kegiatan parwisata dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pembangunan destinasi wisata belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, serta manajemen komunikasi parwisata tidak terintegrasi dengan menggunakan konsep pemasaran dan perkembangan teknologi melalui pembentukan destinasi wisata yang smart. Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi kebijakan komunikasi parwisata secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan pada setiap komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk komponen komunikasinya. Pembangunan komunikasi parwisata semesetinya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan jalan penting untuk mewujudkan destinasi wisata yang baik.Item Selembayung: Sejarah Dan Perkembangannya(wahyu sari yeni, 2019-04-08) Salam, Noor EfniKebudayaan daerah adalah bagian integral dari identitas kebudayaan nasional.Oleh karena itu untuk mempertahankan kebudayaan nasional salah satunya juga mempertahankan selembayungdesain perumahan masyarakat melayu Riau sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional yang ada di daerah.Selembayungsebagai personifikasi identitas budaya Melayu Riau akan menjadi masalah jika Pemerintah Provinsi Riau tidak serius melakukan upaya untuk mempertahankan dan melestarikannyasebagai identitas budaya daerah. Dikhawatirkan sebagai konsekeunsinya, selembayungini akan mengalami kepunahan yang berarti orang Melayu akan „kehilangan‟ salah satu bagian identitas budayanyaItem STRATEGI KOMUNIKASI DAN BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU RIAU(2014-05-20) Salam, Noor EfniThis research examined how the identity of Riau Malay culture could be maintained through several strategies. This condition was very important to be notice or be responsible for the community, by considering of Malay culture that dealing with the culture development that increasingly globalized and other social changes. The challenges were in the form of the co-optation culture happening that supported by capitalism and global market forces that led the local cultures (Malay Culture) diminished and eliminated if those were not maintained and preserved. The purpose of this research was to describe the communication practice (action) that had been done by the Riau community in digging / exploring cultural values in order to maintain their identity. Further more, this research also analyzed the various show of ‘force’ that occur in Riau community, relating to identity assertion with culture references and various Malay traditions. In addition, to find a cultural symbol that be the identity of Riau community so it could be maintained for the future to the threat of foreign cultures and globalization. This research used qualitative method that produced descriptive data. The data were collected by deep interview with a number of sources by purposive sampling, observation, documentation study and literature study. The results of this research showed that the strategies of the government that in the form of regulation area had been run although the punishment had not shown up maximum. The strategies that quite effective were the strategy that directing contact to the community and their basic need such as cultural events, tourism and culinary arts as well. Strategies on fashion aspect and Malay traditional building are still problematic until now. The government just can do maximum of defense and continuously do renegotiation in order to get the strategy formula and deal that appropriate with Malay idealism on one side and era demand on the other side