Browsing by Author "Mashur, Dadang"
Now showing 1 - 12 of 12
Results Per Page
Sort Options
Item ANALISIS HUBUNGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR(2013-07-12) Achnes, Sofia; Tua, Harapan; Mashur, Dadang; MayarniManajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang menjelaskan pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu memberikan konstribusi untuk pengembangan organisasi.Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi yang dimanfaatkan bersama dengan sumber daya lainnya dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Peranan sumber daya manusia sangat strategis dan penting sekali dalam pencapaian tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.Karena itu pengelolaan sumber daya manusia ini perlu dilakukan secara efektif.Penempatan sumber daya manusia yang tepat, berarti memberikan kesempatan untuk pengembangan diri, baik itu pengembangan sikap maupun pengembangan keterampilan serta peningkatan melalui pelatihan-pelatihan. Hal ini akan sangat membantu pegawai/ karyawan untuk mencapai tujuan karirnya. Pengembangan sumber daya manusia menurut SP. Siagian (1996) terdiri dari beberapa bentuk penting, yakni pelaksanaan pendidikan dan latihan, pelaksanaan mutasi jabatan dan pelaksanaan promosi jabatan. Ketiga unsur pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan sarana untuk dapat memacu pelaksanaan tugas bagi kepentingan efektivitas organisasi. Sementara itu, prestasi pegawai adalah merupakan salah satu akibat dari terjadinya proses pengembangan sumber daya organisasi. Steer (1985:147) mengatakan bahwa penilaian prestasi kerja seseorang dapat dilihat dari empat unsur penting yakni kemampuan melakukan pekerjaan, tingkat motivasi kerja, hasil kerja yang optimal dan minat dalam melakukan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, melihat tingkat prestasi kerja pegawai serta mencari hubungan kedua variable tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan melakukan pengolahan data skunder dan primer melalui uji tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan dengan sangat baik yang dilihat dari sebanyak 30 responden (60,%) menyatakan bahwa pengembangan SDM berjalan dengan baik. Prestasi kerja ditunjukkan oleh penilaian 31 responden (62%) yang menyatakan bahwa prestasi kerja telah dicapai dengan sangat baik. Tabulasi silang menunjukkan antara pengembangan sumber daya manusia dengan prestasi kerja pegawai memiliki hubungan yang signifikan. Kata kunci: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Motivasi 3. kinerjaItem Efektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Di Kelurahan Sail Kota Pekanbaru(2016-01-05) Sadad, Abdul; Sujianto; Mashur, Dadang; ZulkarnainiTujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Pelayanan kelurahan tergolong dalam jenis pelayanan publik karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat yang dilayani kelurahan. Kepentingan umum yang ada di masyarakat merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik bukanlah suatu sasaran, melainkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan aparat pemerintah di kelurahan sail kota pekanbaru. Mengenai kualitas pelayanan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya ini didasarkan pada 10 indikator yang ada dalam penelitian ini. Ke-10 indikator tersebut adalah indikator kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan kejujuran, serta kenyamanan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang langsung terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpul informasi melalui observasi dan wawancara. Alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa : Catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain yang dianggap perlu. Proses pengumpulan data dalam penelitian meliputi tiga kegiatan (Moleong, 2005). Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. lnilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Umum di Kelurahan Sail yang diberikan kepada masyarakat sudah memuaskan dan sudah memenuhi standar pelayanan minimunItem Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik (Bum) Desa Kabupaten Bengkalis(wahyu sari yeni, 2019-07-29) Rusli, Zaili; Mashur, DadangKebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa). Proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin menghindari government driven yang mudah membuat BUM Desa “layu sebelum berkembang”. Dilain pihak, tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah melakukan transformasi agenda government driven itu ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan salah satu agenda pendirian/ pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum. Keseluruhan agenda kebijakan gerakan usaha ekonomi Desa ini membutuhkan Tradisi Berdesa agar pelaksanaannya nanti di lapangan tetap mengakui, menghormati, dan memulyakan Desa di Kabupaten Bengkalis.Item Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan(2018-04-02) Zulkarnaini, Zulkarnaini; Mashur, DadangIndonesia is a country endowed by God of abundant natural resources. However, due to various consequences, mainly due to human actions and deeds, the natural wealth has experienced such severe degradation. If not immediately anticipated, then such conditions will have a wide impact on the deterioration of quality of human life. This study aims to identify and analyze problems in the legal system in Indonesia related to the protection and management of sustainable natural resources. This study uses a policy statute approach is an approach that is done by observing the legislation related to policy issues studied. The procedure of processing the materials through library research using the card system is to inventory legislation, textbooks, journals, and seminar results paper to obtain materials in accordance with the formulation of the issues to be discussed. The results show that implementation of sustainable natural resource management policies in Indonesia is hampered by limited political will and lack of collaboration between law enforcement agencies, as well as improper implementation of law enforcement procedures. There are also legal loopholes and inconsistencies that hinder successful prosecutions. Policy reforms, strengthening law enforcement agencies, enhancing intergovernmental collaboration, and building awareness of laws and regulations for the wider community, are important steps to address the threat of extinction of existing natural resourcesItem Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis(2016-01-05) Mashur, DadangRealita yang terungkap seputar berhasil atau kurang berhasilnya penerapan kebijakan pembangunan pemerintah tersebut memperkuat indikasi bahwa memposisikan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pada akhirnya, peran aktif masyarakat tersebut dapat terwujud melalui suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat.Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan.Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling popular untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah.Item KAJIAN KEMITRAAN ANTARA KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR(2014-05-20) Mashur, DadangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dengan BPD antara lain Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD; Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa, yang cenderung saling mencurigai; Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa; Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa; Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa; Dalam hubungan kerja organisasional, dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD; BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD; Terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan konsep dari Bell dan Watkins (1996) yang menyebutkan bahwa Partnership atau kemitraan tersebut berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi, yaitu: Kompetisi, Kooperasi, Koordinasi, dan Kolaborasi.Item Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau(wahyu sari yeni, 2019-01-03) Mashur, Dadang; Sujianto, Sujianto; Afrizal, Afrizal; Zulkarnaini, ZulkarnainiThe condition of mangrove forests in Bengkalis Regency is now very alarming, caused by the first due to natural factors namely abrasion caused by waves from the strait and secondly because human factors openly cleared mangrove forests by shrimp farming entrepreneurs who allegedly violated the rules and AMDAL and the exploitation mangrove wood that is cut down illegally for social and economic needs, such as the existence of a charcoal trading business, a shaky wood business, and a firewood business. Utilization and development activities in the Bengkalis Regency mangrove ecosystem continue to be carried out without regard to the concept of sustainable development, then Bengkalis Regency has the potential to lose all of its mangrove forests. For this reason, a forest management policy is needed that can truly guarantee the sustainability of mangrove forests so that future generations can enjoy the environmental services of this mangrove forest. At present there are six policies in the form of laws related to the management of mangrove ecosystems. Then each law has a derivative in the form of a Government Regulation (PP), the next policy is at the level of a particular ministry to implement or coordinate the implementation of the law. Damage starts from low, moderate to severe. This has caused the decline in biodiversity and environmental services of mangrove ecosystems due to changes in land function so as to increase disaster risk. Management of mangrove forests in Bengkalis Regency is currently directed to rehabilitation because of the large number of damaged areas so that if the activity is successful, it is expected to restore its ecological function to provide environmental services for the surrounding community and for communities outside the area. However, these rehabilitation activities cannot ignore economic and social issues related to the presence of the surrounding community.Item Pelaksanaan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis(wahyu sari yeni, 2019-07-29) Mashur, DadangPemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis, menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak secara signifkan atas perubahan iklim tersebut. Terlebih wilayah Bengkalis sebagai salah satu wilayah pesisir sekaligus daerah yang dilewati oleh selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bantan Kebupaten Bengkalis adalah abrasi pantai yang semakin parah setiap tahunnya hampir 30 cm kehilangan luas daratan. Hal ini menjadi ancaman ekosistem pantai dikarenakan kondisi mangrove di sepanjang pantai telah rusak. Kerusakan mangrove tersebut diakibatkan oleh eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat yang ada disekitar untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan. Menyikapi hal ini, pemerintah (pusat dan daerah) melakukan beberapa intervensi kebijakan/ program/ kegiatan. Salah satunya adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu bentuk kegiatan dalam ProKlim adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta menganalisis sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap kegiatan tersebut (ada atau tidak resistensi di tingkat akar rumput). Teori besar yang melingkupi penelitian ini adalah community development. Selanjutnya, secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berasal dari masyarakat di Kecamatan Bantan serta instansi terkait. Teknik pengumpulan data melalui indepth interview, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Bantan telah menyadari bahwa wilayahnya mengalami abrasi yang cukup parah akibat rusaknya ekosistem mangrove dan hantaman gelombang laut dari selat Malaka, untuk itu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah telah melakukan adaptasi dan mitigasi dalam bentuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk melakukan konservasi mangrove, pemanfaatan mangrove non kayu, dan menjadikan kawasan wisata.Item Penerapan Konsep Dynamic Governance Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak(wahyu sari yeni, 2019-07-29) Mayarni, Mayarni; Sujianto, Sujianto; Mashur, DadangPerubahan lingkungan mendorong lahirnya adaptive policy yang bukan hanya merupakan reaksi pasif pada tekanan eksternal tetapi juga pendekatan proaktif pada inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Ide-ide baru juga menghasilkan kebijakan sesuai konteks (adaptive policy) dapat dieksekusi dan menghasilkan dynamic governance. Boon dan Geraldine merumuskan Dynamic Governance sebagai “to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and effektif in achieving the long-term desired outcomes of society. Reformasi administrasi publik memiliki hubungan yang erat dengan konsep dynamic governance, karena reformasi administrasi publik berorientasi pada perubahan di antaranya dalam implementasi kebijakan publik. Dynamic Governance merupakan suatu konsep untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu pemerintahan / organisasi agar tetap hidup (survive) menghadapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu. Organisasi pemerintah / organisasi lainnya tidak boleh statis, keberhasilan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan atau masa lampau tidak menjamin kesuksesan masa depan. Oleh karena itu diperlukan semangat/ dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penerapan konsep dynamic governance di Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sepanjang tahun 2017, sebanyak 24 penghargaan dan prestasi mereka raih baik itu di tingkat Provinsi Riau maupun di tingkat nasional. Dari 24 penghargaan itu, dapat dikatakan setiap bulannya dua penghargaan diraih daerah bekas kerajaan Melayu Islam itu. Berdasarkan prestasi yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai menjadi bukti bahwa penerapan konsep dynamic governance telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan sangat baik.Item POTENSI SOSIAL EKONOMI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN BENGKALIS(2019-11) Mashur, Dadang; Sujianto, Sujianto; Siregar, Sofyan Husein; Putra, Ridwan MandaThe socioeconomic potential of the mangrove ecosystem is huge, as is the mangrove ecosystem in Bengkalis Regency. Mangrove ecosystem is a buffer and has a multifunctional. Physically, mangroves have an important role in protecting the coast from waves, winds, storms, keeping the coastline stable, preventing abrasion and intrusion, accelerating land expansion and protecting river banks and beaches. Ecologically, the mangrove ecosystem acts as a life support system for a variety of aquatic organisms and terrestrial organisms including the place of fish seeds, shrimp and shellfish, habitat for various birds, and other biota, as a nursery ground, feeding ground, and selter area. Socially and economically, mangrove ecosystems are the source of livelihoods of coastal communities including ponds, wood and non-timber forest products. In addition, mangrove ecosystems contribute to controlling global climate through carbon sequestration. This study uses qualitative methods by conducting in-depth interviews or in-depth interviews. The results found that the mangrove ecosystem in Bengkalis Regency has a value of direct use, value of indirect use, value of choice, value of existence and value of potential mangrove resources to be cultivatedItem SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI(2014-05-20) Rusli, Zaili; Mashur, Dadang; Mayarni; Sulistyaningsih, EndangSungai adalah elemen alam sekitar yang penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sungai karena sungai berfungsi sebagai alat pengangkutan dan perhubungan, sumber bekalan air untuk masyarakat dan pertanian. Dengan berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan, kualitas air mulai mengalami kemerosotan apabila berlakunya masalah abrasi, pemendapan dan pencemaran. Pencemaran sungai kuantan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha memelihara dan memulihkan alam sekitar. Pencemaran dan kerusakan sungai dapat disimpulkan kepada factor budaya membuang sampah di sekitar sungai, peternak, dan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) serta penduduk setempat yang tidak menghargai sungai sebagai sumber kehidupan. Penyerahan tanggung jawab penjagaan sungai kepada pemerintah juga menjelaskan secara tidak langsung betapa rendahnya tahap keterlibatan masyarakat dalam usaha pemeliharan sungai. Sikap dan paradigma masyarakat harus diubah terlebih dahulu. Dengan ini barulah segala langkah strategi dan pengurusan terhadap pencemaran sungai member makna dan dapat dilaksanakan karena sebahagian besar masyarakat telah memahami dan berupaya menilai pentingnya kualitas air sungai bagi kehidupanItem Sosialisasi Program Kampung Iklim Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar(wahyu sari yeni, 2019-03-21) Rusli, Zaili; Sujianto, Sujianto; Mashur, Dadang; Zulkarnaini, ZulkarnainiPemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti: (a) Kekeringan, banjir dan longsor, (b) Kegagalan panen, (c) Kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi dan (d) Wabah penyakit malaria dan demam berdarah. Desa Kampung Pinang mempunyai potensi untuk dikembangkan / diberdayakan masyarakatnya melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu Desa Kampung Pinang dapat mengusulkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Program Kampung Iklim dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di lokasi setempat.