1 PENGATURAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 199 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No Thumbnail Available
Date
2013-07-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Regulation of the death penalty in corruption criminal in Indonesia had been
pros and cons. For those who are pros, it’s criminal time the death penalty in
apply considering height the grade who corruption in Indonesia and corruption
also is extraordinary crimes and for cons, regard as the death penalty to
corruptor was eccessive because the death penalty violates human rights.
Regardless of the pros and cons, of some criminal outside special in the criminal
code that regulated about the death penalty, only criminal acts of corruption that
have never applied the death penalty.
Description
Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa
Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal
2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
Keywords
Regulation, criminal act of corruption A, the death penalty