Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)

Simple item page
dc.contributor.authorFachri, Yuli
dc.date.accessioned2016-01-07T04:14:15Z
dc.date.available2016-01-07T04:14:15Z
dc.date.issued2016-01-07
dc.description.abstractSalah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik wilayah perbatasan darat seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mengalami konflik adalah wilayah perbatasan dengan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan konflik yang lazim terjadi di wilayah perbatasan adalah antara Indonesia dan Malaysia terutama terkait klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah perbatasan, sehingga memicu konflik dan konfrontasi antara militer kedua negara di wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi konflik ini menjadi besar pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.en_US
dc.description.sponsorshipSEMINAR NASIONAL Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” Pekanbaru, 17-18 November 2015en_US
dc.identifier.isbn978-602-14576-1-0
dc.identifier.otherwahyu sari yeni
dc.identifier.urihttp://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7728
dc.language.isoenen_US
dc.subjectkebijakanen_US
dc.subjectpemerintahen_US
dc.subjectwilayah perbatasan dan pulau terden_US
dc.titleKebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)en_US
dc.typeUR-Proceedingsen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Yuli Fachri, SH, M.Si.pdf
Size:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
artikel
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

2. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke II Tahun 2015