Kebijakan Pemekaran Daerah Di Provinsi Riau

dc.contributor.authorSujianto
dc.date.accessioned2015-01-22T03:49:58Z
dc.date.available2015-01-22T03:49:58Z
dc.date.issued2015-01-22
dc.description.abstractReformasi sistem administrasi pemerintahan Indonesia yang diawali tahun 1999 dan ditandai dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah berdampak pada pembentukan daerah otonom yang baru. Sejak tahun 1999 hingga 2009 telah terbentuk 216 (termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi dari Menteri Dalam Negeri tahun 2008 jumlah kabupaten/kota sudah mencapai 483, kemudian yang sedang diproses untuk mendapat persetujuan dan penetapan 12 kabupaten/kotaen_US
dc.description.sponsorshipfakultas sosial dan ilmu pemerintahan universitas riauen_US
dc.identifier.otherwahyu sari yeni
dc.identifier.urihttp://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6643
dc.language.isoenen_US
dc.titleKebijakan Pemekaran Daerah Di Provinsi Riauen_US
dc.typeInauguration Speech Professors Riau Universityen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Prof. H. Sujianto, M.SI, P.HD.PDF
Size:
4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
artikel
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: