Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Ued-Sp BuluhCina Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamparr

Abstract

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki 20 daerah kecamatan dan setiap kecamatan memiliki daerah yang masih hams diperhatikan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Propinsi Riau melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP). UED-SP Buluhcina Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD), guna membantu masyarakat miskin untuk pengembangan usaha. Namun demikian masih ditemukan anggota UED-SP yang yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang miskin, atau yang disebut sebagai fenomena off-target. Studi ini mencoba untuk mengamati lebih mendalam bagaimana pelaksanaan program UED-SP dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep teoritis yang melandasi kerangka berpikir dalam studi ini adalah Birokrasi Modem oleh Max Weber, serta Pertukaran Sosial oleh George Homans. Penelitian terhadap UED-SP Mandiri di Buluhcina ini menetapkan sampel secara purposive, dengan memilih 17 orang pemanfaat dana UED-SP, terdiri dari anggota yang lancar dan yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara (kuesioner, catatan lapangan dan dokumentasi), kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan secara kualitatif. Bencana alam dan banjir dialami oleh responden yang bekerja sebagai petani tanaman palawija, seperti sayur, cabe, kacang-kacangan dan sebagainya, juga merupakan penyebab kemacetan program ini. Bencana banjir yang menggenangi tanah kebun yang berada di lokasi rendah, mengakibatkan tanaman gagal panen, dan off-targetpim terjadi. Pemanfaat program yang memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan mengalami off-target disebabkan oleh karena para pedagang eceran yang berjualan di pasar-pasar mengambil barang kepada responden secara kredit, sehingga ketika terjadi kemacetan pembayaran kredit dari pedagang ikan eceran, berakibat pula kemacetan dalam pengembalian dana UED-SP. Pemberian bantuan UED-SP Buluhcina Mandiri haruslah tepat sasaran tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan masyarakat. Sesuai dengan prinsip birokrasi modem, pejabat hams mampu menetralkan imsur subjektif dan kepentingan pribadi. Ikatan impersonal hams berfUngsi mencegah terjadinya perasaan pribadi yang menurunkan kualitas keputusan rasional. Transparansi atau keterbukaan pemberian dan bantuan UED-SP cukup dipahami oleh masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat ekonomi lemah, yang memiliki usaha untuk dikembangjcan, dan memiliki agunan. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki agiman dan usaha, sulit memanfaatkan program ini, karena secara individual tidak memiliki motivasi untuk berkembang, dan untuk mengembalikan pinjaman. Maka program banyak diman&dcan oleh masyarakat ekonomi tinggi yang memiliki usaha dan agunan.