Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang berpotensi untuk dijadikan BUMDes dan ditindaklanjuti melalui kegiatan revitalisasi pemberdayaan kelembagaan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik penelitian merupakan penggabungan dari survey, dan kaji tindak (Action research) melalui pendekatan partisipasi masyarakat desa (Rural Community Participatory Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Profil Kelembagaan Desa, Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok-kelompok Lokal yang berpotensi untuk merevitalisasi BUMDes dilihat dari Persepsi Responden Terhadap Kelembagaan Desa, Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok-kelompok Lokal: (1) Persepsi Responden Terhadap Pemerintahan Desa ternyata 64,44 persen Pemerintahan Desa telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat.; (2) Persepsi Responden Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) ternyata 65,19 persen Badan Perwakilan Desa (BPD) telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat; (3) Persepsi Responden Terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Perencanaan Masyarakat (LPM) ternyata 48,89 persen LKMD/LPM telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat; (4) Persepsi Responden terhadap Lembaga Keuangan Desa (LKD) ternyata 23,70 persen Lembaga Keuangan Desa (LKD) telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat; (5) Persepsi Responden Terhadap Kelompok Tani ternyata 65,93 persen Kelompok Tani telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat; (6) Persepsi Responden Terhadap Kelompok Keagamaan ternyata 57,78 persen Kelompok Keagamaan telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewadahi kepentingan masyarakat; Kedua, Model BUMDes yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi harapan masyarakat dan kajian teoritis untuk keberlangsungan usaha dan transparanasi pertanggungjawaban publik berbentuk Perseoran Terbatas (PT) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut: (1). 55 persen saham milik Pemerintah Desa; (2). 30 persen saham milik Pemerintah Kabupaten; dan (3). 15 persen saham milik swasta.
