Abstract:
Constitutional Court as may be authorized by the Constitution of the Republic of
Indonesia Year 1945 to conduct a judicial review of a decision issued quite
phenomenal and raises the pros and cons in the community. Any phrase that raises
multiple interpretations of decision making in this case the government has not
issued a religious ministry as a government regulation to reinforce the regulations
implementing the decision issued by the Constitutional Court.
Description:
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang
mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi dalam hal ini memiliki dua pokok pertimbangan hukum.
Pertama, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan
perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai
makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Pokok
pertimbangan hukum yang kedua adalah permasalahan hukum mengenai
anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum
(legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”.
