Browsing by Author "Handoko, Tito"
Now showing 1 - 6 of 6
Results Per Page
Sort Options
Item Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar(wahyu sari yeni, 2019-03-11) Sadad, Abdul; Handoko, TitoKondisi administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sungguh memperihatikan. Kondisi ini disebabkan oleh lingkungan yang sangat hirarkis, birokratis, terikat oleh political authority, dan kering akan inovasi dan kreatifitas. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal. Alasan pemekaran kecamatan ini dirasa perlu. Selain menginginkan adanya perbaikan peningkatan efektifitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering difokuskan ke ibukota kecamatan saja dan desa-desa di sekitar ibukota Kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di desa-desa lainnya. Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif, mengungkap dan menganalis bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yakni tentang Dampak Pemekaran Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dimana peneliti menyimpulkan bahwa ternyata pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Item Horizontal Conflict and Social Relations of Rural Society(2016-11-07) Tinov, M. Y. Tiyas; Handoko, TitoThis study aims to determine the model of land dispute resolution and to know the policy that relate directly to land dispute that integrates the public interest (local and host society) with the government. The usefulness of the starting point of the horizontal ownership of land resource conflicts between local and host society (society of transmigrants) are brought from various regions in Java since 1986, especially in the village of Transmigration Sungai Golang District of Kelayang Indragiri Hulu Region. Ownership of land resources conflict as a result of violation of territorial boundaries and the violation of the rights of local society (communal land) during the New Order governmentItem Horizontal Conflict and Social Relations of Rural Society(2015-01-29) Tinov, Muhammad Y Tiyas; Handoko, TitoThis study aims to determine the model of land dispute resolution and to know the policy that relate directly to land dispute that Integrates the public interest (local and mst society) with the government The usefulness of the startinq point of the horizontal ownershiP of land resource conflicts between local and host soc1etv (societv of transmiqrants) are brouqht from various reqions in Java since 1986 espec1allv in the villaqe of Transmiqrat1on Sumai Golanq OistriC! of Kelavanq lndraq1rr Hulu Req1on OwnershiP of land resources conflict as a result of v1olat1on of terntonal txJ undanes and the v1olat1on of the r1ghts of local society (communal land) during the New Order governmentItem KONFLIK HORIZONTAL DAN RELASI SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU(2014-05-20) Tinov, M. Y. Tiyas; Ishak; Handoko, TitoStudi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lahan dan atau Model Kebijakan yang berhubungan langsung dengan sengketa tanah atau lahan yang mengintegrasikan kepentingan rakyat (masyarakat lokal dan tempatan) dengan pemerintah. Kegunaan tersebut bertitik tolak dari konflik horizontal kepemilikan sumberdaya lahan antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan (masyarakat transmigran) yang didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa sejak tahun 1986 khususnya di Desa Transmigrasi Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Konflik kepemilikan sumberdaya lahan sebagai akibat dilanggarnya batas-batas wilayah dan dilanggarnya hak-hak masyarakat lokal (tanah ulayat) pada masa pemerintahan Orde Baru. Konstruksi model penyelesaian konflik lahan atau pertanahan yang akan di formulasikan adalah model yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat lokal dan masyarakat tempatan serta mencegah pelebaran konflik ke daerah-daerah sekitar maupun daerah transmigrasi lainnya.Item Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Hak Ulayat Di Daerah Aliran Sungai Singingi(wahyu sari yeni, 2018-01-09) Yusri, Ali; Adlin, Adlin; Handoko, TitoThis study aims to find the problem of weak community participation and the commitment of local governments in establishing customary rights along the singingi river basin in the form of regional regulations in accordance with the mandate of the 35th constitutional court ruling in 2015. The study uses a qualitative approach by interviewing informants from the ancestors of customary land, the local government of Kuantan Singingi district and Riau Malay Customary institutions in Singingi and Singingi Hilir sub-districts. The results of the study show that there are inhibiting factors from the community side in participating in policy making regarding the communal land, namely the apathy attitude; Lack of Knowledge and Understanding of the Community; Strong and entrenched Peternalistic culture; There is no reward (follow-up) for community participation; Poor community responsibility; Community Does not know the mechanism of channeling aspirations; Limited public access to information; The lack of support from community elements that should empower the community such as NGOs and mass media. In addition there are also obstacles from the bureaucratic side, namely: a bureaucratic system that has not given space to the public, tend to reject community involvement under the pretext of high cost, lack of understanding of the bureaucrats about the meaning of participation fundamentallyItem Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau(wahyu sari yeni, 2019-04-01) Suyanto, Suyanto; Nasution, Belli; Anwar, Khairul; Anwar, Khairul; Handoko, Tito; Prayuda, RendyPenerbitan prosiding ini dalam perspektif kepentingan teknis ialah upaya kesinambungan menjaga tradisi akademis sebagai bagian dari dokumentasi tertulis. Sementara dalam perspektif teoritis-akademis, prosiding ini penerbitannya dapat menjadi referensi bagi kepentingan pendidikan di perguruan tinggi khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, baik di Universitas Riau maupun universitas lainnya di Riau dan Indonesia umumnya. Prosiding ini mengetengahkan empat sub tema tersebut berlanadaskan keingian lembaga ini untuk turut serta memberikan kontribusi positif bagi mengimplementasikan salah satu tridharma perguruan tinggi bidang penelitian. Prosiding ini ialah bagian integral dari hasil penelitian yang diimplementasikan melalui sebuah kumpulan karya akademis (prosiding). Oleh karena itu menurut hemat kami, semua hasil penelitian atau pun proses kreatif akademis ini secara subtansi, berdasarkan dari pelbagai kedinamisan ide dan isu yang diangkat oleh para penulis, kehadiran prosiding ini memiliki tiga tujuan utama