Faculty Law

Permanent URI for this community

Now showing 1 - 1 of 1

PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Elfitra, 2020-11) Hanifah, Mardalena; HB, Gusliana
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.