Abstract:
Wilayah perbatasan merupakan salah satu cermin dari wilayah terdepan sebuah negara yang
merupakan tampak depan dari sebuah negara dari negara lainnya. Selama ini pandangan dan
paradigma terhadap wilayah perbatasan dijadikan sebagai wilayah pulau terluar, akan tetapi sejak
tahun 2005 Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah membuat
sebuah terobosan dengan perubahan paradigma terhadap wilayah perbatasan dari wilayah pulau
terluar menjadi wilayah pulau terdepan negara Indonesia. Sehingga dengan perubahan paradigma
tersebut harus ada perubahan cara dan proses pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di
wilayah perbatasan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
deskripti dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris.
Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan
melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung mengenai peran
pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan (studi kasus di Kabupaten
Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau). Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan
mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan
dengan masalah penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah daerah dalam
percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, yang dalam hal ini adalah peran pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas dalam percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten
Kepulauan Anambas, sehingga mampu menciptakan wilayah perbatasan yang tidak mengalami
ketergantungan kepada wilayah negara tetangga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya
secara khusus menemukan mengenai formulasi kebijakan yang bisa mempercepat proses
pembangunan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
