PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR BERBASIS KELAPA SAWIT

Abstract

Tingginya minat masyrakat terhadap usahatani kelapa sawit menyebabkan Daerah Riau mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yakni 2.103.175 ha. Luas ini diprediksi akan selalu berkembang. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian bagaimana strategi pengembangan ekonomi masyarkat, dengan tujuan menemukan strategi penataan kelembagaan usahatani kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah berpotensi. Jangka panjang adalah tersusunnya strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan secara wilayah maupun nasional. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan metode perkembangan (developmental research). Analisis data dilakukan dengan deskriptif kuantitatif dan analisis kualitatif. Manfaat penelitian adalah dihasilkannya model pengembangan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan dalam mendukung percepatan klaster industri sawit. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan manfaat ekonomi cukup penting bagi Indonesia dengan produksi mencapai 20,6 juta ton. Provinsi Riau memiliki luas terbesar di Indonesia yakni 2,1 juta hektar, dimana perkebunan rakyat mencapai 1,1 juta hektar (51 %). Jumlah petani yang terlibat mencapai 804.490 KK dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Pengembangan klaster industri sawit terkait strategi pengembangan klaster ekonomi dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang besar terhadap produk turunan crude palm oil (CPO). Perkembangan tersebut akan memberikan multifler effect ekonomi yang semakin besar karena membuka lapangan kerja dan usaha, secara sinerji akan terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dampak dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau telah menciptakan multiplier effect ekonomi sebesar 3,48. Artinya setiap investasi sebesar Rp 1,00 akan menyebabkan pertutaran uang di daerah tersebut menjadi Rp 3,48.