Abstract:
Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergisitas
formulasi kebijakan seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan
perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 2005-2010? Dalam tahun kedua ini,
potanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai
berikut: bagaimana pola dan arah interaksi aktor yang terlibat dalam proses
kebijakan K2I? Bagaimanakah cara aktor mencapai kepentingan? Bagaimanakah
para aktor mengorganisir din dan berkoalisi?Metode dalam peneiitian ini adalah
deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara
terperinci sesuai dengan keadaan sebenamya. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel
ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber laiimya, dan melakukan
pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikvimpul
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political
Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991).
Peneiitian ini menemiJcan hal-hal sebagai berikut; /7ertoma,formulasi
kebijakan perke'uunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi,
pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari
kebijakan perkebunan. Perebutan antar aktor inilah menyebabkan mengapa proses
kebijakan di Riau berkembang dinamis; ada sifat mendukimg, menolak, dan
menerima dengan syarat kebijakan Sawit K2-I. Persoalan reaksi politik lokal
terhadap formulasi kebijakan perkebunan ini adalah inti dari persoalan politik
lokal selama ini. Kedua, dalam sinergisitas formulasi kebijakan perkebunan
kelapa sawit di Riau menunjukkan bahwa aktor yang efektif mempengaruhi
perpolitikan Riau adalah mereka yang efektif merumuskan kebijakan perkebunan.
jKertga,model sinergisitas formulasi kebijakan desentralisasi adalah abstraksi dari
fenomena sosial yang menjadi basis model sinergisitas formulasi kebijakan era
desentralisasi di Riau. Model yang mengetengahkan variabel keterlibatan Aktor
(masyarakat, pemerintah dan swasta), kepentingan, basis sosial dan sumber daya
mulai dari tingkat isu kebijakan, masalah dan formulasi dan legitimasi kebijakan.
