Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Riau

Abstract

Tuntutan reformasi yang mewarnai kehidupan demokrasi kita turut membangkitkan kembali semangat perjuangan emansipasi kaum perempuan di Indonesia dan kita dapat melihat bahwa perjuangan tersebut telah membuahkan banyak hasil. Disisi Iain problema rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan. Fianyak kalangan yang menduga rendahnya sumber daya perempuan di Indonesia terjadi karena ketidakadilan, system social budaya tradisional yang lebih berpihak kepada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kauin laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan. Upaya perubahan nasib kaum perempuan tidaklah memadai jika dilakukan hanya melalui upaya advokasi dan penyadaran dikalangan perempuan saja, namun harus masuk melalui sistem pengambilan kebijakan negara dengan menyuarakan aspirasi di parlemen. Posisi perempuan di Dewan Perwakilan analog dengan posisi Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), yang tentunya berimbas pada keanggotaannya dalam memerankan fungsi kedewanannnya yang belum seimbang dengan besarnya tuntutan masyarakat. Disisi lain peran DPD sangat lemah, belum sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, padahal kehadiran DPD sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat berperan menjembatani dan memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah dengan pusat dalam perumusan kebijakan Nasional. Namun karena peran dan wewenang DPD sangat lemah dalam UUD 1945, maka efektifitas dan hasil kerja DPD khususnya DPD asal Riau belumlah dapat memenuhi harapan masyarakat Riau.