Abstract:
Wilayah pantai dan pesisir memiliki nilai strategis dari aspek ekologi, sosialkeamanan
dan ekonomi.Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai
aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak
dari aktifitas tersebut. wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling
banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul
dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan
karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik
sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.
Kondisi hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kerusakan dan pengurangan luas
dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 ha/tahun. Sementara laju penambahan luas
areal rehabilitasi mangrove yang dapat terealisasi masih jauh lebih lambat dibandingkan
dengan laju kerusakannya, yaitu hanya sekitar 1.973 ha/tahun. Demikian juga kondisi
hutan mangrove di Kepulauan Batam dan Bintan dalam keadaan rusak. Oleh karena itu,
perlu dilakukan berbagai upaya untuk memulihkan kembali hutan mangrove yang rusak
agar dapat kembali memberikan fungsinya bagi kesejahteraan manusia dan mendukung
pembangunan wilayah pesisir. Peran pemerintah dalam membuat regulasi dan
implementasi sangat penting dalam mencapai upaya pengendalian kerusakan tersebut.
