DSpace Repository

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)

Show simple item record

dc.contributor.author Fachri, Yuli
dc.date.accessioned 2016-01-07T04:14:15Z
dc.date.available 2016-01-07T04:14:15Z
dc.date.issued 2016-01-07
dc.identifier.isbn 978-602-14576-1-0
dc.identifier.other wahyu sari yeni
dc.identifier.uri http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7728
dc.description.abstract Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik wilayah perbatasan darat seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mengalami konflik adalah wilayah perbatasan dengan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan konflik yang lazim terjadi di wilayah perbatasan adalah antara Indonesia dan Malaysia terutama terkait klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah perbatasan, sehingga memicu konflik dan konfrontasi antara militer kedua negara di wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi konflik ini menjadi besar pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. en_US
dc.description.provenance Submitted by wahyu sari yeni (ayoe32@ymail.com) on 2016-01-07T04:14:15Z No. of bitstreams: 1 Yuli Fachri, SH, M.Si.pdf: 1238877 bytes, checksum: bd6d6b29a4f415948b3eda2c0aa2d2ca (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-01-07T04:14:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yuli Fachri, SH, M.Si.pdf: 1238877 bytes, checksum: bd6d6b29a4f415948b3eda2c0aa2d2ca (MD5) en
dc.description.sponsorship SEMINAR NASIONAL Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” Pekanbaru, 17-18 November 2015 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject kebijakan en_US
dc.subject pemerintah en_US
dc.subject wilayah perbatasan dan pulau terd en_US
dc.title Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia) en_US
dc.type UR-Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account